PENDIDIKAN TINGGI 3
Artikel 1 :
Pendidikan tinggi
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh [[perguruan tinggi Mata pelajaran pada perguruan tinggi merupakan penjurusan dari SMA, akan tetapi semestinya tidak boleh terlepas dari pelajaran SMA
Artikel 2 :
NENO WARISMAN SINDIR MAHALNYA PENDIDIKAN
Artis kenamaan Hj Neno Warisman menyindir mahalnya pendidikan tinggi, saat membacakan puisi "Afala Ta`qilun" dalam "Halal Bi Halal" Keluarga Besar ITS Surabaya, kemarin (16-12-2007 - red).
"Isu pendidikan selalu laris dijual para calon presiden, tapi anak-anak marjinal tetap kesulitan. Karena biaya pendidikan tinggi semakin tak terjangkau," katanya dalam salah satu bait puisinya.
Puisi religi yang dibaca dengan penuh penghayatan itu, juga menyentil makna "Halal Bi Halal" yang sering disalahgunakan para pejabat.
"Tak hilang rasa marahku dengan `Open House` (Halal Bi Halal), sampai (kesejahteraan) rakyat terjamin. Apalagi `Open House` mereka itu dibiayai rakyat miskin," katanya.
Di hadapan rektor ITS, Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD dan guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Ahmad Satori Ismail selaku penceramah, artis kelahiran Banyuwangi, Jatim itu pun menyindir mahasiswa.
"Saya bertanya kepada mahasiswa dari universitas-universitas ternama tentang siapakah ibu pertiwi," kata mantan pelantun tembang "Nada Kasih" bersama Fariz RM itu.
Tapi, katanya, jawaban para mahasiswa dari universitas-universitas andalan itu umumnya menyamakan ibu pertiwi dengan bangsa, negara, dan Tanah Air.
"Padahal, ibu pertiwi adalah rakyat, rakyat miskin, bukan negara, bangsa, atau Tanah Air. Rakyat miskin yang selama ini tak menikmati kemerdekaan dan pembangunan," katanya menegaskan.
Dalam puisi panjang dalam kurun 20 menit itu, Neno juga mengajak para hadirin untuk merenungkan pentingnya memanfaatkan ilmu untuk kemaslahatan bangsa.
"Alangkah luhurnya bila ilmu yang telah kita serap selama belajar di sebuah universitas (apalagi ternama) bisa membantu kesejahteraan masyarakat banyak. Tak akan sia-sia ilmu itu akhirnya," katanya memaparkan.
Artikel 3 :
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Amerika Serikat
Di Amerika Serikat perkembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sangat berbeda dengan di Inggris. Pendiri Republik Amerika Serikat sangat membatasi kekuasaan pemerintah di dalam meregulasi pendidikan tinggi yang dilandasi pada kekhawatiran timbulnya regulasi yang tersentralisir oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu di dalam UU Republik Amerika Serikat, institusi sosial yang berbasis sukarela (voluntary associations) memainkan peran cukup kuat di dalam regulasi berbagai urusan masyarakat, termasuk pendidikan tinggi.
Perkembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di AS dimulai pada permulaan tahun 1780-an ketika the University State of New York diberi wewenang oleh Negara Bagiannya untuk mereview akademi-akademi yang ada di wilayahnya, khususnya meregistrasi kurikulum yang digunakan oleh setiap institusi pendidikan tinggi. Negara bagian lain ikut mengadopsi cara ini, misalnya Iowa pada tahun 1846, Washington pada tahun 1909, Virginia pada tahun 1912 dan Maryland pada tahun 1914.
Pada tahun 1847, American Medical Association merupakan asosiasi profesi pertama yang melakukan penilaian mutu pendidikan dokter secara sukarela. Akan tetapi, membutuhkan waktu hampir 60 tahun, untuk akhirnya semua fakultas kedokteran bersedia dinilai mutunya secara eksternal dan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi.
Pada awal abad 20, menjamurlah berbagai asosiasi institusi pendidikan dari berbagai bidang yang berjumlah 602. Pada tahun 1930, North Central Association mengadopsi prinsip akreditasi yang lebih sederhana dan menggabungkan beberapa asosiasi institusi pendidikan untuk melakukan akreditasi.
Pada tahun 1930, ada dorongan yang kuat agar Pemerintah mengambil alih tanggungjawab penjaminan mutu pendidikan tinggi dan lebih melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini untuk menghindari institusi pendidikan tinggi yang beroperasi di bawah standar dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi dan kualifikasi yang tidak jelas. Akan tetapi melalui berbagai diskusi yang mendalam oleh berbagai pihak, akhirnya diputuskan penjaminan mutu pendidikan tinggi tetap dilakukan oleh asosiasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi yang merupakan non-governmental organization.
Pada tahun 1960-an terjadi perubahan situasi karena dana publik yang dialokasikan untuk institusi pendidikan tinggi melalui Departemen Pendidikan sangat besar. Pemerintah Federal merasa perlu untuk terlibat langsung di dalam akreditasi institusi pendidikan tinggi dalam rangka menentukan institusi pendidikan yang mana yang layak menerima dana publik. Akibatnya, ada tiga pihak yang terlibat, yaitu Pemerintah Federal, Pemerintah Negara Bagian dan Asosiasi institusi yang berjumlah ribuan.
Akhirnya pada tahun 1968, dibentuklah Division of Accreditation and Institutional Eligibility pada US Office of Education yang berfungsi untuk memberikan pengakuan terhadap lembaga-lembaga akreditasi volunter yang berbasis dari asosiasi institusi dan asosiasi profesi.
Pada tahun 1979 dibentuklah Council on Postsecondary Accreditation (COPA) untuk menyatukan semua upaya-upaya akreditasi institusi pendidikan tinggi, baik oleh Pemerintah Federal, Pemerintah Negara Bagian, maupun asosiasi profesi. COPA kemudian aktif melakukan riset-riset di bidang akreditasi pendidikan tinggi untuk mencari bentuk dan konsep yang paling tepat. Beberapa kesimpulannya adalah the police powers of government cannot be turned over to voluntary associations. Accreditation should be linked to eligibility for federal funding, and the process of accreditation should be insulated from the administrative process of the federal government. The federal government should rely, primarily and as appropriate, upon the review and evaluation of accrediting agencies carried out by the education community.
Artikel 4:
Pendidikan Tinggi di Tiongkok
Pendidikan tinggi Tiongkok terbagi dalam program sarjana muda, sarjana, S2 dan S3. Jenis universitas dan perguruan tinggi Tiongkok meliputi univeritas dan perguruan tinggi biasa, perguruan tinggi profesional,Universitas radio dan televesi, dan perguruan tinggi orang dewasa.
Pendidikan tinggi Tiongkok sudah bersejarah 100 tahun lebih. Menurut statistik terbaru, dewasa ini di Tiongkok terdapat 3000 perguruan tinggi, diantaranya 2/3 dikelola negara, 1/3 dikelola swasta. Siswa perguruan tinggi tercatat 20 juta orang, tingkat masuk perguruan tinggi dari jumlah penduduk sebaya mencapai 70% ke atas.
Di Tiongkok, masuk perguruan tinggi harus lewat ujian, sekolah menerima siswa berdasarkan keinginan siswa sendiri dan hasil ujian. Persoalan ujian masuk sekolah dan angka penerimaannya ditetapkan secara tunggal oleh Kementerian Pendidikan atau Lembaga Pendidikan di berbagai propinsi.
Pendidikan tinggi Tiongkok terutama diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri, universitas yang terkenal di Tiongkok semua diselenggarakan negara, biasanya mereka yang gagal masuk perguruan tinggi negeri, berkuliah dinas baru memilih masuk perguruan tinggi swasta atau universitas radio dan televesi , atau perguruan tinggi orang dewasa.
Selama dua tahun ini, lembaga pendidikan Tiongkok berupaya mengembangkan pendidikan tinggi, secara besar-besaran memperluas skala penerimaan siswa untuk perguruan tinggi negeri, pendidikan sarjana dua juga mencapai perkembangan besar.
Artikel 5 :
Benahi Manajemen Pendidikan Tinggi
Persoalan seleksi bagi mahasiswa baru yang akan memasuki perguruan tinggi negeri menjadi sebuah persoalan baru. Kabar bahwa sebagian besar PTN yang sebelumnya bergabung ke dalam satu sistem itu kemudian memilih melakukan sendiri seleksi dan penerimaan mahasiswa barunya, mengemuka. Akhirnya memang belum diputuskan bagaimana mengatasi hal tersebut. Titik krusialnya adalah bagaimana supaya calon mahasiswa dapat memilih PTN yang diminatinya tanpa harus berada di tempat PTN tersebut berada. Memang pengelolaan pendidikan tinggi tidak mudah. Tetapi seleksi untuk memasuki PTN barulah satu masalah dari sekian banyaknya masalah yang mendera pendidikan tinggi kita.
Salah satu masalah mendasar yang belum juga dipecahkan adalah bagaimana menciptakan lulusan yang bisa memasuki pasar kerja, tanpa harus menganggur. Angka pengangguran bagi lulusan perguruan tinggi memang masih cukup tinggi. Setiap tahunnya terdapat 4 jutaan lulusan perguruan tinggi yang memasuki pasar kerja, sementara hanya sedikit saja lapangan kerja yang terbuka bagi mereka.
Dulu pemerintah pernah punya konsep link and match. Konsep ini dikembangkan oleh mantan Menristek BJ Habibie berdasarkan pengalaman pengelolaan pendidikan di Jerman. Konsep ini menggunakan logika demand and supply. Pendidikan tinggi tidak dikelola demikian rupa seperti sekarang ini dimana semua jurusan dibuka, bahkan jurusan yang dibuka lebih banyak daripada yang ditutup. Mereka yang memasuki pendidikan tinggi diberikan nilai tambah sehingga ketika lulus mereka siap untuk bekerja pula.
Hanya sayangnya, konsep ini kemudian dimentahkan oleh perubahan politik. Konsep yang dulu pernah menjadi sangat populer itu kemudian hilang begitu saja dan pendidikan tinggi kita terjebak ke dalam fenomena industrialisasi pendidikan tinggi. Maksudnya adalah pendidikan tinggi dijadikan sebagai alat mencetak sebanyak mungkin lulusan karena dianggap sebagai upaya mencerdaskan bangsa, sementara keterkaitannya dengan pasar kerja sama sekali tidak pernah dipikirkan.
Yang kemudian terjadi adalah, dan ini juga merupakan masalah besar, pada mahalnya biaya pendidikan. Semakin lama semakin terlihat bahwa upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berjalan tidak sebanding dengan harapan kita mengenai tercapainya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
Di setiap PTN sekarang ada berbagai kelas yang sangat variatif, dan terkadang membedakan kemampuan calon mahasiswanya. Perbedaan itu ditengarai menjadi pemicu perbedaan kualitas pendidikan. Yang paling parahnya, mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan tidak memiliki kesempatan melalui skema subsidi silang yang banyak diberikan oleh PTN. PTN tidak sanggup mendanai mereka yang tidak memiliki uang, terlebih PTN yang telah menjadi BHMN.
Akumulasi persoalan pendidikan, sejak dari seleksi sampai dengan outputnya kita kuatirkan akan menciptakan efek domino yang kelak akan menghasilkan gelombang pengangguran intelektual. Mereka yang berpendidikan tetapi tidak bekerja jelas lebih “berbahaya” dibandingkan dengan mereka yang tidak.
Skema Coorporate Social Responsibility (CSR) yang sudah mulai dijalankan oleh beberapa perusahaan sebenarnya bisa divariasikan dengan mempekerjakan para lulusan pendidikan tinggi. Perusahaan yang juga memiliki CSR bisa menjadikan lulusan perguruan tinggi sebagai bagian dari komitmen mereka mengatasi masalah sosial di wilayahnya. Yang paling penting, membenahi tujuan, arah dan pola pengelolaan pendidikan tinggi kita adalah sebuah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan segera.
Sabtu, 23 Mei 2009
PENDIDIKAN MENENGAH 3
PENDIDIKAN MENENGAH 3
Artikel 1 :
Sekolah Menengah Atas
Sekolah Menengah Atas (disingkat SMA), adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Sekolah Menengah Atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari Kelas 10 sampai Kelas 12. Pada tahun ajaran 1994/1995 hingga 2003/2004, sekolah ini disebut Sekolah Menengah Umum (SMU).
Pada tahun kedua (yakni Kelas 11), siswa SMA dapat memilih salah satu dari 3 jurusan yang ada, yaitu Sains, Sosial, dan Bahasa. Pada akhir tahun ketiga (yakni Kelas 12), siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan Sekolah Menengah Atas dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja.
Pelajar Sekolah Menengah Atas umumnya berusia 15-18 tahun. SMA tidak termasuk program wajib belajar pemerintah - yakni Sekolah Dasar (atau sederajat) 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat) 3 tahun - maskipun sejak tahun 2005 telah mulai diberlakukan program wajib belajar 12 tahun yang mengikut sertakan SMA di beberapa daerah, contohnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.[1]
Sekolah Menengah Atas diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, Sekolah Menengah Atas Negeri merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
Artikel 2 :
Mengapa SMA dan SMK tidak digabung sebagai Pendidikan Menengah Umum?
'Kurikulum seperti apa kalau hanya satu jenis Pendidikan Atas Umum'? (pertanyaan dari lapangan)
'Kurukulum seperti' dulu tanpa 'Kelas dan Stigma'.
'Jenis Pendidikan' namanya 'adil', di mana semua anak-anak mempunyai kesempatan dan pilihan yang sama 'tanpa stigma', untuk memaximalkan kemampuan mereka.
Kita punya dua sistem Pendidikan Menengah:
SMA - Yang Merugikan 70% Siswa-Siswinya
SMK - Yang Diangap Pendidikan Tukang dan dapat Membatasi Aspirasi Siswa-Siswi Kita.
Lagu tersayang kami adalah Iwan Fals 'Jangan Bicara'
Tetapi yang lucu dan ironis sistem SMU lengkap dengan keterampilan dulu (pre 1994 OB) memang adalah lebih adil (walapun kebanyakan isu-isu yang lain tidak).
Keadaan di lapangangan memang begini, dan kesempatan kerja memang sulit, dan jenis sekolah tidak akan merubah ini. Hanya pemerintah yang bermutu dengan visi dapat merubah keadaan di lapangan. Tetapi yang penting adalah kita berjuang supaya SDM yang paling baik di negera kita mendapat kesempatan untuk berkembang.
Dengan dua sistem banyak anak dikatagorize yang sangat dapat membatasi aspirasi mereka. Seperti dari pengalaman kami di lapangan, dan dari saran-saran anggota kami banyak anak-anak di SMK juga dapat atau mampu lanjuk ke perguruan tinggi. Mengapa tidak memudahkan proses ini?
DikMenUm - Terus mengurus dan meningkatkan Mutu Pendidikan Akademik
DikMenJur - Tetap mengurus dan meningkatkan Mutu Pendidikan Kejuruan dan Magang
Keterampilan adalah sesuatu yang sangat menguntungkan semua pelajar 'selama hidup' dan mempunyai potensial untuk meningkatkan mutu dan kemampuan mandiri lulusan dari perguruan tinggi juga.
Bagaimana kemandirian lulusan PT sekarang? Mengapa banyak menganggur?
Artikel 3 :
Model Pembaharuan pada Sekolah Menengah Umum :
Pengalaman Indonesia
Keinginan untuk meningkatkan mutu Sekolah Menengah Umum di Indonesia merupakan perhatian utama dari Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Umum (ADB Loan # 1360 INO). Proyek ini menekankan pada pengembangan sarana, persiapan bahan pengajaran dan dukungan konsultan dalam hal pelaksanaan kurikulum, pengembangan buku teks, peningkatan sistem ujian, peningkatan pelayanan penataran guru, peningkatan pembinaan guru, peningkatan supervisi akademik, perawatan preventif, merancang kembali dan melaksanakan program laboratorium bahasa, serta mengembangkan model pengembangan dan pelaksanaan manajemen Sekolah Menengah Umum.
Kegiatan konsultasi untuk pengembangan model Sekolah Menengah Umum yang semula adalah untuk menciptakan beberapa sekolah model untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus.. Namun, kemudian tim konsultan ditugaskan untuk menangani kegiatan ini bersama-sama dengan staf Dikmenum dan semua menyetujui bahwa konsep sekolah model yang lama tidak efektif dalam melaksanakan pengembangan sekolah. Konsep baru bagi model "pengembangan sekolah" telah didiskusikan oleh para konsultan Internasional, konsultan Nasional dan staf Dikmenum. Konsep "model" yang tradisional bergantung kepada gambaran sekolah yang sangat baik dan memperoleh tambahan input (uang, pelatihan, fasilitas dan sumber pembelajaran) menciptakan adanya model yang bagus yang akan ditiru oleh sekolah lain. Masalah yang terlihat jelas untuk pendekatan ini adalah bahwa sekolah biasa akan sulit untuk diubah menjadi sekolah yang bagus apalagi menjadi sekolah model. Masalah kedua adalah apabila input yang sama tidak diterapkan pada sekolah biasa, peniruan model tidak akan difasilitasi. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini lihat Lampiran A.
Sebagai alternatif, mereka yang terlibat dalam sekolah model memilih untuk merencanakan langkah yang berbeda dalam pembuatan konsep pengembangan sekolah "model". Kunjungan ke beberapa sekolah di wilayah yang berbeda oleh para konsultan membawa hasil akan kayanya informasi mengenai prakarsa Sekolah Menengah Umum yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah setempat. Usaha inovatif ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk meningkatkan mutu sekolah basisnya ada pada tingkat sekolah. Dari sini jelas sekali terlihat oleh para konsultan, bahwa sekolah yang mengalami peningkatan dan pengembangan adalah yang dapat mewakili model pengembangan sekolah. Fokusnya adalah pada "proses" yang dialami oleh sekolah ketika mutu pendidikan meningkat. Apa yang terjadi di dalam sekolah yang membuat adanya pergeseran menuju kepada sekolah yang lebih efektif ? Dari sudut pandang ini konsep "model" pengembangan sekolah muncul. Perhatian kami ditujukan pada identifikasi apa yang terjadi di sekolah yang mengalami peningkatan atau perkembangan.
Untuk menjawab pertanyaan tentang "proses" pembaharuan, para konsultan mengajukan usul untuk mempelajari sejumlah kecil sekolah yang telah mengalami perkembangan. Dengan mengadakan penelitian pada sekolah-sekolah tersebut, para konsultan berharap akan menemukan beberapa sebutan nama umum yang dapat digunakan untuk Pengembangan Sekolah Model atau yang biasa disebut "model pembaharuan". Dengan menganggap bahwa ada beberapa sebutan nama umum di antara sekolah-sekolah, ciri-ciri ini dapat dikembangkan menjadi model bagi sekolah lain. Jika demikian maka model tersebut adalah yang didasarkan pada pengalaman nyata pada sekolah-sekolah di Indonesia, sesuatu yang dapat ditiru dan dapat dikerjakan oleh sekolah-sekolah lain.
Delapan Sekolah Menengah Umum dari Jawa Barat, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur, telah dipilih karena sekolah-sekolah tersebut telah menunjukkan beberapa tingkat perkembangan selama satu atau dua tahun terakhir ini. Tim konsultan mengadakan wawancara yang intensif dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Orang tua siswa, Siswa dan Tokoh Masyarakat (lihat Lampiran B sekolah-sekolah yang berperan serta di dalam program dan Lampiran C untuk Pertanyaan Wawancara). Pada beberapa kasus, wakil dari Kandep juga diwawancarai. Setelah semua sekolah diwawancarai, data tersebut diringkas dan dibandingkan sebagai pengalaman biasa.
Semua sekolah itu tampaknya kurang efektif atau hanya bertahan sebelum kehadiran Kepala Sekolah yang sekarang. Pengembangan sekolah sebelumnya dibatasi oleh sedikitnya peningkatan sarana. Pada semua kasus, Kepala Sekolah yang baru telah mencoba mengadakan penilaian mengenai kondisi sekolah baik secara formal maupun informal untuk merumuskan tujuan sekolah. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa karakteristik mendasari pengembangan sekolah telah diamati. Karakteristik berikut ini menggambarkan tema biasa yang dapat dipelajari dari delapan model "Pengembangan Sekolah" (Pengembangan Sekolah Model).
Komunikasi yang lebih terbuka: secara umum komunikasi di antara para pemegang peran meningkat dari sebelumnya. Ada beberapa perbedaan tingkat keterbukaan dan cara pendekatan yang dikomunikasikan pada setiap sekolah. Pada beberapa sekolah, semua yang terlibat dan masalah-masalah disampaikan untuk menjadi perhatian para pemegang peran melalui rapat, diskusi informal dan surat (kepada orang tua siswa) atau melalui kegiatan sekolah biasa (misalnya pada upacara bendera setiap hari Senin). Pada sekolah lain frekuensi dan kesempatan untuk menerima umpan balik sangat kurang, walaupun pemegang peran merasa bahwa keadaan sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka / transparan, maka para pemegang peran akan merasa lebih positif mengenai sekolah. Hal ini dapat menciptakan dasar yang kuat untuk mendukung pengembangan sekolah melalui peran serta para pemegang peran.
Pengambilan keputusan bersama: secara umum para pemegang peran mengalami lebih banyak tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Tingkat pengambilan keputusan yang harus diambil oleh para pemegang peran berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Seluruh pemegang peran mengalami peningkatan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan sebelumnya. Para pemegang peran merasa lebih terlibat di dalam proses tersebut dan yakin bahwa Kepala Sekolah menghargai pendapat mereka. Hirarki pengambilan keputusan telah ditetapkan dan menunjukkan keputusan apa dan oleh siapa yang diperoleh bagi masing-masing pemegang peran.
Memperhatikan Kebutuhan Guru : perhatian dan kemampuan sekolah terhadap hal ini dapat memberikan berbagai tingkatan motivasi pada guru. Kebutuhan guru termasuk juga kesejahteraan pribadi, pengembangan profesional dan bantuan dalam pengajaran. Apabila kesejahteraan guru terjamin, guru dapat memberi perhatian yang lebih kepada pengajaran. Guru didukung untuk meningkatkan kualifikasi ke tingkat S1 dan didorong untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dukungan dari kepala sekolah mengenai kenaikan pangkat bagi pegawai negeri dan kebutuhan pengembangan profesional dikomunikasikan kepada guru, bahwa hal tersebut penting demi tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Akhirnya beberapa sekolah menyediakan bantuan pengajaran langsung dengan mengalokasikan dana untuk bahan pengajaran, pengembangan perpustakaan dan mengizinkan guru untuk lebih kreatif didalam kelas.
Memperhatikan Kebutuhan Siswa: sekolah yang memperhatikan kebutuhan siswa lebih diterima oleh siswa, orang tua dan masyarakat. Kebutuhan siswa termasuk pula peningkatan pengajaran, memberikan waktu pengajaran tambahan untuk persiapan EBTANAS, menambah kegiatan ekstra kurikuler, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah mereka, serta mengembangkan program pelatihan keterampilan (ekstra kurikuler) untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Semua sekolah yang melakukan pembaharuan yakin, bahwa sekolah perlu dijadikan tempat yang menyenangkan bagi para siswa sehingga merasa betah berada di sana. Dengan memberikan ketrampilan yang menarik dan peningkatan kegiatan ekstra, siswa akan lebih termotivasi untuk pergi ke sekolah. Salah satu hasilnya adalah apabila kebutuhan siswa diperhatikan, siswa dari kecamatan lain akan tertarik untuk bergabung.
Keterpaduan Sekolah dan Masyarakat: sekolah mempunyai peran sosial yang penting dalam masyarakat. Yang termasuk masyarakat dalam konteks ini adalah orang tua siswa dan masyarakat setempat. BP3 adalah alat utama untuk saling bertemu bagi sekolah dan orang tua siswa. Biasanya rekomendasi kepala sekolah dikaji ulang dalam rapat BP3 dan anggotanya memutuskan rekomendasi mana yang akan didukung sebagai masalah utama yang perlu didanai. Rekomendasi kepala sekolah didasarkan pada perhatian tersebut, namun tercermin dalam pemikiran guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat. Perhatian pemegang peran telah dikomunikasikan secara formal melalui rapat (misalnya rapat guru) atau secara informal melalui diskusi perseorangan dengan kepala sekolah.
Karakteristik di atas memberikan kerangka kerja dalam pembuatan model pembaharuan bagi Sekolah Menengah Umum. Mereka konsisten dengan studi lain mengenai sekolah yang efektif di seluruh dunia. Bandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lezotte (1989), Lockheed &Levin (1990), and Squires, Huitt, & Segars.
Usulan Model Pembaharuan Untuk Pengembangan Sekolah
Mengembangkan model pembaharuan adalah tugas yang sulit karena proses pembaharuan adalah usaha yang multi-dimensional. Tidak ada satu model pun yang dapat menjelaskan dengan sempurna betapa rumitnya pengembangan sekolah. Yang akan diusulkan oleh para konsultan adalah kerangka kerja yang memberi pedoman pada proses pembaharuan (lihat Diagram 1). Dalam mengkaji-ulang data pada model "pengembangan sekolah" yang telah dipilih, dua proses utama telah diidentifikasi. Pertama, keinginan kepala sekolah untuk meningkatkan intensitas komunikasi di antara para pemegang peran merupakan alat untuk mengundang mereka untuk menjadi mitra dalam transformasi sekolah (lihat insert A). Kesadaran yang lebih tinggi tentang berbagai masalah dan pandangan para pemegang peran dapat menciptakan peluang untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, dalam menggambarkan tanggung jawab pengambilan-keputusan oleh para pemegang peran mengakibatkan pemecahan masalah yang lebih cepat dan membebaskan kepala sekolah untuk berfungsi sebagai fasilitator dalam pengembangan sekolah (lihat insert B). Kedua proses tersebut menyebabkan adanya tanggung jawab yang lebih besar bagi para pemegang peran. Hal ini meningkatkan motivasi dan jati diri para pemegang peran. Pemegang peran menggunakan berbagai istilah, misalnya kemitraan dan suasana kekeluargaan untuk menggambarkan adanya hubungan yang baru di sekolah. Komponen yang lain akan didiskusikan secara rinci pada bagian berikutnya.
Diagram I. Model Pembaharuan untuk Pengembangan Sekolah
Salah satu keuntungan dari model ini adalah apabila sekolah sudah mencapai tingkat-tingkat komunikasi terbuka yang optimal dan pengambilan keputusan bersama, sekolah dapat menjadi mandiri. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kepala sekolah berfungsi sebagai koordinator pada fungsi sekolah yang berbeda. Masalah utama adalah arah pengembangan sekolah dan identifikasi sumber keuangan untuk membantu pengembangan sekolah yang dapat berjalan terus menerus dalam kegiatan kepala sekolah. Dalam sistem pendidikan di mana kepala sekolah secara periodik diganti, pendekatan ini membuat pengembangan sekolah dapat tetap dilanjutkan meskipun kepala sekolah yang baru, baru diperkenalkan dengan sekolahnya.
Model ini merupakan tinjauan yang menyeluruh terhadap semua yang terlibat dalam proses pengembangan kondisi untuk pembaharuan di sekolah. Ketika Sekolah Menengah Umum berjalan menuju peningkatan mutu berbasis sekolah) hal ini menunjukkan kepada sekolah bahwa proses pengembangan akan tercapai.
Insert A. Menciptakan Komunikasi Terbuka Di Antara Para Pemegang Peran
Salah satu elemen inti untuk mendorong pengembangan sekolah adalah kesempatan bagi pemegang peran untuk menanyakan pandangan-pandangan dan pertukaran gagasan. Melalui dialog ini dapat dicapai pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan pemegang peran yang berbeda-beda dan dasar untuk mencoba memecahkan masalah yang biasa terjadi dan juga memecahkan konflik akan kebutuhan diantara mereka. Model Pengembangan Sekolah memperoleh pengalaman dalam keterbukaan dan transparansi di beberapa SMU. Perbedaan pendekatan di antara sekolah untuk komunikasi tercermin dari pilihan kepala sekolah. Kepala sekolah dan para guru mendukung adanya diskusi informal dengan orang tua siswa, siswa dan anggota masyarakat melalui pertemuan pribadi dan kegiatan sekolah atau masyarakat.
Kepala Sekolah mengumpulkan dukungan dari diskusi dengan para guru dalam usaha pengembagnan sekolah untuk menerima umpan balik dan mengusulkan alternatif pendekatan dan juga masalah-masalah pengembangan lainnya. Biasanya, kepala sekolah mengadakan rapat rutin untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah. Anggaran sekolah didiskusikan secara terbuka dan input bagaimana menyesuaikan anggaran agar tujuan sekolah dapat tercapai. Kepala sekolah menerima input dari semua pemegang peran dan mempresentasikannya kepada guru. Masalah-masalah pengembangan yang berhubungan dengan program akademik telah diperhatikan di sekolah. Hal lain telah mengacu pada rekomendasi BP3.
Masalah mendasar yang dirasa perlu untuk diperhatikan oleh kepala sekolah adalah menetapkan peran guru, siswa dan orang tua siswa. Harapan dan tanggung jawab telah ditetapkan sehingga setiap orang mempunyai pemahaman yang jelas. Hal ini menciptakan adanya arah dan tujuan bagi para pemegang peran. Juga memberikan tema umum bagi pengembangan sekolah. Berdasarkan kondisi sekolah yang ada, kepala sekolah, guru dan orang tua siswa mengembangkan misi dan visi yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemegang peran.
Para Guru mampu mengkomunikasikan perhatian dan bertukar gagasan pada rapat rutin yang telah dijadwalkan dengan Kepala Sekolah. Hal ini bervariasi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain dari satu kali dalam seminggu sampai satu kali dalam satu cawu. Guru mempunyai kebebasan untuk bertukar pandangan, termasuk juga pandangan yang bertentangan dengan sudut pandang kepala sekolah. Kepala sekolah yang mengkaji ulang anggaran sekolah bersama-sama dengan para guru, menemukan dukungan lebih untuk pelaksanaan program, khususnya apabila pandangan guru diperhatikan dalam penyusunan program. Guru merasa bahwa mereka sebagai mitra dalam pengembangan mutu sekolah. Rasa turut memiliki menambah minat dan peran serta dalam program. Komunikasi yang terbuka memberikan kesempatan kepada para guru untuk diperlakukan sebagai profesional dan memperoleh penghormatan yang patut diterima oleh para guru.
Siswa diundang untuk terlibat dalam diskusi dengan kepala sekolah dan guru, namun ada rasa enggan dan rasa malu dari siswa. Dukungan dan kemauan kepala sekolah untuk mendengarkan para siswa dapat memberikan dorongan kepada mereka. Melalui rapat "OSIS", siswa belajar mengutarakan pendapat-pendapat dalam suasana yang nyaman dan belajar mengatasi masalah-masalah yang melibatkan mereka dengan cara yang terorganisasi. Juga melalui organisasi siswa, para siswa dapat mengutarakan pandangan-pandangan dan mengusulkan berbagai saran.
Perhatian Para Orang Tua Siswa ditujukan untuk peningkatan komunikasi. BP3 berfungsi sebagai alat untuk melibatkan para orang tua siswa dalam berbagai prakarsa untuk pengembangan. Jadwal pertemuan-pertemuan BP3 merupakan sarana komunikasi dengan berbagai anggota di sekolah. Program yang paling efektif adalah dengan rapat sebanyak empat kali dalam setahun dan menginformasikan kepada anggota mengenai kegiatan pengembangan pada setiap rapat. Orang tua siswa dapat menyampaikan perhatian mereka, bertanya dan mengkaji ulang pengeluaran untuk program-program yang disponsori oleh BP3 . Anggota memilih proyek yang akan dilaksanakan dengan mengambil suara terbanyak bagi pilihan yang ada. Begitupun juga mempunyai kesempatan untuk berbicara kepada Kepala sekolah dan guru secara informal.
Tokoh Masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendiskusikan masalah-masalah sekolah dan masyarakat dengan kepala sekolah dan BP3. Tokoh masyarakat diundang pada rapat sekolah ketika masalah tertentu yang berkaitan dengan masyarakat akan diselesaikan. Tokoh masyarakat merasa lebih enak berbicara dengan kepala sekolah dan guru secara informal. Terdapat hubungan informal yang kuat yang ada di antara guru dan staf dalam hidup di tengah masyarakat dan sebagai anggota masyarakat. Melalui interaksi formal dan informal, anggota masyarakat menganggap sekolah sebagai komponen penting bagi pengembangan masyarakat. Seorang tokoh masyarakat menjelaskan bahwa tanpa adanya sekolah masyarakat perkebunan karet yang dulu akan ketinggalan.
Insert B Berbagi tanggung jawab di antara para pemegang peran
Keberhasilan Pengembangan Sekolah Model dapat ditandai dengan terlaksananya praktek pembagian pengambilan keputusan bersama di sekolah. Dengan pembagian tanggung jawab di antara para pemegang peran, kepala sekolah dapat lebih memberi perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan sekolah dan strategi pendanaannya untuk pengembangan sekolah. Aspek lain dari pembagian tanggung jawab dalam pengambilan keputusan adalah memprofesionalkan staf serta mengajak mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Rasa menghargai diri sendiri dan percaya diri dapat menggantikan sikap pesimis.
Peran Kepala Sekolah bergeser dari pengawas menjadi fasilitator. Dengan memberikan tanggung jawab kepada wakil kepala sekolah dan para guru dari hari ke hari, memungkinkan bagi kepala sekolah untuk memfokuskan tenaganya pada peningkatan program-program akademik dan cara-cara untuk mencapainya. Dia juga dapat memberi perhatian lebih pada pembentukan hubungan antara orang tua siswa dan masyarakat.
Para Wakil Kepala Sekolah diharapkan dapat bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan untuk bidangnya. Masalah-masalah yang terjadi di sekolah yang tidak dapat diselesaikan oleh lainnya akan diperhatikan. Pada kasus yang jarang terjadi, dan masalah yang tak dapat diatasi dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk menjadi perhatian kepala sekolah. Dengan melaksanakan peran ini para wakil kepala sekolah memperoleh ketrampilan kepemimpinan dan pengalaman-pengalaman yang menjamin kesinambungan pengembangan sekolah meskipun kepala sekolah berhalangan untuk suatu kurun waktu tertentu.
Para Guru diberikan tanggung jawab yang lebih untuk peningkatan pengajaran dan kreatifitas di dalam kelas. Kepala sekolah dan staf pengawas lainnya siap untuk berdiskusi dengan para guru mengenai pendekatan inovasi di dalam kelas. Bersama-sama mereka dapat mengevaluasi efektifitas pendekatan dan membuat keputusan untuk keterlaksanaannya. Guru juga terlibat dengan siswa yang bermasalah secara lansung. Apabila dibutuhkan, guru dapat meminta orang tua siswa untuk berkunjung ke sekolah atau guru yang mengunjungi orang tua siswa. Dengan pemberian tanggung jawab yang lebih terhadap pencapaian akademis siswa, para guru terlatih untuk menjadi profesional dari pada hanya sebagai pegawai.
Siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan dan menyampaikan usulan yang berkenaan dengan mereka melalui OSIS. OSIS terdiri atas wakil dari setiap kelas dan kepala sekolah memimpin pertemuan. Wakil dari tiap kelas menyampaikan masalah-masalah yang perlu diperhatikan pada rapat OSIS. Mereka mendiskusikan hal tersebut dan berusaha mencari cara pemecahannya. OSIS memperhatikan usulan kegiatan yang berfokus pada keinginan dan minat siswa. Hal-hal yang dapat membawa pengaruh terhadap sekolah akan dibicarakan oleh Kepala sekolah dengan para guru. Masalah-masalah lain yang tidak menyangkut akademik akan disampaikan kepada BP3 untuk dipertimbangkan. Konsep yang diterapkan OSIS berhasil memecahkan beberapa masalah pengembangan yang penting. Pertama, hal tersebut membawa siswa menuju usaha pengembangan sekolah dengan memberi perhatian pada kebutuhan mereka serta menginformasikan kepada sekolah akan pandangannya terhadap pengembangan sekolah. Kedua, OSIS berfungsi sebagai contoh kehidupan bernegara di mana siswa belajar berorganisasi dan mengerti struktur politik. Hal ini juga merupakan pengalaman pembelajaran aktif dalam pendidikan bernegara. Ketiga, memperkenalkan dan mengembangkan potensi mereka dalam peran kepemimpinan di sekolah atau yang lebih dari itu.
Para Orang Tua Siswa lebih termotivasi dan berkeinginan untuk memberi sumbangan dalam kegiatan pengembangan sekolah pada saat diberi tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan monitoring terhadap kegiatan sekolah yang didanai oleh BP3. Program-program BP3 yang efektif membuat para orang tua mengkaji ulang anggaran dan usulan perubahan, memilih usulan proyek sekolah yang diharapkan untuk didanai tahun ini, serta memonitor pelaksanaan dan pendanaan proyek tersebut. Para orang tua siswa berharap sumbangan BP3 dapat dimanfaatkan dengan tepat dan efisien.
Tokoh Masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam keputusan-keputusan yang berbasis sekolah, namun mempunyai peran penting di luar sekolah. Dalam beberapa Model Pengembangan Sekolah, peran serta para tokoh masyarakat di sekolah dan rapat BP3 dapat berperan baik sebagai orang tua, peserta biasa ataupun undangan. Dengan berpartisipasi mereka dapat memberi informasi dan sumbangan dalam rapat pengambilan keputusan. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, pegawai Depdikbud, pegawai pemerintah daerah dan tokoh usahawan setempat dalam diskusi sekolah mengenai peningkatan mutu, kepala sekolah tidak hanya mampu menjadi pendengar yang baik terhadap persoalan yang terjadi di sekolah, namun juga memperoleh bantuan dalam masalah lingkungan dan pembentukan kerja sama kemitraan demi kelanjutan terhadap dukungan sekolah.
Pada bagian berikut ini disampaikan inti temuan dari penelitian yang dilakukan pada sekolah-sekolah yang menjadi Model Pengembangan seperti tergambar pada Diagram 1 Model Pembaharuan dalam Pengembangan Sekolah.
Kepala Sekolah: kepala sekolah merupakan pribadi yang menjadi inti dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Para Konsultan melihat bahwa dalam Pengembangan Sekolah Model kepala sekolah mempunyai keinginan untuk memperbaharui sekolah. Tujuannya adalah memperhatikan kebutuhan pembelajaran siswa. Hal ini merupakan inti dari berbagai usaha pengembangan. Kepala sekolah memandu pemegang peran menuju pengembangan visi dan misi sekolah. Melalui diskusi yang diadakan bagi guru dan orang tua siswa, tujuan tertentu telah teridentifikasi untuk tiap tahun pelajaran. Melalui berbagai alat komunikasi, kebutuhan guru dan siswa telah diketahui dan dimasukkan dalam rencana pengembangan. Sebagai pemimpin dalam pengajaran, kepala sekolah menetapkan peranan dari setiap pemegang peran (orang tua siswa, siswa, guru, dan staf). Standar kedisiplinan telah dibuat dan didiskusikan sehingga tiap orang mengetahui pentingnya menciptakan lingkungan belajar. Untuk membantu kepala sekolah, pihak-pihak lain telah diundang untuk memikul bersama tanggung jawab bagi keseluruhan pengembangan sekolah. Guru diberi keleluasaan untuk mengawasi yang lebih dalam proses pembelajaran, namun harus menunjukkan adanya peningkatan prestasi siswa. Gagasan-gagasan telah didiskusikan dengan kepala sekolah lalu diujicobakan. Program yang berhasil akan dilanjutkan, yang tidak berhasil akan dibatalkan. Pemberian kesempatan kepada guru untuk menguji gagasan-gagasan baru mendukung sejumlah pengembangan kritis. Guru dianggap sebagai orang yang profesional dan menganggap sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang dinamis dan tidak membosankan. Pada akhirnya, hal ini akan membuat guru merasa diberdayakan.
Kebutuhan guru: guru merupakan dasar bagi semua usaha pendidikan. Mendukung mereka dalam berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sangat penting. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu : kesejahteraan guru, pengembangan profesional dan bantuan dalam pengajaran. Untuk mendorong motivasi guru, semua itu perlu diperhatikan. Model pembaharuan mencatat adanya keterbukaan dalam komunikasi antara kepala sekolah dan para pemegang peran lainnya. Melalui proses ini, kebutuhan guru dapat diketahui dan dukungan yang memadai diperlukan dari kepala sekolah dan para orang tua siswa. Pengalaman dari Pengembangan Sekolah Model memperjelas adanya beragam cara untuk membantu guru. Kesejahteraan guru dapat ditingkatkan melalui pemberian biaya transport, makan siang gratis, pemberian honor tambahan untuk kelebihan jam mengajar atau mengikuti pelatihan khusus. Kepala sekolah mempunyai perhatian lebih dalam pengembangan profesional guru dengan mengkaji-ulang kriteria kenaikan pangkat pegawai negeri dan membantu guru dalam hal ini dan mendukung semua jenjang pelatihan. Semua sekolah menitikberatkan pada peningkatan pendidikan guru, agar sekurang-kurangnya berpendidikan S1. Hal ketiga adalah memperhatikan penyediaan bahan tambahan untuk mata pelajaran yang diajarkan, tambahan sumber perpustakaan, peningkatan laboratorium bahasa dan IPA, penyediaan laboratorium komputer dan perlengkapan audio-visual.
Kebutuhan Siswa: Tujuan utama sekolah adalah memberikan pendidikan yang baik bagi generasi muda Indonesia. Oleh karena itu pencapaian hasil belajar siswa merupakan perhatian utama dalam semua usaha pengembangan. Prestasi siswa tergantung pada banyak faktor. Salah satu yang sangat menentukan adalah motivasi belajar. Semua sekolah model menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini dapat tercapai melalui peranan yang jelas dari masing-masing pemegang peran termasuk siswa dan orang tua siswa. Siswa bertanggung jawab dalam belajar sedangkan yang lainnya membantu mereka. Guru dan kepala sekolah menaruh harapan yang tinggi terhadap masing-masing siswa. Apabila seluruh pemegang peran mempunyai pandangan yang sama mengenai pentingnya pembelajaran, keajegan dalam memberikan perhatian untuk keberhasilan siswa, hal itu merupakan pesan yang kuat kepada siswa. Selain mempunyai pemahaman umum mengenai peranan pendidikan, metode pengajaran dan bahan pengajaran yang tepat dan efektif akan memperkuat prospek keberhasilan siswa. Rencana lainnya yang dapat memberikan motivasi adalah penambahan kegiatan ekstra kurikuler yang menarik bagi siswa. Hal ini dapat bervariasi, mulai dari kegiatan olahraga, pendidikan keagamaan, program pelatihan ketrampilan untuk persiapan kerja (komputer, Bahasa Inggris, Pertanian dan botani). Peran serta siswa dalam pengambilan-keputusan merupakan sarana lain untuk memotivasi siswa. Beberapa kepala sekolah membentuk OSIS yang terdiri atas wakil-wakil dari setiap kelas untuk mendiskusikan kepada kepala sekolah apa yang menjadi perhatian siswa. Dalam hal ini siswa mengidentifikasi sendiri apa kebutuhan mereka yang dapat memberi sumbangan kepada pengembangan sekolah. Beberapa usulan kegiatan, pelaksanaannya menjadi tangung jawab siswa. Masalah-masalah lain yang juga menjadi perhatian dari semua sekolah adalah kebutuhan akan adanya lingkungan yang aman bagi siswa (dan guru) untuk datang ke sekolah. Semua sekolah menyatakan adanya kebutuhan akan adanya pagar yang dapat melindungi mereka dari hewan maupun orang yang tidak diinginkan serta mencegah siswa berkeliaran di luar. Dinding atau pagar yang mengelilingi lingkungan sekolah merupakan simbol yang menyatakan bahwa sekolah adalah tempat belajar bagi siswa. Hal ini merupakan masalah penting bagi semua sekolah.
Satu hasil penting yang tersirat namun belum diteliti adalah bahwa sekolah-sekolah tersebut sebelumnya hanya menarik bagi siswa di Kecamatan yang bersangkutan. Tetapi sekarang ini, sekolah dapat menarik perhatian siswa dari Kecamatan atau daerah lain. Dengan memperhatikan minat pendidikan dan pribadi siswa, tampak bahwa sekolah menerima penghargaan dan perhatian masyarakat luas.
Keterpaduan Masyarakat: Orang tua siswa dan masyarakat setempat sering kali tidak dilihat sebagai aset yang berharga dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan melibatkan orang tua siswa, kantor pendidikan dan pemerintah, serta pengusaha setempat, sekolah memperoleh sumber tambahan baik dalam hal dukungan pendidikan maupun sumber-sumber keuangan tambahan untuk pengembangan sekolah. Terdapat variasi fungsi BP3, namun program yang paling efektif dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap organisasi dalam memutuskan program mana yang akan didanai. Pada umumnya kepala sekolah menerima masukan dari para pemegang peran mengenai cara meningkatkan sekolah. Biasanya kepala sekolah dan guru ingin mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Gagasan-gagasan tersebut akan dirumuskan untuk menjadi program-program oleh kepala sekolah dan dipresentasikan kepada BP3 untuk disetujui. Berdasarkan dana yang tersedia (dan sumbangan khusus dari orang tua siswa dalam hal-hal tertentu), anggota BP3 memutuskan program mana yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Selain para orang tua siswa, wakil masyarakat dapat pula berperan serta dalam rapat tersebut khususnya apabila bantuan mereka dibutuhkan untuk suatu proyek. Hal ini akan diikuti dengan pembentukan komite (yang beranggotakan para pemegang peran) yang akan mengawasi pelaksanaan program. Kepala sekolah berfungsi sebagai penasihat pada keseluruhan proyek ini. Motivasi orang tua siswa sangat tinggi ketika mereka diberi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Beberapa sekolah mencatat adanya kenaikan sumbangan dari orang tua siswa walaupun mengalami masa krisis ekonomi di tahun 1997-1998. Pada sekolah lain, BP3 setuju untuk menurunkan sumbangan bulanannya karena menurunnya pendapatan orang tua siswa selama masa tersebut. Ketika anggota BP3 diberi tanggung jawab untuk menyetujui dan memonitor pemanfaatan dana, mereka cenderung untuk memberi sumbangan yang lebih banyak setelah mengetahui bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara langsung untuk membantu sekolah.
Beberapa model "pengembangan sekolah" memperoleh keuntungan dengan bekerja sama dengan Kandep Dikbud dan Pemerintah Daerah setempat dalam mendukung program pendidikan atau meningkatkan lingkungan sekolah. Sebagai contoh, ada dua sekolah yang menerima bantuan dari Pemda setempat untuk memperbaiki gerbang sekolah. Sekolah lain memperoleh bantuan dari pengusaha setempat dalam mendanai pembangunan tembok sekeliling sekolah. Kemungkinan pencarian sumber dana secara lokal dapat membantu sekolah sehingga mereka tidak tergantung pada Depdikbud dalam pemenuhan semua kebutuhan mereka. Ketersediaan dana yang dapat dimanfaatkan segera dapat memberi peluang bagi sekolah untuk merencanakan pengembangan berikutnya dan pada saat yang sama terdapat kesinambungan di tingkat sekolah.
ARTIKEL 4 :
Mahalnya Pendidikan Kejuruan
DALAM undang-undang, anggaran untuk pendidikan dialokasikan sebesar 20%, sehingga diharapkan pendidikan di Indonesia dapat lebih maju bila dibanding tahun-tahun sebelumnya.Pengalokasian anggaran sebesar itu kenyataannya belum dapat terealisasi sepenuhnya sampai saat ini. Penyebabnya banyak. Yang jelas anggaran untuk pendidikan sampai saat masih kurang dari kebutuhan yang seharusnya. Oleh karena itu wajarlah kalau mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah.
Pendidikan tingkat menengah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum seperti SMA atau sejenisnya. Sedangkan pendidikan menengah kejuruan, seperti SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).
Pengelolaan dua kelompok sekolah ini sangat berbeda jauh. Untuk SMA, tujuan
utamanya adalah tamatannya dapat diterima/melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan SMK tamatannya diharapkan dapat bekerja pada perusahaan/instansi/orang lain atau menciptakan lapangan kerja sendiri.
Oleh karena itu pendidikan di SMK diharapkan dapat membekali para
siswaya/tamatannya berupa keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup kelak
di kemudian hari.Untuk mencetak tamatan seperti tersebut di atas dibutuhkan biaya tidak sedikit. Apalagi di SMK yang menyelenggarakan beberapa bidang keahlian (jurusan), jelas biaya sangat tinggi. Misalnya satu SMK menyelenggarakan bidang keahlian teknik mesin dan bidang keahlian Bisnis dan Manajemen, maka pengeluaran biaya untuk kegiatan belajar - mengajarnya harus selalu tersedia, kalau kegiatan itu ingin lancar.
PraktikSecara umum kegiatan belajar- mengajar di SMK meliputi teori dan praktik. Kegiatan belajar teori pada prinsipnya sama dengan sekolah umum. Sedangkan kegiatan belajar praktik merupakan kegiatan belajar yang seharusnya lebih banyak dibanding dengan kegiatan teori. Oleh karena itu sebenarnya untuk SMK ruang teori bukan merupakan hal sangat penting, karena siswa seharusnya lebih banyak di ruang praktik.
Untuk menunjang kegiatan belajar praktik di SMK, diperlukan dana untuk penyediaan peralatan maupun bahan praktik yang dibutuhkan.
Tanpa tersedianya alat dan bahan tersebut, maka SMK akan menjadi SMK teori atau dikenal juga istilah SMK sastra. Alat dan bahan yang dibutuhkan
kegiatan praktik siswa rata-rata harganya relatif mahal, sehingga untuk
kelancaran praktik tersebut diperlukan biaya yang banyak/besar.
Disamping itu, untuk mencapai sasaran yang diharapkan diperlukan tenaga
pengajar/guru yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Untuk mendapatkan guru yang seperti ini tidak mudah. Apalagi teknologi terus berkembang sesuai
dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Seharusnya guru selalu mengikuti
perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan teknologi. Diharapkan mereka
mengajarkan teknologi yang terkini. Hal ini pun masih terdapat kendala,
karena pendidikan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga yang diajarkan sekarang mungkin pada saat siswa tamat, teknologi tersebut sudah
ketinggalan.Sangat PerluPelatihan atau kursus merupakan suatu hal yang sangat diperlukan guru SMK, agar tidak ketinggalan teknologi. Beberapa cara, baik pelatihan di dalam maupun di luar negeri. Diadakan/diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh sekolah itu sendiri secara mandiri, jika sekolah itu mampu.Mengirim guru untuk meng-ikuti pelatihan yang dibiayai sendiri oleh sekolah, perlu memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Selain biayanya menjadi cukup tinggi, juga perlu dihitung secara cermat agar pengiriman mengikuti pelatihan tidak mengganggu kegiatan di sekolah.
Mungkin juga dapat dicari tempat-tempat pelatihan yang dapat membantu
pelatihan guru.Jika mengirim guru untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh
pemerintah, sekolah harus menunggu program pemerintah. Pelatihan apa yang
akan diselenggarakan dan kapan pelaksanaannya, sehingga walaupun kita sudah sangat butuh guru mempunyai kompetensi tertentu, kalau pemerintah belum menyelenggarakan, maka guru tetap menunggu. Di sisi lain pemerintah masih menunggu anggaran yang tepat untuk itu.
Berbeda dengan pelatihan yang direncanakan dan dibiayai sendiri oleh
sekolah. Jenis pelatihan apa yang dibutuhkan dan kapan akan dilaksanakan
dapat segera diadakan.Dengan cara ini sekolah tidak mengalami kesulitan
mendapatkan kompetensi guru yang sangat dibutuhkan.
Disamping kegiatan belajar teori dan praktik di sekolah, siswa juga
diwajibkan mengikuti kegiatan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Sekarang
disebut juga dengan istilah Praktik Kerja Industri (Prakerin). Semua siswa
SMK wajib mengikuti program ini. Pelaksanaannya dapat dimulai dari kelas 1
sampai kelas 3. Namun biasanya prakerin ini dilaksanakan mulai dari kelas 2
dan 3. Karena kalau mulai dari kelas 1, dianggap belum siap.
Lama kegiatan prakerin ini antara satu sekolah dengan sekolah lain
bervariasi (tidak sama). Juga antara bidang keahlian yang satu dengan yang
lain pun waktunya tidak sama. Tempat prakerin pun menentukan lama tidaknya
prakerin tersebut. Oleh karena itu banyak hal yang menentukan lama tidaknya
waktu prakerin. Secara umum lama prakerin berkisar antara tiga bulan sampai
enam bulan.
Tempat/lokasi prakerin dapat dibicarakan antara siswa dengan sekolah. Karena
tempat prakerin ini dapat dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Bagi
sekolah yang kegiatan Unit Produksinya sudah berkembang dapat digunakan
untuk prakerin.
Unit produksi di SMK merupakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk
memperoleh nilai tambah/keuntungan dari kegiatan usaha. Baik kegiatan usaha
jasa atau kegiatan produksi, sehingga diharapkan ada tambahan pemasukan
untuk sekolah, yang dapat mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
Bagi sekolah yang unit produksinya belum berkembang, pelaksanaan prakerin
dilaksanakan di luar sekolah. Pengertian di luar sekolah yaitu dilaksanakan
di dunia usaha atau dunia industri. Riilnya tempat pelaksanaan prakerin di
instansi pemerintah atau swasta dan dapat pula dilaksanakan di
perusahaan-perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta yang ada di
Indonesia.
Bagi sekolah yang sudah maju dan mampu, prakerin tidak hanya dilaksanakan di
dalam negeri tetapi dilaksanakan juga di luar negeri, dengan waktu
pelaksanaan relatif lebih lama. Rata-rata waktunya lebih lama bila dibanding
dengan prakerin yang dilaksanakan di Indonesia (dalam negeri).
Negara tujuan perlu disesuaikan dengan bidang keahlian dari sekolah pengirim
peserta prakerin. Untuk kelancaran prakerin sekolah perlu mempersiapkan,
baik siswanya ataupun pelengkapan administrasinya.,sehingga siswa tidak
mengalami hambatan untuk keberangkatannya ke luar negeri.
Untuk melaksanakan prakerin ini, kalau tempatnya di luar sekolah/di luar
luar propinsi atau bahkan di luar negeri, sudah barang tentu juga diperlukan
dana yang tidak sedikit, baik yang menjadi beban siswa itu sendiri maupun
beban sekolah.
Biaya itu antara lain untuk transportasi dan kalau prakerin ke luar negeri
disamping biaya transportasi juga untuk penyelesaian
surat-surat/administrasi.
Kalau biaya-biaya itu dikumpulkan atau dihitung dari awal, siswa masuk
sampai siswa tamat dari SMK, maka jumlahnya menjadi sangat besar. Bila
dibandingkan dengan sekolah umum, bedanya sangat jauh/besar. Hal ini
kadang-kadang orang tua/wali siswa ada yang belum menyadari, sehingga kalau
pihak sekolah mengajukan anggaran belum sepenuhnya diterima oleh
masyarakat/orang tua siswa.
Memang pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan
(Dikmenjur) telah menawarkan beberapa program untuk membantu kelancaran
pelaksanaan program di SMK. Namun tidak semua SMK dapat mengajukan bantuan
tersebut karena ada beberapa faktor persyaratan yang sulit/tidak dapat
dipenuhi. Disamping itu dari pemerintah Provinsi atau Kabupaten juga
kadang-kadang ada bantuan untuk SMK.
Namun lagi-lagi belum dapat menjangkau ke semua sekolah karena jumlah SMK
baik dalam hitungan tingkat provinsi maupun kabupaten jumlahnya cukup
banyak, sehingga yang mendapat bantuan pun menjadi sangat terbatas. Maka
tinggal pandai-pandainya sekolah bersaing untuk mendapatkan bantuan
tersebut.
Dari jumlah SMK yang hitungannya banyak itu untuk wilayah Provinsi Jawa
Tengah dan kabupaten-kabupaten yang ada , jumlah SMK negerinya sangat
sedikit. Sebagian besar adalah sekolah swasta yang kondisinya sangat
bervariasi. Dari sekolah kondisinya sangat baik sampai sekolah yang
kondisinya kurang baik.
Keberadaan/lokasi SMK inipun sangat beragam. Ada SMK yang lokasinya di kota
dan sangat strategis sampai dengan SMK yang lokasinya jauh dari kota atau di
desa. Letak/lokasi keberadaan SMK ini sangat mempengaruhi perkembangan
sekolah.
Rata-rata SMK yang berada di kota lebih cepat mengikuti perkembangan ilmu
dan teknologi, dibanding sekolah yang jauh dari kota. Hal ini dikarenakan
adanya dorongan dari luar sekolah yang selalu terjadi
perubahan/perkembangan, sehingga mau tidak mau sekolah terpacu untuk
mengikuti perkembangan yang ada di sekitarnya.
Untuk menunjang kelancaran kegiatan belajar - mengajar baik itu sekolah
negeri maupun swasta diperlukan dana. Dana dapat digali melalui beberapa
sumber. Namun bagi sekolah swasta sumber dana utama adalah dari orang tua
siswa. Padahal yang masuk SMK terutama rata-rata dari kalangan ekonomi
menengah ke bawah dan sebagian besar berada jauh dari kota. Karenanya kalau
orang tua siswa dimintai biaya sekolah yang tinggi merasa keberatan.
Seharusnya biaya yang dikeluarkan orang tua siswa SMK jauh lebih besar
dibanding biaya untuk sekolah umum.
Bagi sekolah swasta disamping untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti
tersebut di atas, juga untuk membayar honorarium guru. Sebagian besar
sekolah swasta gurunya juga guru swasta, yang pembayaran honorarium/gajnya
tergantung sekolah atau yayasan sebagai penyelenggara.
Antara biaya dan prestasi sekolah merupakan suatu hal saling berhubungan.
Sekolah dapat maju dan berkembang apabila ditunjang dengan dana yang cukup.
Akan tetapi kalau dana tersebut dibebankan kepada orang tua siswa maka
bebannya menjadi berat. Mungkin jumlah siswa di SMK sedikit, karena tidak
mampu membayar sekolah.
Dari kenyataan tersebut di atas maka SMK sulit melakukan perkembangan. Yang
terjadi saat ini pada sekolah-sekolah terutama yang kesulitan dana, hanya
melaksanakan kurikulum apa adanya. Tuntutan perkembangan masih menjadi
anggaran atau impian saja. Kecuali kalau ada donatur/intitusi yang dengan
suka rela membantu sekolah yang sedang mengalami kesulitan dana
tersebut.
ARTIKEL 5 :
Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. yang harus dilaksanakan minimal 9 tahun
Artikel 1 :
Sekolah Menengah Atas
Sekolah Menengah Atas (disingkat SMA), adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Sekolah Menengah Atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari Kelas 10 sampai Kelas 12. Pada tahun ajaran 1994/1995 hingga 2003/2004, sekolah ini disebut Sekolah Menengah Umum (SMU).
Pada tahun kedua (yakni Kelas 11), siswa SMA dapat memilih salah satu dari 3 jurusan yang ada, yaitu Sains, Sosial, dan Bahasa. Pada akhir tahun ketiga (yakni Kelas 12), siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan Sekolah Menengah Atas dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja.
Pelajar Sekolah Menengah Atas umumnya berusia 15-18 tahun. SMA tidak termasuk program wajib belajar pemerintah - yakni Sekolah Dasar (atau sederajat) 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat) 3 tahun - maskipun sejak tahun 2005 telah mulai diberlakukan program wajib belajar 12 tahun yang mengikut sertakan SMA di beberapa daerah, contohnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.[1]
Sekolah Menengah Atas diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, Sekolah Menengah Atas Negeri merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
Artikel 2 :
Mengapa SMA dan SMK tidak digabung sebagai Pendidikan Menengah Umum?
'Kurikulum seperti apa kalau hanya satu jenis Pendidikan Atas Umum'? (pertanyaan dari lapangan)
'Kurukulum seperti' dulu tanpa 'Kelas dan Stigma'.
'Jenis Pendidikan' namanya 'adil', di mana semua anak-anak mempunyai kesempatan dan pilihan yang sama 'tanpa stigma', untuk memaximalkan kemampuan mereka.
Kita punya dua sistem Pendidikan Menengah:
SMA - Yang Merugikan 70% Siswa-Siswinya
SMK - Yang Diangap Pendidikan Tukang dan dapat Membatasi Aspirasi Siswa-Siswi Kita.
Lagu tersayang kami adalah Iwan Fals 'Jangan Bicara'
Tetapi yang lucu dan ironis sistem SMU lengkap dengan keterampilan dulu (pre 1994 OB) memang adalah lebih adil (walapun kebanyakan isu-isu yang lain tidak).
Keadaan di lapangangan memang begini, dan kesempatan kerja memang sulit, dan jenis sekolah tidak akan merubah ini. Hanya pemerintah yang bermutu dengan visi dapat merubah keadaan di lapangan. Tetapi yang penting adalah kita berjuang supaya SDM yang paling baik di negera kita mendapat kesempatan untuk berkembang.
Dengan dua sistem banyak anak dikatagorize yang sangat dapat membatasi aspirasi mereka. Seperti dari pengalaman kami di lapangan, dan dari saran-saran anggota kami banyak anak-anak di SMK juga dapat atau mampu lanjuk ke perguruan tinggi. Mengapa tidak memudahkan proses ini?
DikMenUm - Terus mengurus dan meningkatkan Mutu Pendidikan Akademik
DikMenJur - Tetap mengurus dan meningkatkan Mutu Pendidikan Kejuruan dan Magang
Keterampilan adalah sesuatu yang sangat menguntungkan semua pelajar 'selama hidup' dan mempunyai potensial untuk meningkatkan mutu dan kemampuan mandiri lulusan dari perguruan tinggi juga.
Bagaimana kemandirian lulusan PT sekarang? Mengapa banyak menganggur?
Artikel 3 :
Model Pembaharuan pada Sekolah Menengah Umum :
Pengalaman Indonesia
Keinginan untuk meningkatkan mutu Sekolah Menengah Umum di Indonesia merupakan perhatian utama dari Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Umum (ADB Loan # 1360 INO). Proyek ini menekankan pada pengembangan sarana, persiapan bahan pengajaran dan dukungan konsultan dalam hal pelaksanaan kurikulum, pengembangan buku teks, peningkatan sistem ujian, peningkatan pelayanan penataran guru, peningkatan pembinaan guru, peningkatan supervisi akademik, perawatan preventif, merancang kembali dan melaksanakan program laboratorium bahasa, serta mengembangkan model pengembangan dan pelaksanaan manajemen Sekolah Menengah Umum.
Kegiatan konsultasi untuk pengembangan model Sekolah Menengah Umum yang semula adalah untuk menciptakan beberapa sekolah model untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus.. Namun, kemudian tim konsultan ditugaskan untuk menangani kegiatan ini bersama-sama dengan staf Dikmenum dan semua menyetujui bahwa konsep sekolah model yang lama tidak efektif dalam melaksanakan pengembangan sekolah. Konsep baru bagi model "pengembangan sekolah" telah didiskusikan oleh para konsultan Internasional, konsultan Nasional dan staf Dikmenum. Konsep "model" yang tradisional bergantung kepada gambaran sekolah yang sangat baik dan memperoleh tambahan input (uang, pelatihan, fasilitas dan sumber pembelajaran) menciptakan adanya model yang bagus yang akan ditiru oleh sekolah lain. Masalah yang terlihat jelas untuk pendekatan ini adalah bahwa sekolah biasa akan sulit untuk diubah menjadi sekolah yang bagus apalagi menjadi sekolah model. Masalah kedua adalah apabila input yang sama tidak diterapkan pada sekolah biasa, peniruan model tidak akan difasilitasi. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini lihat Lampiran A.
Sebagai alternatif, mereka yang terlibat dalam sekolah model memilih untuk merencanakan langkah yang berbeda dalam pembuatan konsep pengembangan sekolah "model". Kunjungan ke beberapa sekolah di wilayah yang berbeda oleh para konsultan membawa hasil akan kayanya informasi mengenai prakarsa Sekolah Menengah Umum yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah setempat. Usaha inovatif ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk meningkatkan mutu sekolah basisnya ada pada tingkat sekolah. Dari sini jelas sekali terlihat oleh para konsultan, bahwa sekolah yang mengalami peningkatan dan pengembangan adalah yang dapat mewakili model pengembangan sekolah. Fokusnya adalah pada "proses" yang dialami oleh sekolah ketika mutu pendidikan meningkat. Apa yang terjadi di dalam sekolah yang membuat adanya pergeseran menuju kepada sekolah yang lebih efektif ? Dari sudut pandang ini konsep "model" pengembangan sekolah muncul. Perhatian kami ditujukan pada identifikasi apa yang terjadi di sekolah yang mengalami peningkatan atau perkembangan.
Untuk menjawab pertanyaan tentang "proses" pembaharuan, para konsultan mengajukan usul untuk mempelajari sejumlah kecil sekolah yang telah mengalami perkembangan. Dengan mengadakan penelitian pada sekolah-sekolah tersebut, para konsultan berharap akan menemukan beberapa sebutan nama umum yang dapat digunakan untuk Pengembangan Sekolah Model atau yang biasa disebut "model pembaharuan". Dengan menganggap bahwa ada beberapa sebutan nama umum di antara sekolah-sekolah, ciri-ciri ini dapat dikembangkan menjadi model bagi sekolah lain. Jika demikian maka model tersebut adalah yang didasarkan pada pengalaman nyata pada sekolah-sekolah di Indonesia, sesuatu yang dapat ditiru dan dapat dikerjakan oleh sekolah-sekolah lain.
Delapan Sekolah Menengah Umum dari Jawa Barat, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur, telah dipilih karena sekolah-sekolah tersebut telah menunjukkan beberapa tingkat perkembangan selama satu atau dua tahun terakhir ini. Tim konsultan mengadakan wawancara yang intensif dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Orang tua siswa, Siswa dan Tokoh Masyarakat (lihat Lampiran B sekolah-sekolah yang berperan serta di dalam program dan Lampiran C untuk Pertanyaan Wawancara). Pada beberapa kasus, wakil dari Kandep juga diwawancarai. Setelah semua sekolah diwawancarai, data tersebut diringkas dan dibandingkan sebagai pengalaman biasa.
Semua sekolah itu tampaknya kurang efektif atau hanya bertahan sebelum kehadiran Kepala Sekolah yang sekarang. Pengembangan sekolah sebelumnya dibatasi oleh sedikitnya peningkatan sarana. Pada semua kasus, Kepala Sekolah yang baru telah mencoba mengadakan penilaian mengenai kondisi sekolah baik secara formal maupun informal untuk merumuskan tujuan sekolah. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa karakteristik mendasari pengembangan sekolah telah diamati. Karakteristik berikut ini menggambarkan tema biasa yang dapat dipelajari dari delapan model "Pengembangan Sekolah" (Pengembangan Sekolah Model).
Komunikasi yang lebih terbuka: secara umum komunikasi di antara para pemegang peran meningkat dari sebelumnya. Ada beberapa perbedaan tingkat keterbukaan dan cara pendekatan yang dikomunikasikan pada setiap sekolah. Pada beberapa sekolah, semua yang terlibat dan masalah-masalah disampaikan untuk menjadi perhatian para pemegang peran melalui rapat, diskusi informal dan surat (kepada orang tua siswa) atau melalui kegiatan sekolah biasa (misalnya pada upacara bendera setiap hari Senin). Pada sekolah lain frekuensi dan kesempatan untuk menerima umpan balik sangat kurang, walaupun pemegang peran merasa bahwa keadaan sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka / transparan, maka para pemegang peran akan merasa lebih positif mengenai sekolah. Hal ini dapat menciptakan dasar yang kuat untuk mendukung pengembangan sekolah melalui peran serta para pemegang peran.
Pengambilan keputusan bersama: secara umum para pemegang peran mengalami lebih banyak tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Tingkat pengambilan keputusan yang harus diambil oleh para pemegang peran berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Seluruh pemegang peran mengalami peningkatan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan sebelumnya. Para pemegang peran merasa lebih terlibat di dalam proses tersebut dan yakin bahwa Kepala Sekolah menghargai pendapat mereka. Hirarki pengambilan keputusan telah ditetapkan dan menunjukkan keputusan apa dan oleh siapa yang diperoleh bagi masing-masing pemegang peran.
Memperhatikan Kebutuhan Guru : perhatian dan kemampuan sekolah terhadap hal ini dapat memberikan berbagai tingkatan motivasi pada guru. Kebutuhan guru termasuk juga kesejahteraan pribadi, pengembangan profesional dan bantuan dalam pengajaran. Apabila kesejahteraan guru terjamin, guru dapat memberi perhatian yang lebih kepada pengajaran. Guru didukung untuk meningkatkan kualifikasi ke tingkat S1 dan didorong untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dukungan dari kepala sekolah mengenai kenaikan pangkat bagi pegawai negeri dan kebutuhan pengembangan profesional dikomunikasikan kepada guru, bahwa hal tersebut penting demi tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Akhirnya beberapa sekolah menyediakan bantuan pengajaran langsung dengan mengalokasikan dana untuk bahan pengajaran, pengembangan perpustakaan dan mengizinkan guru untuk lebih kreatif didalam kelas.
Memperhatikan Kebutuhan Siswa: sekolah yang memperhatikan kebutuhan siswa lebih diterima oleh siswa, orang tua dan masyarakat. Kebutuhan siswa termasuk pula peningkatan pengajaran, memberikan waktu pengajaran tambahan untuk persiapan EBTANAS, menambah kegiatan ekstra kurikuler, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah mereka, serta mengembangkan program pelatihan keterampilan (ekstra kurikuler) untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Semua sekolah yang melakukan pembaharuan yakin, bahwa sekolah perlu dijadikan tempat yang menyenangkan bagi para siswa sehingga merasa betah berada di sana. Dengan memberikan ketrampilan yang menarik dan peningkatan kegiatan ekstra, siswa akan lebih termotivasi untuk pergi ke sekolah. Salah satu hasilnya adalah apabila kebutuhan siswa diperhatikan, siswa dari kecamatan lain akan tertarik untuk bergabung.
Keterpaduan Sekolah dan Masyarakat: sekolah mempunyai peran sosial yang penting dalam masyarakat. Yang termasuk masyarakat dalam konteks ini adalah orang tua siswa dan masyarakat setempat. BP3 adalah alat utama untuk saling bertemu bagi sekolah dan orang tua siswa. Biasanya rekomendasi kepala sekolah dikaji ulang dalam rapat BP3 dan anggotanya memutuskan rekomendasi mana yang akan didukung sebagai masalah utama yang perlu didanai. Rekomendasi kepala sekolah didasarkan pada perhatian tersebut, namun tercermin dalam pemikiran guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat. Perhatian pemegang peran telah dikomunikasikan secara formal melalui rapat (misalnya rapat guru) atau secara informal melalui diskusi perseorangan dengan kepala sekolah.
Karakteristik di atas memberikan kerangka kerja dalam pembuatan model pembaharuan bagi Sekolah Menengah Umum. Mereka konsisten dengan studi lain mengenai sekolah yang efektif di seluruh dunia. Bandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lezotte (1989), Lockheed &Levin (1990), and Squires, Huitt, & Segars.
Usulan Model Pembaharuan Untuk Pengembangan Sekolah
Mengembangkan model pembaharuan adalah tugas yang sulit karena proses pembaharuan adalah usaha yang multi-dimensional. Tidak ada satu model pun yang dapat menjelaskan dengan sempurna betapa rumitnya pengembangan sekolah. Yang akan diusulkan oleh para konsultan adalah kerangka kerja yang memberi pedoman pada proses pembaharuan (lihat Diagram 1). Dalam mengkaji-ulang data pada model "pengembangan sekolah" yang telah dipilih, dua proses utama telah diidentifikasi. Pertama, keinginan kepala sekolah untuk meningkatkan intensitas komunikasi di antara para pemegang peran merupakan alat untuk mengundang mereka untuk menjadi mitra dalam transformasi sekolah (lihat insert A). Kesadaran yang lebih tinggi tentang berbagai masalah dan pandangan para pemegang peran dapat menciptakan peluang untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, dalam menggambarkan tanggung jawab pengambilan-keputusan oleh para pemegang peran mengakibatkan pemecahan masalah yang lebih cepat dan membebaskan kepala sekolah untuk berfungsi sebagai fasilitator dalam pengembangan sekolah (lihat insert B). Kedua proses tersebut menyebabkan adanya tanggung jawab yang lebih besar bagi para pemegang peran. Hal ini meningkatkan motivasi dan jati diri para pemegang peran. Pemegang peran menggunakan berbagai istilah, misalnya kemitraan dan suasana kekeluargaan untuk menggambarkan adanya hubungan yang baru di sekolah. Komponen yang lain akan didiskusikan secara rinci pada bagian berikutnya.
Diagram I. Model Pembaharuan untuk Pengembangan Sekolah
Salah satu keuntungan dari model ini adalah apabila sekolah sudah mencapai tingkat-tingkat komunikasi terbuka yang optimal dan pengambilan keputusan bersama, sekolah dapat menjadi mandiri. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kepala sekolah berfungsi sebagai koordinator pada fungsi sekolah yang berbeda. Masalah utama adalah arah pengembangan sekolah dan identifikasi sumber keuangan untuk membantu pengembangan sekolah yang dapat berjalan terus menerus dalam kegiatan kepala sekolah. Dalam sistem pendidikan di mana kepala sekolah secara periodik diganti, pendekatan ini membuat pengembangan sekolah dapat tetap dilanjutkan meskipun kepala sekolah yang baru, baru diperkenalkan dengan sekolahnya.
Model ini merupakan tinjauan yang menyeluruh terhadap semua yang terlibat dalam proses pengembangan kondisi untuk pembaharuan di sekolah. Ketika Sekolah Menengah Umum berjalan menuju peningkatan mutu berbasis sekolah) hal ini menunjukkan kepada sekolah bahwa proses pengembangan akan tercapai.
Insert A. Menciptakan Komunikasi Terbuka Di Antara Para Pemegang Peran
Salah satu elemen inti untuk mendorong pengembangan sekolah adalah kesempatan bagi pemegang peran untuk menanyakan pandangan-pandangan dan pertukaran gagasan. Melalui dialog ini dapat dicapai pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan pemegang peran yang berbeda-beda dan dasar untuk mencoba memecahkan masalah yang biasa terjadi dan juga memecahkan konflik akan kebutuhan diantara mereka. Model Pengembangan Sekolah memperoleh pengalaman dalam keterbukaan dan transparansi di beberapa SMU. Perbedaan pendekatan di antara sekolah untuk komunikasi tercermin dari pilihan kepala sekolah. Kepala sekolah dan para guru mendukung adanya diskusi informal dengan orang tua siswa, siswa dan anggota masyarakat melalui pertemuan pribadi dan kegiatan sekolah atau masyarakat.
Kepala Sekolah mengumpulkan dukungan dari diskusi dengan para guru dalam usaha pengembagnan sekolah untuk menerima umpan balik dan mengusulkan alternatif pendekatan dan juga masalah-masalah pengembangan lainnya. Biasanya, kepala sekolah mengadakan rapat rutin untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah. Anggaran sekolah didiskusikan secara terbuka dan input bagaimana menyesuaikan anggaran agar tujuan sekolah dapat tercapai. Kepala sekolah menerima input dari semua pemegang peran dan mempresentasikannya kepada guru. Masalah-masalah pengembangan yang berhubungan dengan program akademik telah diperhatikan di sekolah. Hal lain telah mengacu pada rekomendasi BP3.
Masalah mendasar yang dirasa perlu untuk diperhatikan oleh kepala sekolah adalah menetapkan peran guru, siswa dan orang tua siswa. Harapan dan tanggung jawab telah ditetapkan sehingga setiap orang mempunyai pemahaman yang jelas. Hal ini menciptakan adanya arah dan tujuan bagi para pemegang peran. Juga memberikan tema umum bagi pengembangan sekolah. Berdasarkan kondisi sekolah yang ada, kepala sekolah, guru dan orang tua siswa mengembangkan misi dan visi yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemegang peran.
Para Guru mampu mengkomunikasikan perhatian dan bertukar gagasan pada rapat rutin yang telah dijadwalkan dengan Kepala Sekolah. Hal ini bervariasi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain dari satu kali dalam seminggu sampai satu kali dalam satu cawu. Guru mempunyai kebebasan untuk bertukar pandangan, termasuk juga pandangan yang bertentangan dengan sudut pandang kepala sekolah. Kepala sekolah yang mengkaji ulang anggaran sekolah bersama-sama dengan para guru, menemukan dukungan lebih untuk pelaksanaan program, khususnya apabila pandangan guru diperhatikan dalam penyusunan program. Guru merasa bahwa mereka sebagai mitra dalam pengembangan mutu sekolah. Rasa turut memiliki menambah minat dan peran serta dalam program. Komunikasi yang terbuka memberikan kesempatan kepada para guru untuk diperlakukan sebagai profesional dan memperoleh penghormatan yang patut diterima oleh para guru.
Siswa diundang untuk terlibat dalam diskusi dengan kepala sekolah dan guru, namun ada rasa enggan dan rasa malu dari siswa. Dukungan dan kemauan kepala sekolah untuk mendengarkan para siswa dapat memberikan dorongan kepada mereka. Melalui rapat "OSIS", siswa belajar mengutarakan pendapat-pendapat dalam suasana yang nyaman dan belajar mengatasi masalah-masalah yang melibatkan mereka dengan cara yang terorganisasi. Juga melalui organisasi siswa, para siswa dapat mengutarakan pandangan-pandangan dan mengusulkan berbagai saran.
Perhatian Para Orang Tua Siswa ditujukan untuk peningkatan komunikasi. BP3 berfungsi sebagai alat untuk melibatkan para orang tua siswa dalam berbagai prakarsa untuk pengembangan. Jadwal pertemuan-pertemuan BP3 merupakan sarana komunikasi dengan berbagai anggota di sekolah. Program yang paling efektif adalah dengan rapat sebanyak empat kali dalam setahun dan menginformasikan kepada anggota mengenai kegiatan pengembangan pada setiap rapat. Orang tua siswa dapat menyampaikan perhatian mereka, bertanya dan mengkaji ulang pengeluaran untuk program-program yang disponsori oleh BP3 . Anggota memilih proyek yang akan dilaksanakan dengan mengambil suara terbanyak bagi pilihan yang ada. Begitupun juga mempunyai kesempatan untuk berbicara kepada Kepala sekolah dan guru secara informal.
Tokoh Masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendiskusikan masalah-masalah sekolah dan masyarakat dengan kepala sekolah dan BP3. Tokoh masyarakat diundang pada rapat sekolah ketika masalah tertentu yang berkaitan dengan masyarakat akan diselesaikan. Tokoh masyarakat merasa lebih enak berbicara dengan kepala sekolah dan guru secara informal. Terdapat hubungan informal yang kuat yang ada di antara guru dan staf dalam hidup di tengah masyarakat dan sebagai anggota masyarakat. Melalui interaksi formal dan informal, anggota masyarakat menganggap sekolah sebagai komponen penting bagi pengembangan masyarakat. Seorang tokoh masyarakat menjelaskan bahwa tanpa adanya sekolah masyarakat perkebunan karet yang dulu akan ketinggalan.
Insert B Berbagi tanggung jawab di antara para pemegang peran
Keberhasilan Pengembangan Sekolah Model dapat ditandai dengan terlaksananya praktek pembagian pengambilan keputusan bersama di sekolah. Dengan pembagian tanggung jawab di antara para pemegang peran, kepala sekolah dapat lebih memberi perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan sekolah dan strategi pendanaannya untuk pengembangan sekolah. Aspek lain dari pembagian tanggung jawab dalam pengambilan keputusan adalah memprofesionalkan staf serta mengajak mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Rasa menghargai diri sendiri dan percaya diri dapat menggantikan sikap pesimis.
Peran Kepala Sekolah bergeser dari pengawas menjadi fasilitator. Dengan memberikan tanggung jawab kepada wakil kepala sekolah dan para guru dari hari ke hari, memungkinkan bagi kepala sekolah untuk memfokuskan tenaganya pada peningkatan program-program akademik dan cara-cara untuk mencapainya. Dia juga dapat memberi perhatian lebih pada pembentukan hubungan antara orang tua siswa dan masyarakat.
Para Wakil Kepala Sekolah diharapkan dapat bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan untuk bidangnya. Masalah-masalah yang terjadi di sekolah yang tidak dapat diselesaikan oleh lainnya akan diperhatikan. Pada kasus yang jarang terjadi, dan masalah yang tak dapat diatasi dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk menjadi perhatian kepala sekolah. Dengan melaksanakan peran ini para wakil kepala sekolah memperoleh ketrampilan kepemimpinan dan pengalaman-pengalaman yang menjamin kesinambungan pengembangan sekolah meskipun kepala sekolah berhalangan untuk suatu kurun waktu tertentu.
Para Guru diberikan tanggung jawab yang lebih untuk peningkatan pengajaran dan kreatifitas di dalam kelas. Kepala sekolah dan staf pengawas lainnya siap untuk berdiskusi dengan para guru mengenai pendekatan inovasi di dalam kelas. Bersama-sama mereka dapat mengevaluasi efektifitas pendekatan dan membuat keputusan untuk keterlaksanaannya. Guru juga terlibat dengan siswa yang bermasalah secara lansung. Apabila dibutuhkan, guru dapat meminta orang tua siswa untuk berkunjung ke sekolah atau guru yang mengunjungi orang tua siswa. Dengan pemberian tanggung jawab yang lebih terhadap pencapaian akademis siswa, para guru terlatih untuk menjadi profesional dari pada hanya sebagai pegawai.
Siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan dan menyampaikan usulan yang berkenaan dengan mereka melalui OSIS. OSIS terdiri atas wakil dari setiap kelas dan kepala sekolah memimpin pertemuan. Wakil dari tiap kelas menyampaikan masalah-masalah yang perlu diperhatikan pada rapat OSIS. Mereka mendiskusikan hal tersebut dan berusaha mencari cara pemecahannya. OSIS memperhatikan usulan kegiatan yang berfokus pada keinginan dan minat siswa. Hal-hal yang dapat membawa pengaruh terhadap sekolah akan dibicarakan oleh Kepala sekolah dengan para guru. Masalah-masalah lain yang tidak menyangkut akademik akan disampaikan kepada BP3 untuk dipertimbangkan. Konsep yang diterapkan OSIS berhasil memecahkan beberapa masalah pengembangan yang penting. Pertama, hal tersebut membawa siswa menuju usaha pengembangan sekolah dengan memberi perhatian pada kebutuhan mereka serta menginformasikan kepada sekolah akan pandangannya terhadap pengembangan sekolah. Kedua, OSIS berfungsi sebagai contoh kehidupan bernegara di mana siswa belajar berorganisasi dan mengerti struktur politik. Hal ini juga merupakan pengalaman pembelajaran aktif dalam pendidikan bernegara. Ketiga, memperkenalkan dan mengembangkan potensi mereka dalam peran kepemimpinan di sekolah atau yang lebih dari itu.
Para Orang Tua Siswa lebih termotivasi dan berkeinginan untuk memberi sumbangan dalam kegiatan pengembangan sekolah pada saat diberi tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan monitoring terhadap kegiatan sekolah yang didanai oleh BP3. Program-program BP3 yang efektif membuat para orang tua mengkaji ulang anggaran dan usulan perubahan, memilih usulan proyek sekolah yang diharapkan untuk didanai tahun ini, serta memonitor pelaksanaan dan pendanaan proyek tersebut. Para orang tua siswa berharap sumbangan BP3 dapat dimanfaatkan dengan tepat dan efisien.
Tokoh Masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam keputusan-keputusan yang berbasis sekolah, namun mempunyai peran penting di luar sekolah. Dalam beberapa Model Pengembangan Sekolah, peran serta para tokoh masyarakat di sekolah dan rapat BP3 dapat berperan baik sebagai orang tua, peserta biasa ataupun undangan. Dengan berpartisipasi mereka dapat memberi informasi dan sumbangan dalam rapat pengambilan keputusan. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, pegawai Depdikbud, pegawai pemerintah daerah dan tokoh usahawan setempat dalam diskusi sekolah mengenai peningkatan mutu, kepala sekolah tidak hanya mampu menjadi pendengar yang baik terhadap persoalan yang terjadi di sekolah, namun juga memperoleh bantuan dalam masalah lingkungan dan pembentukan kerja sama kemitraan demi kelanjutan terhadap dukungan sekolah.
Pada bagian berikut ini disampaikan inti temuan dari penelitian yang dilakukan pada sekolah-sekolah yang menjadi Model Pengembangan seperti tergambar pada Diagram 1 Model Pembaharuan dalam Pengembangan Sekolah.
Kepala Sekolah: kepala sekolah merupakan pribadi yang menjadi inti dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Para Konsultan melihat bahwa dalam Pengembangan Sekolah Model kepala sekolah mempunyai keinginan untuk memperbaharui sekolah. Tujuannya adalah memperhatikan kebutuhan pembelajaran siswa. Hal ini merupakan inti dari berbagai usaha pengembangan. Kepala sekolah memandu pemegang peran menuju pengembangan visi dan misi sekolah. Melalui diskusi yang diadakan bagi guru dan orang tua siswa, tujuan tertentu telah teridentifikasi untuk tiap tahun pelajaran. Melalui berbagai alat komunikasi, kebutuhan guru dan siswa telah diketahui dan dimasukkan dalam rencana pengembangan. Sebagai pemimpin dalam pengajaran, kepala sekolah menetapkan peranan dari setiap pemegang peran (orang tua siswa, siswa, guru, dan staf). Standar kedisiplinan telah dibuat dan didiskusikan sehingga tiap orang mengetahui pentingnya menciptakan lingkungan belajar. Untuk membantu kepala sekolah, pihak-pihak lain telah diundang untuk memikul bersama tanggung jawab bagi keseluruhan pengembangan sekolah. Guru diberi keleluasaan untuk mengawasi yang lebih dalam proses pembelajaran, namun harus menunjukkan adanya peningkatan prestasi siswa. Gagasan-gagasan telah didiskusikan dengan kepala sekolah lalu diujicobakan. Program yang berhasil akan dilanjutkan, yang tidak berhasil akan dibatalkan. Pemberian kesempatan kepada guru untuk menguji gagasan-gagasan baru mendukung sejumlah pengembangan kritis. Guru dianggap sebagai orang yang profesional dan menganggap sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang dinamis dan tidak membosankan. Pada akhirnya, hal ini akan membuat guru merasa diberdayakan.
Kebutuhan guru: guru merupakan dasar bagi semua usaha pendidikan. Mendukung mereka dalam berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sangat penting. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu : kesejahteraan guru, pengembangan profesional dan bantuan dalam pengajaran. Untuk mendorong motivasi guru, semua itu perlu diperhatikan. Model pembaharuan mencatat adanya keterbukaan dalam komunikasi antara kepala sekolah dan para pemegang peran lainnya. Melalui proses ini, kebutuhan guru dapat diketahui dan dukungan yang memadai diperlukan dari kepala sekolah dan para orang tua siswa. Pengalaman dari Pengembangan Sekolah Model memperjelas adanya beragam cara untuk membantu guru. Kesejahteraan guru dapat ditingkatkan melalui pemberian biaya transport, makan siang gratis, pemberian honor tambahan untuk kelebihan jam mengajar atau mengikuti pelatihan khusus. Kepala sekolah mempunyai perhatian lebih dalam pengembangan profesional guru dengan mengkaji-ulang kriteria kenaikan pangkat pegawai negeri dan membantu guru dalam hal ini dan mendukung semua jenjang pelatihan. Semua sekolah menitikberatkan pada peningkatan pendidikan guru, agar sekurang-kurangnya berpendidikan S1. Hal ketiga adalah memperhatikan penyediaan bahan tambahan untuk mata pelajaran yang diajarkan, tambahan sumber perpustakaan, peningkatan laboratorium bahasa dan IPA, penyediaan laboratorium komputer dan perlengkapan audio-visual.
Kebutuhan Siswa: Tujuan utama sekolah adalah memberikan pendidikan yang baik bagi generasi muda Indonesia. Oleh karena itu pencapaian hasil belajar siswa merupakan perhatian utama dalam semua usaha pengembangan. Prestasi siswa tergantung pada banyak faktor. Salah satu yang sangat menentukan adalah motivasi belajar. Semua sekolah model menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini dapat tercapai melalui peranan yang jelas dari masing-masing pemegang peran termasuk siswa dan orang tua siswa. Siswa bertanggung jawab dalam belajar sedangkan yang lainnya membantu mereka. Guru dan kepala sekolah menaruh harapan yang tinggi terhadap masing-masing siswa. Apabila seluruh pemegang peran mempunyai pandangan yang sama mengenai pentingnya pembelajaran, keajegan dalam memberikan perhatian untuk keberhasilan siswa, hal itu merupakan pesan yang kuat kepada siswa. Selain mempunyai pemahaman umum mengenai peranan pendidikan, metode pengajaran dan bahan pengajaran yang tepat dan efektif akan memperkuat prospek keberhasilan siswa. Rencana lainnya yang dapat memberikan motivasi adalah penambahan kegiatan ekstra kurikuler yang menarik bagi siswa. Hal ini dapat bervariasi, mulai dari kegiatan olahraga, pendidikan keagamaan, program pelatihan ketrampilan untuk persiapan kerja (komputer, Bahasa Inggris, Pertanian dan botani). Peran serta siswa dalam pengambilan-keputusan merupakan sarana lain untuk memotivasi siswa. Beberapa kepala sekolah membentuk OSIS yang terdiri atas wakil-wakil dari setiap kelas untuk mendiskusikan kepada kepala sekolah apa yang menjadi perhatian siswa. Dalam hal ini siswa mengidentifikasi sendiri apa kebutuhan mereka yang dapat memberi sumbangan kepada pengembangan sekolah. Beberapa usulan kegiatan, pelaksanaannya menjadi tangung jawab siswa. Masalah-masalah lain yang juga menjadi perhatian dari semua sekolah adalah kebutuhan akan adanya lingkungan yang aman bagi siswa (dan guru) untuk datang ke sekolah. Semua sekolah menyatakan adanya kebutuhan akan adanya pagar yang dapat melindungi mereka dari hewan maupun orang yang tidak diinginkan serta mencegah siswa berkeliaran di luar. Dinding atau pagar yang mengelilingi lingkungan sekolah merupakan simbol yang menyatakan bahwa sekolah adalah tempat belajar bagi siswa. Hal ini merupakan masalah penting bagi semua sekolah.
Satu hasil penting yang tersirat namun belum diteliti adalah bahwa sekolah-sekolah tersebut sebelumnya hanya menarik bagi siswa di Kecamatan yang bersangkutan. Tetapi sekarang ini, sekolah dapat menarik perhatian siswa dari Kecamatan atau daerah lain. Dengan memperhatikan minat pendidikan dan pribadi siswa, tampak bahwa sekolah menerima penghargaan dan perhatian masyarakat luas.
Keterpaduan Masyarakat: Orang tua siswa dan masyarakat setempat sering kali tidak dilihat sebagai aset yang berharga dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan melibatkan orang tua siswa, kantor pendidikan dan pemerintah, serta pengusaha setempat, sekolah memperoleh sumber tambahan baik dalam hal dukungan pendidikan maupun sumber-sumber keuangan tambahan untuk pengembangan sekolah. Terdapat variasi fungsi BP3, namun program yang paling efektif dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap organisasi dalam memutuskan program mana yang akan didanai. Pada umumnya kepala sekolah menerima masukan dari para pemegang peran mengenai cara meningkatkan sekolah. Biasanya kepala sekolah dan guru ingin mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Gagasan-gagasan tersebut akan dirumuskan untuk menjadi program-program oleh kepala sekolah dan dipresentasikan kepada BP3 untuk disetujui. Berdasarkan dana yang tersedia (dan sumbangan khusus dari orang tua siswa dalam hal-hal tertentu), anggota BP3 memutuskan program mana yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Selain para orang tua siswa, wakil masyarakat dapat pula berperan serta dalam rapat tersebut khususnya apabila bantuan mereka dibutuhkan untuk suatu proyek. Hal ini akan diikuti dengan pembentukan komite (yang beranggotakan para pemegang peran) yang akan mengawasi pelaksanaan program. Kepala sekolah berfungsi sebagai penasihat pada keseluruhan proyek ini. Motivasi orang tua siswa sangat tinggi ketika mereka diberi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Beberapa sekolah mencatat adanya kenaikan sumbangan dari orang tua siswa walaupun mengalami masa krisis ekonomi di tahun 1997-1998. Pada sekolah lain, BP3 setuju untuk menurunkan sumbangan bulanannya karena menurunnya pendapatan orang tua siswa selama masa tersebut. Ketika anggota BP3 diberi tanggung jawab untuk menyetujui dan memonitor pemanfaatan dana, mereka cenderung untuk memberi sumbangan yang lebih banyak setelah mengetahui bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara langsung untuk membantu sekolah.
Beberapa model "pengembangan sekolah" memperoleh keuntungan dengan bekerja sama dengan Kandep Dikbud dan Pemerintah Daerah setempat dalam mendukung program pendidikan atau meningkatkan lingkungan sekolah. Sebagai contoh, ada dua sekolah yang menerima bantuan dari Pemda setempat untuk memperbaiki gerbang sekolah. Sekolah lain memperoleh bantuan dari pengusaha setempat dalam mendanai pembangunan tembok sekeliling sekolah. Kemungkinan pencarian sumber dana secara lokal dapat membantu sekolah sehingga mereka tidak tergantung pada Depdikbud dalam pemenuhan semua kebutuhan mereka. Ketersediaan dana yang dapat dimanfaatkan segera dapat memberi peluang bagi sekolah untuk merencanakan pengembangan berikutnya dan pada saat yang sama terdapat kesinambungan di tingkat sekolah.
ARTIKEL 4 :
Mahalnya Pendidikan Kejuruan
DALAM undang-undang, anggaran untuk pendidikan dialokasikan sebesar 20%, sehingga diharapkan pendidikan di Indonesia dapat lebih maju bila dibanding tahun-tahun sebelumnya.Pengalokasian anggaran sebesar itu kenyataannya belum dapat terealisasi sepenuhnya sampai saat ini. Penyebabnya banyak. Yang jelas anggaran untuk pendidikan sampai saat masih kurang dari kebutuhan yang seharusnya. Oleh karena itu wajarlah kalau mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah.
Pendidikan tingkat menengah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum seperti SMA atau sejenisnya. Sedangkan pendidikan menengah kejuruan, seperti SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).
Pengelolaan dua kelompok sekolah ini sangat berbeda jauh. Untuk SMA, tujuan
utamanya adalah tamatannya dapat diterima/melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan SMK tamatannya diharapkan dapat bekerja pada perusahaan/instansi/orang lain atau menciptakan lapangan kerja sendiri.
Oleh karena itu pendidikan di SMK diharapkan dapat membekali para
siswaya/tamatannya berupa keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup kelak
di kemudian hari.Untuk mencetak tamatan seperti tersebut di atas dibutuhkan biaya tidak sedikit. Apalagi di SMK yang menyelenggarakan beberapa bidang keahlian (jurusan), jelas biaya sangat tinggi. Misalnya satu SMK menyelenggarakan bidang keahlian teknik mesin dan bidang keahlian Bisnis dan Manajemen, maka pengeluaran biaya untuk kegiatan belajar - mengajarnya harus selalu tersedia, kalau kegiatan itu ingin lancar.
PraktikSecara umum kegiatan belajar- mengajar di SMK meliputi teori dan praktik. Kegiatan belajar teori pada prinsipnya sama dengan sekolah umum. Sedangkan kegiatan belajar praktik merupakan kegiatan belajar yang seharusnya lebih banyak dibanding dengan kegiatan teori. Oleh karena itu sebenarnya untuk SMK ruang teori bukan merupakan hal sangat penting, karena siswa seharusnya lebih banyak di ruang praktik.
Untuk menunjang kegiatan belajar praktik di SMK, diperlukan dana untuk penyediaan peralatan maupun bahan praktik yang dibutuhkan.
Tanpa tersedianya alat dan bahan tersebut, maka SMK akan menjadi SMK teori atau dikenal juga istilah SMK sastra. Alat dan bahan yang dibutuhkan
kegiatan praktik siswa rata-rata harganya relatif mahal, sehingga untuk
kelancaran praktik tersebut diperlukan biaya yang banyak/besar.
Disamping itu, untuk mencapai sasaran yang diharapkan diperlukan tenaga
pengajar/guru yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Untuk mendapatkan guru yang seperti ini tidak mudah. Apalagi teknologi terus berkembang sesuai
dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Seharusnya guru selalu mengikuti
perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan teknologi. Diharapkan mereka
mengajarkan teknologi yang terkini. Hal ini pun masih terdapat kendala,
karena pendidikan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga yang diajarkan sekarang mungkin pada saat siswa tamat, teknologi tersebut sudah
ketinggalan.Sangat PerluPelatihan atau kursus merupakan suatu hal yang sangat diperlukan guru SMK, agar tidak ketinggalan teknologi. Beberapa cara, baik pelatihan di dalam maupun di luar negeri. Diadakan/diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh sekolah itu sendiri secara mandiri, jika sekolah itu mampu.Mengirim guru untuk meng-ikuti pelatihan yang dibiayai sendiri oleh sekolah, perlu memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Selain biayanya menjadi cukup tinggi, juga perlu dihitung secara cermat agar pengiriman mengikuti pelatihan tidak mengganggu kegiatan di sekolah.
Mungkin juga dapat dicari tempat-tempat pelatihan yang dapat membantu
pelatihan guru.Jika mengirim guru untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh
pemerintah, sekolah harus menunggu program pemerintah. Pelatihan apa yang
akan diselenggarakan dan kapan pelaksanaannya, sehingga walaupun kita sudah sangat butuh guru mempunyai kompetensi tertentu, kalau pemerintah belum menyelenggarakan, maka guru tetap menunggu. Di sisi lain pemerintah masih menunggu anggaran yang tepat untuk itu.
Berbeda dengan pelatihan yang direncanakan dan dibiayai sendiri oleh
sekolah. Jenis pelatihan apa yang dibutuhkan dan kapan akan dilaksanakan
dapat segera diadakan.Dengan cara ini sekolah tidak mengalami kesulitan
mendapatkan kompetensi guru yang sangat dibutuhkan.
Disamping kegiatan belajar teori dan praktik di sekolah, siswa juga
diwajibkan mengikuti kegiatan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Sekarang
disebut juga dengan istilah Praktik Kerja Industri (Prakerin). Semua siswa
SMK wajib mengikuti program ini. Pelaksanaannya dapat dimulai dari kelas 1
sampai kelas 3. Namun biasanya prakerin ini dilaksanakan mulai dari kelas 2
dan 3. Karena kalau mulai dari kelas 1, dianggap belum siap.
Lama kegiatan prakerin ini antara satu sekolah dengan sekolah lain
bervariasi (tidak sama). Juga antara bidang keahlian yang satu dengan yang
lain pun waktunya tidak sama. Tempat prakerin pun menentukan lama tidaknya
prakerin tersebut. Oleh karena itu banyak hal yang menentukan lama tidaknya
waktu prakerin. Secara umum lama prakerin berkisar antara tiga bulan sampai
enam bulan.
Tempat/lokasi prakerin dapat dibicarakan antara siswa dengan sekolah. Karena
tempat prakerin ini dapat dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Bagi
sekolah yang kegiatan Unit Produksinya sudah berkembang dapat digunakan
untuk prakerin.
Unit produksi di SMK merupakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk
memperoleh nilai tambah/keuntungan dari kegiatan usaha. Baik kegiatan usaha
jasa atau kegiatan produksi, sehingga diharapkan ada tambahan pemasukan
untuk sekolah, yang dapat mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
Bagi sekolah yang unit produksinya belum berkembang, pelaksanaan prakerin
dilaksanakan di luar sekolah. Pengertian di luar sekolah yaitu dilaksanakan
di dunia usaha atau dunia industri. Riilnya tempat pelaksanaan prakerin di
instansi pemerintah atau swasta dan dapat pula dilaksanakan di
perusahaan-perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta yang ada di
Indonesia.
Bagi sekolah yang sudah maju dan mampu, prakerin tidak hanya dilaksanakan di
dalam negeri tetapi dilaksanakan juga di luar negeri, dengan waktu
pelaksanaan relatif lebih lama. Rata-rata waktunya lebih lama bila dibanding
dengan prakerin yang dilaksanakan di Indonesia (dalam negeri).
Negara tujuan perlu disesuaikan dengan bidang keahlian dari sekolah pengirim
peserta prakerin. Untuk kelancaran prakerin sekolah perlu mempersiapkan,
baik siswanya ataupun pelengkapan administrasinya.,sehingga siswa tidak
mengalami hambatan untuk keberangkatannya ke luar negeri.
Untuk melaksanakan prakerin ini, kalau tempatnya di luar sekolah/di luar
luar propinsi atau bahkan di luar negeri, sudah barang tentu juga diperlukan
dana yang tidak sedikit, baik yang menjadi beban siswa itu sendiri maupun
beban sekolah.
Biaya itu antara lain untuk transportasi dan kalau prakerin ke luar negeri
disamping biaya transportasi juga untuk penyelesaian
surat-surat/administrasi.
Kalau biaya-biaya itu dikumpulkan atau dihitung dari awal, siswa masuk
sampai siswa tamat dari SMK, maka jumlahnya menjadi sangat besar. Bila
dibandingkan dengan sekolah umum, bedanya sangat jauh/besar. Hal ini
kadang-kadang orang tua/wali siswa ada yang belum menyadari, sehingga kalau
pihak sekolah mengajukan anggaran belum sepenuhnya diterima oleh
masyarakat/orang tua siswa.
Memang pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan
(Dikmenjur) telah menawarkan beberapa program untuk membantu kelancaran
pelaksanaan program di SMK. Namun tidak semua SMK dapat mengajukan bantuan
tersebut karena ada beberapa faktor persyaratan yang sulit/tidak dapat
dipenuhi. Disamping itu dari pemerintah Provinsi atau Kabupaten juga
kadang-kadang ada bantuan untuk SMK.
Namun lagi-lagi belum dapat menjangkau ke semua sekolah karena jumlah SMK
baik dalam hitungan tingkat provinsi maupun kabupaten jumlahnya cukup
banyak, sehingga yang mendapat bantuan pun menjadi sangat terbatas. Maka
tinggal pandai-pandainya sekolah bersaing untuk mendapatkan bantuan
tersebut.
Dari jumlah SMK yang hitungannya banyak itu untuk wilayah Provinsi Jawa
Tengah dan kabupaten-kabupaten yang ada , jumlah SMK negerinya sangat
sedikit. Sebagian besar adalah sekolah swasta yang kondisinya sangat
bervariasi. Dari sekolah kondisinya sangat baik sampai sekolah yang
kondisinya kurang baik.
Keberadaan/lokasi SMK inipun sangat beragam. Ada SMK yang lokasinya di kota
dan sangat strategis sampai dengan SMK yang lokasinya jauh dari kota atau di
desa. Letak/lokasi keberadaan SMK ini sangat mempengaruhi perkembangan
sekolah.
Rata-rata SMK yang berada di kota lebih cepat mengikuti perkembangan ilmu
dan teknologi, dibanding sekolah yang jauh dari kota. Hal ini dikarenakan
adanya dorongan dari luar sekolah yang selalu terjadi
perubahan/perkembangan, sehingga mau tidak mau sekolah terpacu untuk
mengikuti perkembangan yang ada di sekitarnya.
Untuk menunjang kelancaran kegiatan belajar - mengajar baik itu sekolah
negeri maupun swasta diperlukan dana. Dana dapat digali melalui beberapa
sumber. Namun bagi sekolah swasta sumber dana utama adalah dari orang tua
siswa. Padahal yang masuk SMK terutama rata-rata dari kalangan ekonomi
menengah ke bawah dan sebagian besar berada jauh dari kota. Karenanya kalau
orang tua siswa dimintai biaya sekolah yang tinggi merasa keberatan.
Seharusnya biaya yang dikeluarkan orang tua siswa SMK jauh lebih besar
dibanding biaya untuk sekolah umum.
Bagi sekolah swasta disamping untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti
tersebut di atas, juga untuk membayar honorarium guru. Sebagian besar
sekolah swasta gurunya juga guru swasta, yang pembayaran honorarium/gajnya
tergantung sekolah atau yayasan sebagai penyelenggara.
Antara biaya dan prestasi sekolah merupakan suatu hal saling berhubungan.
Sekolah dapat maju dan berkembang apabila ditunjang dengan dana yang cukup.
Akan tetapi kalau dana tersebut dibebankan kepada orang tua siswa maka
bebannya menjadi berat. Mungkin jumlah siswa di SMK sedikit, karena tidak
mampu membayar sekolah.
Dari kenyataan tersebut di atas maka SMK sulit melakukan perkembangan. Yang
terjadi saat ini pada sekolah-sekolah terutama yang kesulitan dana, hanya
melaksanakan kurikulum apa adanya. Tuntutan perkembangan masih menjadi
anggaran atau impian saja. Kecuali kalau ada donatur/intitusi yang dengan
suka rela membantu sekolah yang sedang mengalami kesulitan dana
tersebut.
ARTIKEL 5 :
Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. yang harus dilaksanakan minimal 9 tahun
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS 3
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS 3
Artikel 1 :
Sentra Pendidikan Layanan Khusus Ditambah
Pada tahun 2007, pemerintah berencana menambah dan mengembangkan sentra pendidikan layanan khusus, terutama di wilayah-wilayah bekas bencana, terpencil, dan perbatasan. Upaya ini merupakan bagian penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, khususnya dari jalur pendidikan luar biasa.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas, Eko Djatmiko, ditemui di sela-sela acara Spirit, ”Kreasi Gemilang Anak-anak Luar Biasa Indonesia", di Bandung, Kamis (16/11). Acara tahunan ini menghadirkan ratusan anak-anak berkebutuhan khusus dari 33 provinsi se-Indonesia.
Eko menjelaskan, sentra-sentra pengembangan yang dimaksud diantaranya wilayah Nunukan (Kalimantan Timur), Natuna (Kepulauan Riau), Sangihe Talaud (Sulawesi Utara), dan Rondo (NAD). Daerah-daerah yang menjadi pilot project ini dipilih berdasarkan permintaan dan analisis kebutuhan daerah.
”Program (pendidikan layanan khusus atau PLK) ini memang terbilang baru. Setahun terakhir bergulirnya. Sesuai dengan UU Sisdiknas, khususnya Pasal 31, PLK ini ditujukan bagi siswa-siswa yang berada di daerah pelosok, terpencil, komunitas adat terpencil (KAT), daerah konflik, maupun bekas bencana alam,” ungkapnya.
Berbeda dengan pendidikan luar sekolah (PLS), sasaran PLK ini adalah siswa-siswa usia wajar dikdas 9 tahun. Keunikan dari program ini, metoda pengajarannya tidak melulu bersifat akademis atau kognitif. Melainkan, dipadukan dengan pembekalan life skill yang tentunya disesuaikan potensi anak didik.
Tahun 2006 ini, PLK ini diujicobakan di sedikitnya 12 daerah yang ada di tanah air, diantaranya Lampung, Medan, Batam, Makassar, Sulawesi Tengah dan Mataram. Di antara sejumlah sentra, lokasi pengungsian di Atambua (Nusa Tenggara Timur) dan KAT Suku Anak Dalam (Jambi) menjadi salah satu indikator keberhasilan program.
Menurut Eko, program strategis ini diharapkan bisa efektif membantu pencapaian target wajar dikdas, khususnya di daerah yang sulit terjangkau pendidikan jalur reguler. ”Tahun 2006 ini, saya berutang 54.000 anak difabel usia sekolah (wajar dikdas) yang tidak bersekolah. Padahal, jumlah ini baru sepertiga dari seluruh siswa pendidikan khusus,” ujarnya kemudian.
Anggaran ditingkatkan
Untuk mendukung rencana tersebut, Depdiknas mengimbanginya dengan pengajuan penambahan alokasi anggaran dalam APBN 2007 mendatang. Kenaikannya, mencapai 35 persen dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp 365 miliar. Dari total Rp 365 miliar anggaran PSLB, 30 persen diantaranya ditujukan untuk PLK.
Agus Prasetyo, penanggung jawab sebuah PLK yang beroperasi di daerah bencana khususnya NAD, menyambut baik penambahan alokasi anggaran tersebut. ”Ini tentunya sangat baik. Bisa mendukung operasional dan pengembangan kualitas tutor. Apalagi, selama ini kegiatan (PLK) ini sifatnya sukarela. Padahal, jangkauan daerah sangat luas,” ucapnya.
Artikel 2 :
Anak Pengungsi Atambua Butuh Pendidikan Layanan Khusus
Mandikdasmen (Atambua, NTT): "Tatapan anak-anak itu begitu penuh harapan ketika kami datang" BEGITULAH petikan yang diutarakan oleh salah satu staf dari lima staf dari Direktorat Pembinaan SLB yang datang khusus melihat secara dekat kondisi anak-anak pengungsi di Atambua, Nusa Tenggara Timur, perbatasan dengan Timor Leste, awal Maret lalu.
Setelah Timor Timur (Timtim) berdaulat menjadi Timor Leste beberapa tahun lalu kemudian disusul dengan kondisi politik dan keamanan Timor Leste bulan Februari 2008 yang tidak kondusif, mengakibatkan banyak pengungsi yang 'lari' ke wilayah RI, Atambua.
Para pengungsi itu ditempatkan dibeberapa wilayah di NTT. Biasanya tempat tinggal mereka dekat dengan markas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Hal ini agar para pengungsi dapat dipantau lebih dekat oleh pihak keamanan.
Untuk perjalanan darat dari ibukota NTT yaitu Kupang menuju Atambua akan menempuh waktu enam hingga tujuh jam. Melewati empat kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Bone.
Sementara perjalanan lewat udara, kurang dari setengah jam. Namun jadwal perjalanan melalui udara terbatas. Pesawat kecil yang dapat mengangkut puluhan orang itu hanya ada dua minggu sekali.
Ribuan Anak Pengungsi
Ada tiga titik wilayah konsentrasi di Kabupaten Belu yang menjadi target pelayanan pendidikan di wilayah Kecamatan Kota Atambua ini yaitu Fatubanao, Tenuki'ik, dan Manumutin.
Anak-anak korban konflik dan anak pengungsi di wilayah ini mencapai ratusan. Bahkan kabarnya bisa lebih dari 1.000 anak.
Anak-anak ini merupakan anak berusia sekolah 7-18 tahun. Mereka terdiri dari anak-anak yatim-piatu, anak-anak yang terpisah karena orang tuanya masih berada di Timor Leste, dan anak pengungsi dari orang tua yang ekonomi tidak mampu.
Bantuan Alat
Pada dasarnya mereka sudah mengenal baca, tulis dan hitung. Sehingga tidak ada kesulitan dalam pengembangan pendidikan selanjutnya.
Sehingga pihak pengelola layanan pendidikan di ketiga kelurahan ini menginginkan pendidikan yang layak bagi anak-anak pribumi yang kurang mampu dan anak-anak pengungsi ini. Karena saat ini sarana dan fasilitas masih terbatas. Selain buku-buku pelajaran, diperlukan sarana keterampilan seperti alat bengkel otomotif, alat tenun, alat jahit, dan alat boga.
"Kami mohon bantuan untuk penye-diaan fasilitas proses belajar mengajar dan sarana keterampilan lainnnya. Pasalnya saat ini sarana belajar dan keterampilan belum memadai. Saat ini anak-anak belajar di ruang kelurahan," kata Mikhael Mali sekalu Kepala Kelurahan Fatubanao.
Anak-anak yang ditampung dalam proses belajar mengajar di Fatubanao ada sebanyak 60 anak. Mereka berusia antara 12-19 tahun ini merupakan campuran dari anak-anak pribumi Atambua dan anak-anak eksodus dari Timor Leste.
Sementara di Kelurahan Tenuki'ik ada sebanyak 20 anak yang berusia 13-17 tahun. Sebanyak 16 anak diantaranya merupakan anak pengungsi.
Sedangkan di Kelurahan Manumutin ada sebanyak 35 anak. Seluruhnya anak pengungsi. Sebanyak 33 orang merupakan usia sekolah yaitu 16-18 tahun. Dua orang lainnya berusia 19 tahun dan 30 tahun.
Layanan Tutor
Selama ini, anak-anak itu diberikan pembekalan pendidikan dan keterampilan oleh lima tutor yang dibina oleh Yayasan Purnama Kasih. Agar para tutor ini merasa nyaman dalam membina anak-anak pengungsi itu, mereka diberikan honor Rp 600.000 dan sejumlah asuransi yaitu jaminan kecelakaan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian senilai Rp 2juta per bulan.
"Ini belumlah sebanding dengan pengabdian mereka dalam membina anak-anak ini," ujar Ahryanto, Direktur Yayasan Purnama Kasih.
Saat ini mereka belajar dua hari dalam seminggu. Satu hari mereka belajar formal dan hari lainnya belajar keterampilan selama 2-3 jam. Anak-anak yang ditampung dalam pelayanan pendidikan ini nantinya akan bergabung dalam Sekolah PLK di Atambua.
"Mereka akan memperoleh 20 persen muatan pendidikan formal dan 80 persen keterampilan dengan kearifan lokal," kata Ahryanto.
Anak Pengungsi Itu Jadi Penambang Batu
Ketiga kelurahan di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, yaitu Fatubanao, Tenuki'ik, dan Manumutin merupakan daerah rawan kriminal seperti pemalakan, penodongan, perampokan, perkelahian dan pembunuhan. Banyak juga yang suka mengemis.
"Pada dasarnya para pengungsi ini memiliki karakter yang mudah curiga dengan orang, terutama orang asing," ujar Ahryanto, Direktur Yayasan Purnama Kasih yang menjadi pemandu perjalanan ke Atambua. Namun hal tersebut dapat diminimalisir karena sebagian besar wilayah ini dikuasai oleh TNI-AD.
Anak-anak yatim-piatu dan mereka yang terpisah dengan orang tuanya, biasanya ditampung oleh para sanak keluarga yang berada di Atambua. Namun keluarga yang menampung anak-anak ini juga tidak sanggup untuk membiayai sekolah mereka.
Bagi anak-anak pribumi (Atambua) dari keluarga yang kurang mampu mereka mesti bertahan hidup bersama orang tuanya dengan berkebun atau berdagang, bahkan tak sedikit yang menjadi tukang ojek.
Sementara anak-anak pengungsi dan korban konflik tidak banyak yang bisa mereka lakukan, sehingga hal ini yang menyebabkan kerawanan di daerah tersebut. Namun anak-anak yang mandiri, mereka akan ikut serta menjadi 'penambang' batu kali. Jumlah penambang batu ini mencapai ratusan anak usia sekolah.
Anak-anak tersebut menjadi penambang untuk menyambung hidupnya, karena kabarnya tidak banyak keluarga setempat yang mau memelihara mereka karena berbagai macam alasan.
Batu kali itu dikumpulkan dari sepanjang Sungai Talao, yaitu sungai besar yang melintasi Kota Atambua di wilayah Fatubanao. Setiap rit atau sekitar tiga kubik batu yang telah dipecahkan atau batu-batu kecil dihargai Rp 200.000. Lalu batu-batu itu dijual kepada agen digunakan sebagai pembangunan jalan, atau pengecoran bangunan.
Artikel 3 :
Kala Suara Anak Jalanan Teredam ‘Live Music’
Bagi kalangan kelas menengah ke atas, menikmati hiburan live music menjelang pergantian tahun merupakan hiburan yang menyenangkan. Namun bagi anak-anak jalanan yang biasa berprofesi sebagai pengamen, hingar bingar live music justru mengurangi pendapatan mereka hari ini.
Ketika ditemui di kawasan Tebet Utara Dalam, enam orang anak jalanan yang biasa beroperasi di sejumlah kafe yang memang berjejer di ruas jalan Tebet Utara Dalam sedang bercengkerama di trotoar di pertigaan ujung jalan ini. Hingar bingar live music dari Comic Cafe, Burger and Grill dan sejumlah kafe lainnya memaksa mereka harus diam.
“Nggak boleh ngamen. Dimarahin ama penjaganya,” ujar Harupin (9).
Teman-temannya, Doni (6), Iwan (10) dan Riswan (11) sibuk mencoba terompet tahun baru yang baru saja mereka peroleh dari penjual terompet di tempat itu dengan cuma-cuma.
Sementara itu, teman lainnya Oki (11) dan Doni (10) menyusul kemudian. Doni yang berumur 10 tahun mengaku sering mengamen di daerah ini dengan intensitas tak tentu. Sekali-kali bisa saja pindah ke daerah lain atau justru di kereta rel listrik (KRL) ekonomi. Seharinya, sekitar Rp 10.000-20.000 bisa mereka kantongi. Jika ngamen bertiga, tentu saja uangnya harus dibagi tiga.
Menjelang 2009, tak ada satupun dari mereka yang mengungkapkan harapan khusus yang mereka inginkan. Bahkan, Doni yang ayah ibunya tidak akur hingga pisah rumah hanya terdiam ketika ditanya mengenai rencananya di tahun depan.
“Apa ya? Nggak tau,” ujarnya lalu diam. Nggak ingin sekolah? “Oh iya, mau,” tandas Doni meralat jawabannya.
“Nggak mungkin,” seru Harupin yang memang agak usil.
Meski gelap malam menyamarkan senyum simpul Doni, senyumnya melanjutkan tekad yang baru saja diucapkannya. Asal saja, kesempatan pun segera diberikan kepada anak-anak tidak mampu seiring dengan peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 persen oleh pemerintah.
Artikel 4 :
Penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus (KLK)
Dinas Pendidikan Kota Semarang merupakan salah satu dari 35 kota/kabupaten penyelenggara Kelas Layanan Khusus (KLK) di Indonesia. Program Kelas Layanan Khusus adalah program layanan pendidikan bagi anak usia SD yang putus sekolah atau sama sekali belum bersekolah pada usia 7 - 14 tahun. Tujuannya agar anak-anak usia tersebut yang putus sekolah atau belum pernah bersekolah dapat memperoleh layanan pendidikan di SD sampai tamat.
Penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus di suatu sekolah bersifat tidak permanen. Tugas sekolah sebagai Penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus akan berakhir ketika di sekitar sekolah sudah tidak ada lagi anak-anak usia SD yang putus sekolah atau belum bersekolah. Oleh karena itu setiap tahun pelajaran baru diadakan verifikasi terhadap kelayakan SD penyelenggara KLK. SD. Badarharjo 02 Kecamatan Semarang Utara pada tahun pelajaran 2008/2009 masih termasuk salah satu SD yang berhak menyelenggarakan KLK sesuai dengan verifikasi Dir. Pembinaan TK/SD.
Artikel 5 :
Malang Gelar Pendidikan Khusus Penderita Autis
Malang, Kominfo-Newsroom -- Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, melalui kebijakannya sesuai amanat UUD 1945, serta UU Sisdiknas N0 20 Tahun 2003, akan segera melaksanakan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK) bagi penderita autis.
Anak penderita autis atau anak-anak dengan berkebutuhan khusus (ABK) yang mengalami kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapat pendidikan guna menyongsong masa depan mereka lebih baik lagi.
Selain pendidikan khusus, pemkab Malang juga akan menambah sekolah inklusif (sekolah biasa) yang dapat mengakomodir semua anak berkebutuhan khusus (ABK) yang terpilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan baik Kepala Sekolah, guru, orang tua peserta didik, tenaga administrasi serta lingkungan sekolah/masyarakat.
Saat ini jumlah sekolah inklusif yang ada di Kabupaten Malang baru delapan sekolah yang tersebar di delapan kecamatan, sedangkan SLB yang ada masih sangat terbatas dan letaknya jauh.
''Ke depan akan dikembangkan sekolah untuk ABK pada masing-masing kecamatan di tiap eks pembantu Bupati,'' kata Kadis P dan K, Drs Suwandi MM, MSC, pada acara sosialisasi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus kerjasama Tim Penggerak PKK dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, belum lama ini.
Ia mengharapkan, melalui kerjasama yang sinergi antara Dinas P dan K dan TP.PKK (Pokja II) dapat meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat tentang arti pentingnya Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus bagi penderita autis guna menyongsong masa depan mereka lebih baik lagi.
Artikel 1 :
Sentra Pendidikan Layanan Khusus Ditambah
Pada tahun 2007, pemerintah berencana menambah dan mengembangkan sentra pendidikan layanan khusus, terutama di wilayah-wilayah bekas bencana, terpencil, dan perbatasan. Upaya ini merupakan bagian penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, khususnya dari jalur pendidikan luar biasa.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas, Eko Djatmiko, ditemui di sela-sela acara Spirit, ”Kreasi Gemilang Anak-anak Luar Biasa Indonesia", di Bandung, Kamis (16/11). Acara tahunan ini menghadirkan ratusan anak-anak berkebutuhan khusus dari 33 provinsi se-Indonesia.
Eko menjelaskan, sentra-sentra pengembangan yang dimaksud diantaranya wilayah Nunukan (Kalimantan Timur), Natuna (Kepulauan Riau), Sangihe Talaud (Sulawesi Utara), dan Rondo (NAD). Daerah-daerah yang menjadi pilot project ini dipilih berdasarkan permintaan dan analisis kebutuhan daerah.
”Program (pendidikan layanan khusus atau PLK) ini memang terbilang baru. Setahun terakhir bergulirnya. Sesuai dengan UU Sisdiknas, khususnya Pasal 31, PLK ini ditujukan bagi siswa-siswa yang berada di daerah pelosok, terpencil, komunitas adat terpencil (KAT), daerah konflik, maupun bekas bencana alam,” ungkapnya.
Berbeda dengan pendidikan luar sekolah (PLS), sasaran PLK ini adalah siswa-siswa usia wajar dikdas 9 tahun. Keunikan dari program ini, metoda pengajarannya tidak melulu bersifat akademis atau kognitif. Melainkan, dipadukan dengan pembekalan life skill yang tentunya disesuaikan potensi anak didik.
Tahun 2006 ini, PLK ini diujicobakan di sedikitnya 12 daerah yang ada di tanah air, diantaranya Lampung, Medan, Batam, Makassar, Sulawesi Tengah dan Mataram. Di antara sejumlah sentra, lokasi pengungsian di Atambua (Nusa Tenggara Timur) dan KAT Suku Anak Dalam (Jambi) menjadi salah satu indikator keberhasilan program.
Menurut Eko, program strategis ini diharapkan bisa efektif membantu pencapaian target wajar dikdas, khususnya di daerah yang sulit terjangkau pendidikan jalur reguler. ”Tahun 2006 ini, saya berutang 54.000 anak difabel usia sekolah (wajar dikdas) yang tidak bersekolah. Padahal, jumlah ini baru sepertiga dari seluruh siswa pendidikan khusus,” ujarnya kemudian.
Anggaran ditingkatkan
Untuk mendukung rencana tersebut, Depdiknas mengimbanginya dengan pengajuan penambahan alokasi anggaran dalam APBN 2007 mendatang. Kenaikannya, mencapai 35 persen dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp 365 miliar. Dari total Rp 365 miliar anggaran PSLB, 30 persen diantaranya ditujukan untuk PLK.
Agus Prasetyo, penanggung jawab sebuah PLK yang beroperasi di daerah bencana khususnya NAD, menyambut baik penambahan alokasi anggaran tersebut. ”Ini tentunya sangat baik. Bisa mendukung operasional dan pengembangan kualitas tutor. Apalagi, selama ini kegiatan (PLK) ini sifatnya sukarela. Padahal, jangkauan daerah sangat luas,” ucapnya.
Artikel 2 :
Anak Pengungsi Atambua Butuh Pendidikan Layanan Khusus
Mandikdasmen (Atambua, NTT): "Tatapan anak-anak itu begitu penuh harapan ketika kami datang" BEGITULAH petikan yang diutarakan oleh salah satu staf dari lima staf dari Direktorat Pembinaan SLB yang datang khusus melihat secara dekat kondisi anak-anak pengungsi di Atambua, Nusa Tenggara Timur, perbatasan dengan Timor Leste, awal Maret lalu.
Setelah Timor Timur (Timtim) berdaulat menjadi Timor Leste beberapa tahun lalu kemudian disusul dengan kondisi politik dan keamanan Timor Leste bulan Februari 2008 yang tidak kondusif, mengakibatkan banyak pengungsi yang 'lari' ke wilayah RI, Atambua.
Para pengungsi itu ditempatkan dibeberapa wilayah di NTT. Biasanya tempat tinggal mereka dekat dengan markas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Hal ini agar para pengungsi dapat dipantau lebih dekat oleh pihak keamanan.
Untuk perjalanan darat dari ibukota NTT yaitu Kupang menuju Atambua akan menempuh waktu enam hingga tujuh jam. Melewati empat kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Bone.
Sementara perjalanan lewat udara, kurang dari setengah jam. Namun jadwal perjalanan melalui udara terbatas. Pesawat kecil yang dapat mengangkut puluhan orang itu hanya ada dua minggu sekali.
Ribuan Anak Pengungsi
Ada tiga titik wilayah konsentrasi di Kabupaten Belu yang menjadi target pelayanan pendidikan di wilayah Kecamatan Kota Atambua ini yaitu Fatubanao, Tenuki'ik, dan Manumutin.
Anak-anak korban konflik dan anak pengungsi di wilayah ini mencapai ratusan. Bahkan kabarnya bisa lebih dari 1.000 anak.
Anak-anak ini merupakan anak berusia sekolah 7-18 tahun. Mereka terdiri dari anak-anak yatim-piatu, anak-anak yang terpisah karena orang tuanya masih berada di Timor Leste, dan anak pengungsi dari orang tua yang ekonomi tidak mampu.
Bantuan Alat
Pada dasarnya mereka sudah mengenal baca, tulis dan hitung. Sehingga tidak ada kesulitan dalam pengembangan pendidikan selanjutnya.
Sehingga pihak pengelola layanan pendidikan di ketiga kelurahan ini menginginkan pendidikan yang layak bagi anak-anak pribumi yang kurang mampu dan anak-anak pengungsi ini. Karena saat ini sarana dan fasilitas masih terbatas. Selain buku-buku pelajaran, diperlukan sarana keterampilan seperti alat bengkel otomotif, alat tenun, alat jahit, dan alat boga.
"Kami mohon bantuan untuk penye-diaan fasilitas proses belajar mengajar dan sarana keterampilan lainnnya. Pasalnya saat ini sarana belajar dan keterampilan belum memadai. Saat ini anak-anak belajar di ruang kelurahan," kata Mikhael Mali sekalu Kepala Kelurahan Fatubanao.
Anak-anak yang ditampung dalam proses belajar mengajar di Fatubanao ada sebanyak 60 anak. Mereka berusia antara 12-19 tahun ini merupakan campuran dari anak-anak pribumi Atambua dan anak-anak eksodus dari Timor Leste.
Sementara di Kelurahan Tenuki'ik ada sebanyak 20 anak yang berusia 13-17 tahun. Sebanyak 16 anak diantaranya merupakan anak pengungsi.
Sedangkan di Kelurahan Manumutin ada sebanyak 35 anak. Seluruhnya anak pengungsi. Sebanyak 33 orang merupakan usia sekolah yaitu 16-18 tahun. Dua orang lainnya berusia 19 tahun dan 30 tahun.
Layanan Tutor
Selama ini, anak-anak itu diberikan pembekalan pendidikan dan keterampilan oleh lima tutor yang dibina oleh Yayasan Purnama Kasih. Agar para tutor ini merasa nyaman dalam membina anak-anak pengungsi itu, mereka diberikan honor Rp 600.000 dan sejumlah asuransi yaitu jaminan kecelakaan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian senilai Rp 2juta per bulan.
"Ini belumlah sebanding dengan pengabdian mereka dalam membina anak-anak ini," ujar Ahryanto, Direktur Yayasan Purnama Kasih.
Saat ini mereka belajar dua hari dalam seminggu. Satu hari mereka belajar formal dan hari lainnya belajar keterampilan selama 2-3 jam. Anak-anak yang ditampung dalam pelayanan pendidikan ini nantinya akan bergabung dalam Sekolah PLK di Atambua.
"Mereka akan memperoleh 20 persen muatan pendidikan formal dan 80 persen keterampilan dengan kearifan lokal," kata Ahryanto.
Anak Pengungsi Itu Jadi Penambang Batu
Ketiga kelurahan di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, yaitu Fatubanao, Tenuki'ik, dan Manumutin merupakan daerah rawan kriminal seperti pemalakan, penodongan, perampokan, perkelahian dan pembunuhan. Banyak juga yang suka mengemis.
"Pada dasarnya para pengungsi ini memiliki karakter yang mudah curiga dengan orang, terutama orang asing," ujar Ahryanto, Direktur Yayasan Purnama Kasih yang menjadi pemandu perjalanan ke Atambua. Namun hal tersebut dapat diminimalisir karena sebagian besar wilayah ini dikuasai oleh TNI-AD.
Anak-anak yatim-piatu dan mereka yang terpisah dengan orang tuanya, biasanya ditampung oleh para sanak keluarga yang berada di Atambua. Namun keluarga yang menampung anak-anak ini juga tidak sanggup untuk membiayai sekolah mereka.
Bagi anak-anak pribumi (Atambua) dari keluarga yang kurang mampu mereka mesti bertahan hidup bersama orang tuanya dengan berkebun atau berdagang, bahkan tak sedikit yang menjadi tukang ojek.
Sementara anak-anak pengungsi dan korban konflik tidak banyak yang bisa mereka lakukan, sehingga hal ini yang menyebabkan kerawanan di daerah tersebut. Namun anak-anak yang mandiri, mereka akan ikut serta menjadi 'penambang' batu kali. Jumlah penambang batu ini mencapai ratusan anak usia sekolah.
Anak-anak tersebut menjadi penambang untuk menyambung hidupnya, karena kabarnya tidak banyak keluarga setempat yang mau memelihara mereka karena berbagai macam alasan.
Batu kali itu dikumpulkan dari sepanjang Sungai Talao, yaitu sungai besar yang melintasi Kota Atambua di wilayah Fatubanao. Setiap rit atau sekitar tiga kubik batu yang telah dipecahkan atau batu-batu kecil dihargai Rp 200.000. Lalu batu-batu itu dijual kepada agen digunakan sebagai pembangunan jalan, atau pengecoran bangunan.
Artikel 3 :
Kala Suara Anak Jalanan Teredam ‘Live Music’
Bagi kalangan kelas menengah ke atas, menikmati hiburan live music menjelang pergantian tahun merupakan hiburan yang menyenangkan. Namun bagi anak-anak jalanan yang biasa berprofesi sebagai pengamen, hingar bingar live music justru mengurangi pendapatan mereka hari ini.
Ketika ditemui di kawasan Tebet Utara Dalam, enam orang anak jalanan yang biasa beroperasi di sejumlah kafe yang memang berjejer di ruas jalan Tebet Utara Dalam sedang bercengkerama di trotoar di pertigaan ujung jalan ini. Hingar bingar live music dari Comic Cafe, Burger and Grill dan sejumlah kafe lainnya memaksa mereka harus diam.
“Nggak boleh ngamen. Dimarahin ama penjaganya,” ujar Harupin (9).
Teman-temannya, Doni (6), Iwan (10) dan Riswan (11) sibuk mencoba terompet tahun baru yang baru saja mereka peroleh dari penjual terompet di tempat itu dengan cuma-cuma.
Sementara itu, teman lainnya Oki (11) dan Doni (10) menyusul kemudian. Doni yang berumur 10 tahun mengaku sering mengamen di daerah ini dengan intensitas tak tentu. Sekali-kali bisa saja pindah ke daerah lain atau justru di kereta rel listrik (KRL) ekonomi. Seharinya, sekitar Rp 10.000-20.000 bisa mereka kantongi. Jika ngamen bertiga, tentu saja uangnya harus dibagi tiga.
Menjelang 2009, tak ada satupun dari mereka yang mengungkapkan harapan khusus yang mereka inginkan. Bahkan, Doni yang ayah ibunya tidak akur hingga pisah rumah hanya terdiam ketika ditanya mengenai rencananya di tahun depan.
“Apa ya? Nggak tau,” ujarnya lalu diam. Nggak ingin sekolah? “Oh iya, mau,” tandas Doni meralat jawabannya.
“Nggak mungkin,” seru Harupin yang memang agak usil.
Meski gelap malam menyamarkan senyum simpul Doni, senyumnya melanjutkan tekad yang baru saja diucapkannya. Asal saja, kesempatan pun segera diberikan kepada anak-anak tidak mampu seiring dengan peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 persen oleh pemerintah.
Artikel 4 :
Penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus (KLK)
Dinas Pendidikan Kota Semarang merupakan salah satu dari 35 kota/kabupaten penyelenggara Kelas Layanan Khusus (KLK) di Indonesia. Program Kelas Layanan Khusus adalah program layanan pendidikan bagi anak usia SD yang putus sekolah atau sama sekali belum bersekolah pada usia 7 - 14 tahun. Tujuannya agar anak-anak usia tersebut yang putus sekolah atau belum pernah bersekolah dapat memperoleh layanan pendidikan di SD sampai tamat.
Penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus di suatu sekolah bersifat tidak permanen. Tugas sekolah sebagai Penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus akan berakhir ketika di sekitar sekolah sudah tidak ada lagi anak-anak usia SD yang putus sekolah atau belum bersekolah. Oleh karena itu setiap tahun pelajaran baru diadakan verifikasi terhadap kelayakan SD penyelenggara KLK. SD. Badarharjo 02 Kecamatan Semarang Utara pada tahun pelajaran 2008/2009 masih termasuk salah satu SD yang berhak menyelenggarakan KLK sesuai dengan verifikasi Dir. Pembinaan TK/SD.
Artikel 5 :
Malang Gelar Pendidikan Khusus Penderita Autis
Malang, Kominfo-Newsroom -- Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, melalui kebijakannya sesuai amanat UUD 1945, serta UU Sisdiknas N0 20 Tahun 2003, akan segera melaksanakan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK) bagi penderita autis.
Anak penderita autis atau anak-anak dengan berkebutuhan khusus (ABK) yang mengalami kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapat pendidikan guna menyongsong masa depan mereka lebih baik lagi.
Selain pendidikan khusus, pemkab Malang juga akan menambah sekolah inklusif (sekolah biasa) yang dapat mengakomodir semua anak berkebutuhan khusus (ABK) yang terpilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan baik Kepala Sekolah, guru, orang tua peserta didik, tenaga administrasi serta lingkungan sekolah/masyarakat.
Saat ini jumlah sekolah inklusif yang ada di Kabupaten Malang baru delapan sekolah yang tersebar di delapan kecamatan, sedangkan SLB yang ada masih sangat terbatas dan letaknya jauh.
''Ke depan akan dikembangkan sekolah untuk ABK pada masing-masing kecamatan di tiap eks pembantu Bupati,'' kata Kadis P dan K, Drs Suwandi MM, MSC, pada acara sosialisasi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus kerjasama Tim Penggerak PKK dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, belum lama ini.
Ia mengharapkan, melalui kerjasama yang sinergi antara Dinas P dan K dan TP.PKK (Pokja II) dapat meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat tentang arti pentingnya Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus bagi penderita autis guna menyongsong masa depan mereka lebih baik lagi.
PENDIDIKAN KEAGAMAAN 3
PENDIDIKAN KEAGAMAAN 3
Artikel 1 :
Pendidikan Keagamaan Hadapi Kendala Serius
YOGYAKARTA--Menteri Agama M Maftuh Basyuni menegaskan, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat berkepentingan untuk memperkenalkan Islam sebagai agama Rahmatan lil Alamin. ''Kami merasa berkewajiban menjawab tuduhan zalim yang menuding Islam sebagai agama terorisme,'' kata Menteri Agama saat memberi sambutan atas penganugerahan doktor honoris causa kepada Grand Mufti Dr Ahmad Badruddin Hassoun di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis (22/5). Islam agama yang mengedepankan perdamaian daripada kekerasan. Hal itu amat berbeda dari mainstream pemberitaan media massa yang mengaitkan Islam dengan aksi kekerasan. Sayangnya, kata Maftuh lagi, di antara umat Islam sendiri terdapat orang-orang yang memberikan reaksi berlebihan terhadap tuduhan tersebut. ''Sehingga, timbul kesan bahwa yang dituduhkan itu benar,'' paparnya. Alquran, kata Menag, memerintahkan dan selalu mengingatkan umat Islam untuk mengambil sikap dengan bijak. Ajaran Islam yang demikian itu yang diterapkan di Indonesia dan di seluruh dunia untuk mengedepankan dialog dan menghilangkan konflik. Karena itu, kata Menag, kiprah Dr Hassoun di bidang keislaman yang mendorong budaya dialog ini amat pantas diberikan penghargaan ilmiah berupa doktor honoris causa. ''Mudah-mudahan penganugerahan gelar ini memperoleh berkah dari Allah SWT dan semakin akan mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Suriah,'' kata Menag. Pada acara itu, Menag memaparkan pembinaan keagamaan di tengah masyarakat masih menghadapi kendala serius. Tidak semua komponen masyarakat dan elemen bangsa, kata dia, bergerak ke arah yang sama. Pendidikan agama di sekolah juga kerap tak sejalan dengan muatan pesan yang disampaikan media massa. Ditambahkan Menag, terjadi kontradiksi atau benturan nilai yang cukup kuat dalam upaya mengarahkan masyarakat dan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang maju dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral keagamaan. ''Fenomena itu merupakan salah satu konsekuensi bagi bangsa-bangsa yang tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi percaturan budaya global,'' kata Menag. Oleh karena itu, dia berharap perguruan tinggi Islam bisa memainkan peran yang lebih besar dalam upaya bangsa ini meningkatkan kualitas pemahaman dan penghayatan agama di kalangan warga masyarakat. ''Paling tidak setiap perguruan tinggi Islam harus mampu memberikan pencerahan terhadap umat di lingkungan sekitarnya dan memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah sosial keagamaan pada tingkat lokal, nasional, dan global,'' tutur Menag. BPIH 1429 H Usai bicara pada forum resmi, Menag yang dicegat wartawan sempat memberikan penjelasan terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1429 H. Menag mengatakan masih menunggu kesepakatan dengan maskapai penerbangan. ''Sekarang ini agak tersandung oleh penetapan mengenai penerbangan. Dari penetapan itu (persetujuan oleh DPR--Red) tidak banyak berubah. Hanya, mungkin nanti kalau ada perubahan, itu kemungkinan karena kenaikan (biaya) penerbangan,'' papar Menag lagi. Menag meminta penerbangan tidak mengeskploitasi jamaah haji dengan menetapkan tarif yang teramat tinggi, meskipun ia tahu bahwa harga avtur juga melonjak. ''Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik,'' katanya berharap. Selain biaya penerbangan, pemerintah terus menyiapkan pondokan untuk calon jamaah haji. Saat ini, menurut Menag, sudah 40 persen pondokan disiapkan dan 60 persen sisanya sedang diselesaikan dalam waktu dekat. Menag berharap 50 persen pondokan berada di ring satu atau lokasi dekat Masjidil Haram.
Artikel 2:
Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
1. Satuan pendidikan penyelenggara
• Seminari Alkitab
• Sekolah Tinggi Theologia (STT)
• Madrasah Ibtidaiyah (MI)
• Madrasah Tsanawiyah (MTs)
• Madrasah Aliyah (MA)
• Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
• Pendidikan diniyah
• Pesantren
• Pasraman
• Pabhaja samanera
Artikel 3:
Pendidikan Keagamaan terus Ditanamkan
DUA tahun enam bulan tepatnya Drs H Halil Domu MSi mengabdikan diri sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sulut. Pria yang dilahirkan di Poyowa hari ini (23/3) mencapai usia ke 53. Menurut Domu, hidup adalah anugerah terindah dan terbesar telah diberikan Allah SWT kepadanya. Pria yang dibesarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow ini tumbuh sebagai seorang muslim yang rendah hati dan bersahaja. Sikap dan kepribadian inilah yang melekat dalam dirinya dan mengantar dia menjadi orang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Berlatar belakang sebagai seorang pendidik dia terus merentas kehidupan dan karier.
Banyak suka dan duka yang dirasakan selama bertugas. Walau begitu suami dari Hj Harniyanti Potabuga sangat konsen dengan tugas. Tak heran sejak kepemimpinannya di Depag banyak kemajuan yang diraih.
Dalam karir pendidikan, Domu termasuk pelopor pendiri Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN). Sekolah ini telah eksis dan menjadi kebanggaan masyarakat Kristen di Sulut. Tak sampai di situ sejak dikeluarkannya UU tentang pendidikan agama dan keagamaan Domu langsung menindaklanjuti melalui sosialisasi. Domu juga ikut andil berdirinya 12 Sekolah Menengah Teologia Kristen (SMTK). Selain di bidang pendidikan, ayahanda terkasih Musdalifah Domu SH dan Aldy Muhammad Domu ini juga sangat memprioritaskan masalah kerukunan umat beragama. “Saya sangat menentang jika ada oknum yang mencari kesempatan memprovokasi masyarakat supaya terjadi konflik. Jika ada masyarakat yang mengetahui hal ini, harap melapor,” ungkap Domu penuh ketegasan beberapa waktu lalu. Untuk terus menjaga kondusinya Sulut, dialog antar tokoh agama pun terus dilakukannya.
Artikel 4 :
Tanamkan Pendidikan Keagamaan Sejak Usia Dini
Pendidikan agama memang harus dimulai sejak dini, agar mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang benar-benar tumbuh sebagai insan akhlakul kharimah, sebagaimana inti risalah Nabi Muhammad SAW.
Ajakan itu disampaikan Bupati Deliserdang Drs H Amri Tambunan di depan ratusan masyarakat pada saat acara pengukuhan Pimpinan dan Pengurus Yayasan Pendidikan Madarasah Al Amin, HM Dahril Siregar sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Yayasan Drs H M Yahya Z, yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1430 H, Senin (9/3) di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan.
Lebih lanjut Bupati mengatakan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW perlu diaplikasikan dalam usaha mewariskan kehidupan yang lebih baik pada generasi muda. Dan kepada para pengurus Yayasan Al Amin yang telah dikukuhkan diharapkan dapat memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam peningkatan pendidikan agama kepada para anak didik.
Turut memberikan sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al Amin Medan Estate HM Dahril Siregar yang juga sebagai Ketua DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Deliserdang.
Sementara Ketua Panitia DR Muhammad Yusuf MSi menjelaskan, kegiatan dirangkaikan dengan lomba baca tahtim tahlil bagi kaum ibu dan lomba praktik shalat dan lomba azan bagi anak-anak murid.
Hadir mendampingi bupati Kadis Dikpora Drs Sofian Marpaung MPd, sejumlah pejabat Pemkab Deliserdang, Camat Percut Sei Tuan H Syafrullah S Sos MAP/Muspika, serta tokoh pemuda dr Boyke Sihombing.
Artikel 5 :
Depag Tak Sanggup Berikan Pendidikan Bermutu
Jakarta – Menteri Agama M Maftuh Basyuni mengatakan Departemen Agama (Depag) tidak yakin mampu memberi pelayanan pendidikan yang bermutu. Alasannya anggaran untuk pelaksanaan program pokok pendidikan yang kini diterima sangat kecil.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta mengamini pernyataan Menag. Namun, Bappenas menyesalkan rendahnya kontribusi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan keagamaan (madrasah), karena urusan pendidikan agama bukan lagi melulu beban Departemen Agama.
“Kami di Depag berharap mendapat anggaran yang lebih wajar dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Sesuai dengan UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengamanatkan bahwa dana pendidikan dialokasikan sekurangnya 20 persen dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Kami minta yang wajar,” kata Maftuh Basyuni dalam rapat kerja gabungan Komisi VIII dan X DPR di Jakarta, Senin (10/7). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo dan Kepala Bappenas Paskah Suzetta.
Karena itu, setidaknya Depag memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,24 triliun untuk membiayai program dan kegiatan mendesak yang belum tertampung dalam APBN 2006. Maftuh juga menjelaskan pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) bersama Mendiknas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna mengatasi adanya diskriminasi dalam anggaran pendidikan anatara departemen pendidikan dan Depag.
Bukan Beban Depag
Pihaknya akan melakukan pembicaraan awal yang intensif dalam waktu dekat. Hal itu terkait dengan alokasi anggaran pendidikan nasional yang 84% masuk ke Depdiknas.
Menag menilai ada diskriminasi anggaran pendidikan terhadap pihaknya. Ihwalnya, 20 persen anggaran pendidikan yang diambil dari APBN, sekitar 84 persen untuk pendidikan nasional dan hanya 16 persen untuk pendidikan agama. Namun, di Depag, anggaran tersebut dibagi menjadi 2, yaitu untuk pendidikan agama dan gaji pegawai. Untuk Diknas, dana itu khusus untuk anggaran pendidikan.
Rendahnya anggaran pendidikan di Depag tersebut disesalkan Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Ia juga menyesalkan rendahnya kontribusi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan keagamaan (madrasah). Menurutnya, pendidikan keagamaan tidak lagi menjadi wewenang pemerintah pusat, yakni Departemen Agama.
Menurut Paskah, sekolah umum yang dikelola Depdiknas berbeda dengan sekolah keagamaan yang telah didesentralisasikan dan APBD memiliki kontribusi. Perbedaan juga terjadi dalam hal tunjangan kesejahteraan guru yang bersumber dari APBD.
Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah formulasi baru agar daerah bisa memberi kontribusi juga kepada pendidikan keagamaan di daerahnya dan tidak hanya memberatkan pada kebijakan pemerintah pusat.
Sementara itu, Depag mengusulkan anggaran untuk tahun 2007 sebesar Rp 21,4 triliun. Namun, Depag hanya memperoleh pagu sementara sebesar Rp 10,7 triliun untuk membiayai 5 fungsi dan 21 program Depag. Dari pagu sementara itu, anggaran untuk pendidikan agama hanya Rp.3,6 triliun.
Artikel 1 :
Pendidikan Keagamaan Hadapi Kendala Serius
YOGYAKARTA--Menteri Agama M Maftuh Basyuni menegaskan, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat berkepentingan untuk memperkenalkan Islam sebagai agama Rahmatan lil Alamin. ''Kami merasa berkewajiban menjawab tuduhan zalim yang menuding Islam sebagai agama terorisme,'' kata Menteri Agama saat memberi sambutan atas penganugerahan doktor honoris causa kepada Grand Mufti Dr Ahmad Badruddin Hassoun di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis (22/5). Islam agama yang mengedepankan perdamaian daripada kekerasan. Hal itu amat berbeda dari mainstream pemberitaan media massa yang mengaitkan Islam dengan aksi kekerasan. Sayangnya, kata Maftuh lagi, di antara umat Islam sendiri terdapat orang-orang yang memberikan reaksi berlebihan terhadap tuduhan tersebut. ''Sehingga, timbul kesan bahwa yang dituduhkan itu benar,'' paparnya. Alquran, kata Menag, memerintahkan dan selalu mengingatkan umat Islam untuk mengambil sikap dengan bijak. Ajaran Islam yang demikian itu yang diterapkan di Indonesia dan di seluruh dunia untuk mengedepankan dialog dan menghilangkan konflik. Karena itu, kata Menag, kiprah Dr Hassoun di bidang keislaman yang mendorong budaya dialog ini amat pantas diberikan penghargaan ilmiah berupa doktor honoris causa. ''Mudah-mudahan penganugerahan gelar ini memperoleh berkah dari Allah SWT dan semakin akan mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Suriah,'' kata Menag. Pada acara itu, Menag memaparkan pembinaan keagamaan di tengah masyarakat masih menghadapi kendala serius. Tidak semua komponen masyarakat dan elemen bangsa, kata dia, bergerak ke arah yang sama. Pendidikan agama di sekolah juga kerap tak sejalan dengan muatan pesan yang disampaikan media massa. Ditambahkan Menag, terjadi kontradiksi atau benturan nilai yang cukup kuat dalam upaya mengarahkan masyarakat dan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang maju dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral keagamaan. ''Fenomena itu merupakan salah satu konsekuensi bagi bangsa-bangsa yang tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi percaturan budaya global,'' kata Menag. Oleh karena itu, dia berharap perguruan tinggi Islam bisa memainkan peran yang lebih besar dalam upaya bangsa ini meningkatkan kualitas pemahaman dan penghayatan agama di kalangan warga masyarakat. ''Paling tidak setiap perguruan tinggi Islam harus mampu memberikan pencerahan terhadap umat di lingkungan sekitarnya dan memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah sosial keagamaan pada tingkat lokal, nasional, dan global,'' tutur Menag. BPIH 1429 H Usai bicara pada forum resmi, Menag yang dicegat wartawan sempat memberikan penjelasan terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1429 H. Menag mengatakan masih menunggu kesepakatan dengan maskapai penerbangan. ''Sekarang ini agak tersandung oleh penetapan mengenai penerbangan. Dari penetapan itu (persetujuan oleh DPR--Red) tidak banyak berubah. Hanya, mungkin nanti kalau ada perubahan, itu kemungkinan karena kenaikan (biaya) penerbangan,'' papar Menag lagi. Menag meminta penerbangan tidak mengeskploitasi jamaah haji dengan menetapkan tarif yang teramat tinggi, meskipun ia tahu bahwa harga avtur juga melonjak. ''Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik,'' katanya berharap. Selain biaya penerbangan, pemerintah terus menyiapkan pondokan untuk calon jamaah haji. Saat ini, menurut Menag, sudah 40 persen pondokan disiapkan dan 60 persen sisanya sedang diselesaikan dalam waktu dekat. Menag berharap 50 persen pondokan berada di ring satu atau lokasi dekat Masjidil Haram.
Artikel 2:
Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
1. Satuan pendidikan penyelenggara
• Seminari Alkitab
• Sekolah Tinggi Theologia (STT)
• Madrasah Ibtidaiyah (MI)
• Madrasah Tsanawiyah (MTs)
• Madrasah Aliyah (MA)
• Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
• Pendidikan diniyah
• Pesantren
• Pasraman
• Pabhaja samanera
Artikel 3:
Pendidikan Keagamaan terus Ditanamkan
DUA tahun enam bulan tepatnya Drs H Halil Domu MSi mengabdikan diri sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sulut. Pria yang dilahirkan di Poyowa hari ini (23/3) mencapai usia ke 53. Menurut Domu, hidup adalah anugerah terindah dan terbesar telah diberikan Allah SWT kepadanya. Pria yang dibesarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow ini tumbuh sebagai seorang muslim yang rendah hati dan bersahaja. Sikap dan kepribadian inilah yang melekat dalam dirinya dan mengantar dia menjadi orang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Berlatar belakang sebagai seorang pendidik dia terus merentas kehidupan dan karier.
Banyak suka dan duka yang dirasakan selama bertugas. Walau begitu suami dari Hj Harniyanti Potabuga sangat konsen dengan tugas. Tak heran sejak kepemimpinannya di Depag banyak kemajuan yang diraih.
Dalam karir pendidikan, Domu termasuk pelopor pendiri Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN). Sekolah ini telah eksis dan menjadi kebanggaan masyarakat Kristen di Sulut. Tak sampai di situ sejak dikeluarkannya UU tentang pendidikan agama dan keagamaan Domu langsung menindaklanjuti melalui sosialisasi. Domu juga ikut andil berdirinya 12 Sekolah Menengah Teologia Kristen (SMTK). Selain di bidang pendidikan, ayahanda terkasih Musdalifah Domu SH dan Aldy Muhammad Domu ini juga sangat memprioritaskan masalah kerukunan umat beragama. “Saya sangat menentang jika ada oknum yang mencari kesempatan memprovokasi masyarakat supaya terjadi konflik. Jika ada masyarakat yang mengetahui hal ini, harap melapor,” ungkap Domu penuh ketegasan beberapa waktu lalu. Untuk terus menjaga kondusinya Sulut, dialog antar tokoh agama pun terus dilakukannya.
Artikel 4 :
Tanamkan Pendidikan Keagamaan Sejak Usia Dini
Pendidikan agama memang harus dimulai sejak dini, agar mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang benar-benar tumbuh sebagai insan akhlakul kharimah, sebagaimana inti risalah Nabi Muhammad SAW.
Ajakan itu disampaikan Bupati Deliserdang Drs H Amri Tambunan di depan ratusan masyarakat pada saat acara pengukuhan Pimpinan dan Pengurus Yayasan Pendidikan Madarasah Al Amin, HM Dahril Siregar sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Yayasan Drs H M Yahya Z, yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1430 H, Senin (9/3) di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan.
Lebih lanjut Bupati mengatakan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW perlu diaplikasikan dalam usaha mewariskan kehidupan yang lebih baik pada generasi muda. Dan kepada para pengurus Yayasan Al Amin yang telah dikukuhkan diharapkan dapat memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam peningkatan pendidikan agama kepada para anak didik.
Turut memberikan sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al Amin Medan Estate HM Dahril Siregar yang juga sebagai Ketua DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Deliserdang.
Sementara Ketua Panitia DR Muhammad Yusuf MSi menjelaskan, kegiatan dirangkaikan dengan lomba baca tahtim tahlil bagi kaum ibu dan lomba praktik shalat dan lomba azan bagi anak-anak murid.
Hadir mendampingi bupati Kadis Dikpora Drs Sofian Marpaung MPd, sejumlah pejabat Pemkab Deliserdang, Camat Percut Sei Tuan H Syafrullah S Sos MAP/Muspika, serta tokoh pemuda dr Boyke Sihombing.
Artikel 5 :
Depag Tak Sanggup Berikan Pendidikan Bermutu
Jakarta – Menteri Agama M Maftuh Basyuni mengatakan Departemen Agama (Depag) tidak yakin mampu memberi pelayanan pendidikan yang bermutu. Alasannya anggaran untuk pelaksanaan program pokok pendidikan yang kini diterima sangat kecil.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta mengamini pernyataan Menag. Namun, Bappenas menyesalkan rendahnya kontribusi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan keagamaan (madrasah), karena urusan pendidikan agama bukan lagi melulu beban Departemen Agama.
“Kami di Depag berharap mendapat anggaran yang lebih wajar dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Sesuai dengan UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengamanatkan bahwa dana pendidikan dialokasikan sekurangnya 20 persen dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Kami minta yang wajar,” kata Maftuh Basyuni dalam rapat kerja gabungan Komisi VIII dan X DPR di Jakarta, Senin (10/7). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo dan Kepala Bappenas Paskah Suzetta.
Karena itu, setidaknya Depag memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,24 triliun untuk membiayai program dan kegiatan mendesak yang belum tertampung dalam APBN 2006. Maftuh juga menjelaskan pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) bersama Mendiknas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna mengatasi adanya diskriminasi dalam anggaran pendidikan anatara departemen pendidikan dan Depag.
Bukan Beban Depag
Pihaknya akan melakukan pembicaraan awal yang intensif dalam waktu dekat. Hal itu terkait dengan alokasi anggaran pendidikan nasional yang 84% masuk ke Depdiknas.
Menag menilai ada diskriminasi anggaran pendidikan terhadap pihaknya. Ihwalnya, 20 persen anggaran pendidikan yang diambil dari APBN, sekitar 84 persen untuk pendidikan nasional dan hanya 16 persen untuk pendidikan agama. Namun, di Depag, anggaran tersebut dibagi menjadi 2, yaitu untuk pendidikan agama dan gaji pegawai. Untuk Diknas, dana itu khusus untuk anggaran pendidikan.
Rendahnya anggaran pendidikan di Depag tersebut disesalkan Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Ia juga menyesalkan rendahnya kontribusi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan keagamaan (madrasah). Menurutnya, pendidikan keagamaan tidak lagi menjadi wewenang pemerintah pusat, yakni Departemen Agama.
Menurut Paskah, sekolah umum yang dikelola Depdiknas berbeda dengan sekolah keagamaan yang telah didesentralisasikan dan APBD memiliki kontribusi. Perbedaan juga terjadi dalam hal tunjangan kesejahteraan guru yang bersumber dari APBD.
Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah formulasi baru agar daerah bisa memberi kontribusi juga kepada pendidikan keagamaan di daerahnya dan tidak hanya memberatkan pada kebijakan pemerintah pusat.
Sementara itu, Depag mengusulkan anggaran untuk tahun 2007 sebesar Rp 21,4 triliun. Namun, Depag hanya memperoleh pagu sementara sebesar Rp 10,7 triliun untuk membiayai 5 fungsi dan 21 program Depag. Dari pagu sementara itu, anggaran untuk pendidikan agama hanya Rp.3,6 triliun.
PENDIDIKAN DASAR 3
PENDIDIKAN DASAR 3
Artikel 1 :
Mencermati ketentuan seragam sekolah
Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan kewajiban mengenakan seragam bagi para siswa, khususnya pada siswa sekolah dasar dan menengah. Di Indonesia, ketentuan mengenakan seragam sekolah diterapkan secara beragam, baik berdasarkan jenjang maupun jenis pendidikan.
Berdasarkan jenjang sekolah, pada umumnya seragam yang dikenakan siswa di Sekolah Dasar (SD/MI) berwarna putih (baju/bagian atas) dan merah (celana atau bagian bawah). Sementara di Sekolah Tingkat Pertama (SMP/MTs) berwarna putih (baju/bagian atas) biru (celana atau bagian bawah), sedangkan untuk seragam Sekolah Tingkat Atas (SMA/MA) berwarna putih (baju/bagian atas) abu-abu (celana atau bagian bawah).
Ketentuan berseragam tersebut boleh dikatakan berlaku secara nasional. Kendati demikian, untuk sekolah-sekolah swasta, ada yang menerapkan secara penuh ketentuan seragam di atas, namun ada pula yang menerapkan ketentuan seragam khusus sesuai dengan kekhasan dari sekolah yang bersangkutan. Pada sekolah-sekolah muslim, ketentuan berseragam sekolah disesuaikan dengan ajaran Islam (misalnya, mengenakan jilbab bagi siswa perempuan, atau bercelana panjang pada siswa laki-laki).
Sejalan dengan penerapan konsep School Based Management, saat ini ada kecenderungan sekolah-sekolah negeri pun mulai menentukan kebijakan seragam sekolahnya masing-masing. Pada hari-hari tertentu mewajibkan siswanya untuk mengenakan seragam khas sekolahnya, meski ketentuan “seragam standar nasional” masih tetap menjadi utama dan tidak ditinggalkan.
Pada sekolah-sekolah tertentu, kewajiban mengenakan seragam telah menjadi bagian dari tata-tertib sekolah dan dilaksanakan secara ketat, mulai dari ketentuan bentuk, bahan, atribut yang dikenakannya, bahkan termasuk cara pembeliannya. Penerapan disiplin berseragam yang sangat ketat, kerapkali “memakan korban” bagi siswa yang melanggarnya, mulai dari teguran lisan yang terjebak dalam kekerasan psikologis sampai dengan tindakan kekerasan hukuman fisik (corporal punishment).
Sama seperti kejadian di beberapa negara lain, ketentuan mengenakan seragam sekolah ini keberadaannya selalu mengundang pro-kontra. Di satu pihak ada yang setuju dan di pihak lain tidak sedikit pula yang memandang tidak perlu ada seragam sekolah, tentunya dengan argumentasi masing-masing. Bahkan di mata siswa pun tidak mustahil timbul pro-kontra. Lumsden (2001) menyebutkan beberapa keuntungan penggunaan seragam sekolah, diantaranya: (1) dapat meningkatkan keamanan sekolah (enhanced school safety); (2) meningkatkan iklim sekolah (improved learning climate), (3) meningkatkan harga diri siswa (higher self-esteem for students), dan (4) mengurangi rasa stress di keluarga (less stress on the family).
Mereka yang tidak setuju adanya aturan berseragam tentunya memiliki argumentasi tersendiri, biasanya dengan dalih pendidikan sebagai proses pembebasan dan proses keberagaman (bukan penyeragaman), apalagi dengan kecenderungan menjadikan seragam sekolah sebagai ritual tahunan “selingan bisnis” oknum tertentu, yang melihatnya sebagai sebuah peluang ekonomi. Menarik, apa yang dikembangkan di SMA de Britto Yogyakarta, yang tidak mewajibkan siswanya mengenakan seragam secara ketat. Kecuali hari Senin dan hari-hari lain yang diumumkan oleh sekolah, para siswa diperbolehkan mengenakan pakaian bebas, yaitu baju atau kaos yang berkrah dan celana panjang bukan kolor. Meski tidak secara ketat menerapkan aturan berseragam, tetapi para siswanya tampaknya dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan, baik secara akademik mau pun non akademik.
Hal lain yang mungkin perlu kita pertanyakan, kenapa pada umumnya siswa laki-laki di SMP saat ini masih diwajibkan mengenakan seragam dengan celana pendek. Secara psikologis, sebetulnya para siswa SMP tidak lagi disebut anak, mereka adalah kelompok siswa yang sedang memasuki remaja awal, dalam dirinya sedang terjadi perubahan yang signifikan, baik secara fisik mau pun psikis, termasuk di dalamnya ada keinginan mereka untuk menjadi dirinya sendiri dan memperoleh pengakuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa.
Kenapa tidak diberikan kesempatan untuk itu? Demikian pula dalam pandangan Islam, usia siswa SMP pada dasarnya sudah termasuk masa aqil baligh dan sudah dikenakan kewajiban (atau paling tidak dibelajarkan) untuk melaksanakan ibadah Shalat. Dengan kewajiban mengenakan celana pendek tentunya akan menjadi hambatan tersendiri untuk menjalankan ibadahnya. Berseragam atau tidak berseragam memang menjadi sebuah pilihan, tetapi yang paling penting dalam proses pendidikan adalah bagaimana siswa dapat dikembangkan secara optimal segenap potensi yang dimilikinya sehingga mampu menunjukkan prestasinya, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Bagaimana pendapat Anda?
Artikel 2 :
Pendidikan Dasar dan Dasar Pendidikan
Pendidikan merupakan investasi yang sangat penting dan berharga dalam hidup ini. Itulah sebabnya orang tua kita berani berkorban apa saja demi pendidikan anakanaknya. Tetapi karena sangat penting itu juga yang mungkin menyebabkan biaya pendidikan di negeri kita teramat tinggi. Karena biaya pendidikan terlalu tinggi menyebabkan banyak anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak mampu untuk bersekolah. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dan kemudian dibantu oleh Pemerintah Daerah kemudian mencanangkan pendidikan dasar yang harus ditempuh oleh masyarakat mulai dari pendidikan dasar enam tahun, sembilan tahun dan entah berapa tahun lagi akan dicanangkan untuk pendidikan dasar.
Pendidikan dasar terdiri dari dua kata yaitu “pendidikan” dan “dasar”. Diketahui sangat banyak definisi pendidikan. Menurut pengertian Yunani pendidikan adalalah “Pedagogik” yaitu ilmu menuntun anak. Bangsa Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yaitu : membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.
Pendidikan Dasar berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan serta proses perbuatan pada level dasar. Pendidikan dasar dibuat sebagai pondasi untuk melangkah ke Pendidikan Menengah dan kemudian ke Pendidikan Tinggi. Namun dalam kenyataanya apa yang dirumuskan tidak segaris lurus dengan definisi-definisi di atas. Sangat banyak anak yang sudah memiliki pendidikan dasar tetapi belum punya kemampuan untuk melakukan pengubahan sikap dan tata laku.
Apa yang tergambar saat ini, menyelesaikan pendidikan adalah keluar dari bangku sekolah dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar ataupun bukti kelulusan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi batas dari pendidikan dasar ini ? Apakah Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama atau yang lainnya. Apabila ditentukan dengan jenjang sekolah, batas ini akan sangat dinamik, karena faktanya pendidikan juga identik dengan lapangan pekerjaan.
Rumusan yang semestinya dibahas adalah bagaimana meletakkan ”dasar pendidikan” karena dasar pendidikan lain dengan pendidikan dasar. Dasar pendidikan adalah meletakkan pondasi yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Hal ini lebih penting dikedepankan supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
Artikel 3 :
Pendidikan Dasar Gratis Sudah Saatnya Diberlakukan
SUDAH lebih dari dua puluh tahun, tepatnya sejak tahun 1984, pemerintah mendengungkan kampanye wajib belajar. Melihat pengalaman negara industri baru (new emerging industrialized countries) di Asia Timur, disadari pembangunan suatu bangsa memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk mendukung pembangunan.
TERLEBIH lagi, pembangunan masyarakat demokratis mensyaratkan manusia Indonesia yang cerdas. Selain itu, era global abad ke-21, yang antara lain ditandai oleh lahirnya knowledge base society atau masyarakat berbasis pengetahuan, menuntut penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Hanya saja, meskipun sudah jauh-jauh hari mengampanyekan wajib belajar-mulai dari wajib belajar enam tahun hingga sembilan tahun-masih belum jelas apakah Indonesia melaksanakan wajib belajar (compulsory education) atau universal education yang berarti pendidikan dapat dinikmati oleh semua anak di semua tempat.
Dua konsep tersebut berbeda dan hal ini jelas tertuang dalam keputusan internasional, yakni Declaration on Education for All di Jomtien, Thailand, tahun 1990, yang menegaskan compulsory education bukan universal education. Wajib belajar terutama berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Di berbagai negara yang mewajibkan warganya menempuh pendidikan dasar sembilan tahun, semua rintangan yang menghalangi anak menempuh pendidikan bermutu dihilangkan. Termasuk dalam hal pendanaan pendidikan.
Di China pemerintah menggratiskan pendidikan dasar dan memberikan subsidi bagi siswa yang keluarganya mempunyai masalah ekonomi. Pengalaman negara lain pun hampir serupa. Di India wajib belajar berimplikasi juga pada pembebasan biaya pendidikan dasar. Bahkan, di negara yang baru keluar dari konflik dan kemiskinan masih mencengkeram seperti Kamboja, pendidikan dasar digratiskan dan disertai dengan upaya peningkatan mutu, khususnya dari segi tenaga pendidik.
Selain itu, dibutuhkan kekuatan hukum mengikat untuk mengimplementasikan wajib belajar. China, misalnya, membagi hukum wajib belajar sembilan tahun menjadi tiga kategori: perkotaan dan daerah maju, pedesaan, dan daerah miskin perkotaan. Target pencapaiannya berbeda-beda. Sebagai bentuk komitmen terhadap wajib belajar dikeluarkan pula pernyataan pada Januari 1986, yang menyatakan ilegal mempekerjakan anak sebelum selesai wajib belajar sembilan tahun.
Negara super power seperti Amerika Serikat dalam masa perang dingin, sekitar tahun 1981, sempat khawatir dengan ketertinggalan pendidikannya sehingga muncullah laporan A Nation at Risk. Laporan tersebut mengatakan bahwa yang menyebabkan ketertinggalan Amerika dalam persaingan global antara lain karena buruknya pendidikan. Dua puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 2003, pandangan yang muncul pada tahun 1983 itu perlu dievaluasi. Apakah benar bahwa saat itu AS dalam bahaya dan berisiko? Dengan kemenangan AS dalam perang dingin memang tidak semua laporan itu benar.
Namun, pandangan tersebut juga menyajikan kenyataan pahit, yakni dengan status sebagai negara adidaya ternyata masih banyak anak di AS yang drop out dari sekolah. AS kemudian menganggap perlu peraturan dalam melaksanakan wajib belajar sehingga lahir undang-undang yang terkenal dengan sebutan "No Child Left Behind". Dengan undang-undang ini, berbagai jenis pendidikan, mulai dari sekolah yang diadakan oleh keluarga di rumah hingga etnis minoritas, ditanggung negara.
MENGAPA pendidikan dasar gratis? Bagi Indonesia jaminan akses terhadap pendidikan dasar sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Bagi negara maju pendidikan gratis-selain karena tuntutan konstitusi mereka-juga didukung perekonomian negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Anggaran pendidikan setidaknya telah mencapai 5-8 persen produk domestik bruto. Sementara di Indonesia investasi pendidikan masih sangat kecil, sekitar 1,3 persen dari produk domestik bruto. Jatah bagi investasi pendidikan semakin kecil lagi lantaran produk domestik bruto sendiri sudah kecil. Padahal, untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis ini memang perlu servis dari pemerintah.
Pemikiran lain, dalam hubungan antara masyarakat dan negara sudah jelas ada hubungan timbal balik. Masyarakat punya tanggung jawab terhadap negara dan negara punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Hanya saja, dalam beberapa hal hubungan ini dinilai timpang. Masyarakat dipaksa menjalankan kewajibannya, antara lain, membayar pajak, di sisi lain negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya, termasuk dalam pendidikan.
Di sisi lain pemerintah dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Apakah akan mementingkan distribusi pendapatan atau menekankan kepada investasi sosial, seperti pendidikan dan kesehatan? Jika pilihan jatuh kepada distribusi pendapatan, konsekuensinya adalah investasi sosial akan berkurang. Dalam "ketegangan" tersebut, persoalan sosial lalu cenderung diserahkan kepada masyarakat, seperti yang terjadi selama ini di Indonesia. Tak jarang keluar ungkapan dari pemerintah bahwa masyarakat harus diberdayakan, termasuk membayar sendiri pendidikannya.
Di sinilah sebenarnya muncul apa yang disebut dengan neoliberalisme dalam wajah pendidikan. "Untuk kasus Indonesia, sebenarnya ketegangan antara dua pandangan itu dapat disinergikan. Kita harus pintar- pintar memilih, distribusi pendapatan atau investasi. Sebagai contoh, jika menganut distribusi pendapatan dalam investasi, kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak itu dikembalikan melalui berbagai program bantuan kepada rakyat. Akan tetapi, jika dalam penyalurannya ternyata korupsinya semakin banyak, lebih baik terang- terangan dimasukkan ke dalam investasi pendidikan," kata HAR Tilaar.
SUMBER pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jika ada kesepakatan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih sangat kuat.
Adapun pemerintah daerah harus terlibat karena merekalah yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Hanya saja, ada kecenderungan pemerintah pusat tidak mau menyerahkan dana operasional untuk menjalankan pendidikan ke pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu ikut menyisihkan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wajib belajar.
Peraturan apa saja yang harus dibiayai dalam pendidikan dasar gratis itu harus jelas pula. Pembiayaan pemerintah setidaknya mencakup tiga komponen, yaitu kurikulum, proses, dan fasilitas belajar. Kurikulum yang digunakan harus jelas dan disepakati terlebih dahulu sehingga diketahui materi yang akan diajarkan dan besarnya biaya untuk pendidikan. Dengan demikian, penggunaan dana pendidikan menjadi efisien. Kurikulum yang mencakup puluhan mata pelajaran tentu lebih mahal daripada hanya sepuluh pelajaran. Sayangnya, penggunaan kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi masih membingungkan.
Pembiayaan proses belajar sudah termasuk persiapan keterampilan, kompetensi, kesejahteraan guru , serta evaluasi hasil belajar. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru merupakan kunci dari pelaksanaan wajib belajar yang bermutu. Selama ini kedua hal tersebut kurang diperhatikan dengan berbagai alasan. Biaya fasilitas belajar (opportunity to learn) meliputi antara lain buku pelajaran, perpustakaan, gedung, laboratorium, tenaga kependidikan, dan komputer. Fasilitas belajar ini berbeda-beda kebutuhannya dan tidak harus diseragamkan.
Abdorrakhman Ginting percaya, sebetulnya pendidikan gratis masih mungkin dilaksanakan. Untuk menggantikan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi 24 juta siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan bantuan dana Rp 15.0000 per kepala setahun dibutuhkan Rp 4 triliun. Sementara untuk meningkatkan gaji 2,2 juta orang guru sebesar Rp 500.000 per bulan, agar kualitasnya terpacu, diperlukan Rp 1,1 triliun per bulan atau Rp 13,2 triliun setahun. Jadi total untuk menggratiskan biaya SPP dan peningkatan gaji guru yang dibutuhkan setahun Rp 17,4 triliun. Pada prinsipnya pendidikan gratis tidak dapat dikatakan sepenuhnya gratis karena tetap harus ada yang membiayai. Ada biaya terselubung, yang di negara lain seperti di AS sudah tersistem dalam satu kesatuan administrasi negara.
Di AS sekolah publik gratis karena ada pajak sekolah khusus. Warga negara AS yang mempunyai tanah dan rumah harus membayar pajak sekolah di distriknya, terlepas dari warga tersebut mempunyai anak atau tidak. Di Belanda rata-rata pajak penghasilan cukup tinggi, yakni 60 persen. Sementara di negara-negara Skandinavia, pajak penghasilan mencapai 70 persen, tetapi kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan dijamin.
Namun, pelaksanaan pendidikan gratis harus dengan kewaspadaan tingkat tinggi dari berbagai celah penyalahgunaan dan pengawasan. Filipina, misalnya, mempunyai pengalaman buruk dengan penggunaan voucher pendidikan. Warga yang menginginkan pendidikan lebih membayar sendiri sisanya, tetapi sayangnya model tersebut tidak jalan dan rawan korupsi. Oleh karena itu, harus hati- hati dalam menentukan model penggratisan pendidikan. Siapa yang akan ditopang? Apakah lembaga pendidikannya yang rawan kebocoran atau anaknya secara langsung dengan konsekuensi penyalahgunaan dana?
Ada pemikiran, sebaiknya dana diberikan kepada sekolah dengan konsekuensi sekolah tidak dapat lagi memungut iuran dari siswa. Untuk itu, lagi-lagi pengawasan harus diperkuat dan sekolah yang masih membebani siswa harus dikenai sanksi tegas.
Pendidikan gratis bermutu juga perlu disesuaikan dengan kondisi setempat, walaupun tetap berdasarkan kualitas yang standar, sehingga dalam menggratiskan pendidikan dasar bentuk dan nilai subsidi tidak harus seragam. Selain itu, perbedaan antara sekolah swasta, negeri, madrasah, dan pesantren secara psikologis dan politis mesti dapat diatasi.
Selain itu, para pemimpin harus menyadari pendidikan bahwa itu bukan soal ekonomi atau bagi-bagi keuntungan, tetapi soal politis atau ke mana bangsa ini mau dibawa. Akhirnya, memang kembali kepada niat politik pengambil keputusan: apakah pemegang kekuasaan mau semua anak Indonesia maju?
Artikel 4 :
Pengembangan SDM Sedini Mungkin di Sekolah Dasar
UMUMNYA para pendidik telah mengenal bahwa fokus pengajaran murid-murid sekolah dasar adalah agar murid menguasai kemampuan dasar yang tercakup dalam rumus 3-R. yaitu Arismetik, reading dan writing. Atau dengan kata lain penguasaan dalam berhitung, membaca dan menulis.
Bagaimana penguasaan murid-murid atas kemampuan dasar ini, orang melihat sesuai dari kaca mata mereka masing-masing. Tidak sedikit orang, yang mengatakan bahwa kemampuan dasar murid dalam berhitung, membaca dan menulis telah mantap begitu mendengar bahwa di sekolah yang bersangkutan ada segelintir murid yang memperoleh NEM yang cukup baik.
Namun secara umum kalau kita perhatikan sertifikat NEM anak-anak Yang mendaftar ke tingkat SLTP banyak menunjukkan angka kemampuan berhitung, Kita sebut saja nilai matematika yang begitu jelek. Dapat kita perkirakan bahwa kemampuan mereka dalam membaca dan menulis juga jelek.
Untuk mencek kemampuan membaca murid pada tingkat SLTP dan SLTA dapat dicek lewat pemanfaatan buku-buku teks mereka. Ka1au kita mengunjungi perpustakaan sekolah tingkat SLTP dan SLTA maka akan kita jumpai tumpukan buku-buku teks yang lumayan banyaknya tanpa ada disentuh atau dimanfaatkan. Meskipun untuk menyediakannya pemerintah telah menghabiskan milyaran rupiah dari proyek penyediaan buku-buku. Begitu pula dengan buku-buku teks yang ada di dalam tas sekolah mereka, terlihat masih utuh sebagai tanda bahwa belum dimanfaatkan walau tidak semua murid yang bersikap demikian). Ini akibat kebiasaan murid yang. gemar menghafal catatan pelajaran mereka, ketimbang menganalisa buku-buku teks pelajaran mereka.
Pada akhir tahun di kelas tiga, tingkat SLTA, siswa musti menyelesaikan sebuah karya tulis sebagai syarat untuk dapat mengikuti EBTA dan EBTANAS. Tetapi mereka seolah-olah mencerminkan ketidakmampuan dalam menulis karya tulis. Dan memang kenyataannya mereka betul-betul banyak yang tidak mampu dalam menulis karya tulis yang begitu sederhana. Sehingga mereka terpaksa menempuh jalan curang, misalnya, dengan memalsukan karya tulis kakak kelas yang telah lulus pada tahun lain.
Dari sebuah dialog ringan dengan mahasiswa KKN tertangkap kesan tentang melemahnva semangat mahasiswa dalam peningkatan SDM. Pergi kuliah hanya asal-asalan saja. Banyak mereka yang enggan datang ke kampus dan suka menitipkan absen. Hari-hari mereka lewati dengan hura-hura. Kemudian pada musim tentamen mereka suka menggunakan jimat, catatan kecil, ala anak SMU atau mencari sopir ujian. Sebab sang dosen tidak mungkin dapat mengenali semua mahasiswanya karena itulah suatu stereotype, atau pandangan umum, bahwa hubungan dosen dan mahasiswa adalah "siapa lu dan siapa gua". Dengan kata lain hubungan mereka adalah sebatas membayar kewajiban saja, yang penuh dengan ketidakacuhan atau ketidakpedulian.
Banyak tudingan bahwa kebodohan murid di sekolah berawal dari kenakalan karena orang tua mereka ada yang "'broken" atau orang tua tidak peduli dengan pendidikan anak. Itu sangat benar. Tetapi ada pula malah orang tua begitu peduli dengan pendidikan anak, dan lingkungan sosial anak begitu sehat. Malah si anak kok begitu sudi mengungkapkan ingin untuk tarik diri dari dunia sekolah karena tidak dapat mengikuti pelajaran demi pelajaran. Kendala yang dialami oleh anak atau murid seperti ini disebabkan karena rendahnya kemampuan membaca mereka. Barangkali penyebabnya adalah karena di dalam keluarga mereka tidak dibiasakan budaya membaca. Buku-buku dan majalah adalah benda langka untuk dijumpai.
Bukan berarti orang tua mereka tergolong tidak mampu. Malah orang tua dapat memenuhi kebutuhan permainan elektronika mungkin karena bersaing dengan anak tetangga. Dan begitu pula orang tua mereka mampu membeli sarana hiburan yang serba mewah meski sebagai prestise dan menunjukkan kepada lingkungan, karena sebagian orang kita bermental suka pamer, bahwa mereka termasuk orang yang cukup "the have".
Dalam zaman global informasi dan komunikasi ini, masih cukup banyak orang tua yang berfikiran mundur. Mereka akan mengatakan. bahwa berlangganan majalah itu percuma sebab tidak akan mengenyangkan perut. "Bukankah uangnya lebih baik untuk dibelikan sama kue", demikian menurut orang tua yang bersikap "stomach oriented". Ada lagi orang tua yang mencela anaknya yang sudah mulai gemar membaca sebagai membuang-buang waktu. Image seperti ini diperoleh dari keluarga pedagang dan tentunya tidak semua pedagang yang begitu, dimana bagi mereka waktu adalah benar-benar uang.
Murid-murid yang melarikan diri dari sekolah bisa jadi karena kejenuhan di dalam kelas karena tidak menguasai pelajaran. Rasa jenuh dapat mendatangkan rasa benci pada pelajaran dan berakhir dengan perseteruan antara guru-guru.
Macetnya komunikasi guru-murid dalam kelas disebabkan kepasifan murid dengan sikap yang suka membisu dalam seribu bahasa. Banyak juga guru yang kesal, begitu ia serius dalam proses belajar mengajar dan bertanya untuk mendapatkan umpan balik. Dan ketika ditanya "apakah kamu sudah paham atau belum mengerti", dijawab oleh murid dengan wajah "no comment"
Kesulitan murid dalam memahami pelajaran dan kepasifan murid dalam berkomunikasi, secara lisan dan tulisan, adalah karena anak atau murid lemah dalam kemampuan membaca. Penyebabnya karena mereka tidak terlatih dengan budaya membaca sejak dini.
Membaca adalah satu bagian dari aspek berbahasa. Dan bahasa adalah sarana untuk mengekspresikan fikiran. Orang yang bahasanya teratur maka fikirannya juga teratur. Sebaliknya dalam bahasa yang macet terdapat pula kemacetan dalam berfikir. Dan rata-rata murid yang macet dalam berfikir. Dan inilah yang harus kita atasi secepatnya.
Syukurlah kalau dalam suatu kelas, terutama di Sekolah Dasar, cukup banyak anak yang berlangganan majalah. Tentu mereka mendapat kemudahan dalam memahami setiap pelajaran. Memang ada korelasi langsung antara anak yang gemar membaca dengan prestasi mereka dalam belajar. Dan idealnya memang setiap anak memang harus gemar membaca. Maka kita patut mengacungkan jempol bagi orang tua murid yang menyokong anak mereka di rumah agar selalu membaca apalagi menyediakan bagi anak mereka dana khusus agar anak mereka dapat berlangganan majalah anak-anak.
Tampaknya hanya segelintir saja orang tua yang mampu baru mendorong anak mereka untuk membudayakan membaca di rumah. Dan cukup terbatas pula jumlah orang tua yang punya kelebihan dan untuk berlangganan majalah anak-anak. Tampaknya masih ada usaha lain yang dapat diterapkan oleh guru-guru untuk mengembangkan kebiasaan anak dalam membaca yaitu pemanfaatan pustaka sekolah.
Pernah suatu ketika seorang guru sekolah dasar mengatakan bahwa murid-muridnya cukup mempunyai minat dalam membaca. Buktinya kalau ada buku bacaan, murid-murid itu berebutan tidak sabar ingin memperolehnya. Tetapi sayang, katanya, sekolah itu tidak mempunyai guru perpustakaan.
Mestikah guru yang demikian tidak bertindak untuk menyalurkan keinginan anak untuk membaca dengan alasan tidak ada tenaga guru perpustakaan? Sementara itu murid yang dihadapinya sebagai guru kelas cuma berjumlah 25 orang, murid saja. Kita rasa dalam jumlah murid yang kecil itu guru kelas mungkin dapat mencari jalan keluarnya. Misalnya saja membawa buku bacaan sebanyak jumlah murid dan meminjamkannya untuk dibaca di rumah. Kemudian bagi yang banyak membaca kita kaitkan dengan nilai bahasa mereka, misalnya.
Pemanfaatan buku-buku bacaan seperti cara diatas cukup bermanfaat dalam pengembangan keterampilan membaca murid. Adapun untuk pengembangan keterampilan menulis adalah dengan membiasakan pemberian "tugas mengarang" kepada murid. Ada seorang penulis yang sangat terkesan akan gurnya ketika ia masih bersekolah di SD. Gurunya mewajibkan setiap murid untuk mengarang setiap minggu dan membacakannya di depan kelas. Inilah titik awal kenapa ia tertarik dalam bidang penulisan setelah dewasa.
Cara seperti ini sungguh bermanfaat untuk diterapkan oleh guru-guru sejak sekolah dasar, terus ke tingkat SLTP dan SLTA oleh guru bidang studi bahasa Indonesia. Apabila kebiasaan pemberian mengarang ini dilakukan oleh guru-guru secara kontinyu dan terprogram, maka insya Allah kita tidak melihat lagi siswa-siswi SMU kasak kusuk dalam menulis karya ilmiah sederhana. Dan begitu pula kebiasaan mahasiswa, calon sarjana, tidak akan lagi menciptakan skripsi "aspal" alias asli tapi palsu. Kita yakin kalau kemampuan menulis generasi kita sudah bagus, maka bursa penulisan skripsi liar tidak akan pernah ada lagi.
Masih ada lagi, agaknya, usaha yang kita lakukan untuk peningkatan SDM anak didik sedini mungkin. Misalnya membuat papan tempat berkreasi, semacam majalah dinding ala, siswa SLTA, dimana murid-murid SD dapat menempelkan kreasi-kreasi mereka apakah berupa gambar, puisi, cerpen dan lain-lain pada papan kreasi tersebut. Kita yakin bahwa animo murid-murid SD untuk berkreasi cukup tinggi karena pada dasarnya anak-anak kecil suka memamerkan kebolehannya. Demikianlah renungan kita dalam usaha peningkatan SDM sedini mungkin sejak sekolah dasar. Semoga
Artikel 5:
Pendidikan Dasar Tidak Boleh Dipungut Biaya
Pembiayaan investasi, personalia, dan operasional di sekolah tingkat wajib belajar pendidikan dasar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Dilarang ada pungutan di jenjang sekolah dasar dan menegah pertama yang diselenggarakan pemerintah.
Hal ini diatur tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang dikeluarkan pertengahan bulan lalu. PP yang menjadi bagian dari upaya standardisasi pendidikan nasional ini mengatur rinci tentang mekanisme biaya pendidikan, pengelolaan dan tanggung jawabnya.
Menurut Ketua I Forum Aspirasi Guru Independen Indonesia Ahmad Taufan, PP ini memberi konsekuensi ke depan, yaitu tidak adanya lagi kewajiban masyarakat untuk ikut menanggung biaya pendidikan di tingkat wajar dikdas.
"Kalau di Bandung, ya yang dibebaskan itu tingkat SD-SMP karena masih memakai wajar dikdas 9 tahun. Di Jakarta, bisa sampai 12 tahun," tuturnya. Pengecualiannya, jika sekolah itu merupakan bagian dari program rintisan sekolah bertaraf internasional (SBI). Di sekolah-sekolah negeri bestatus Rancangan SBI ini masih dimungkinkan memungut biaya dari masyarakat untuk mendorong kualitas sekolah. "Ke depan, tidak ada lagi istilah iuran SPP di sekolah dasar dan SMP," ucapnya.
Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 49 PP 48/2008, masyarakat tidaklah dilarang memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada sekolah. Namun, syaratnya, sekolah diwajibkan mempertanggungjawabkan dana secara transaparan dan diaudit oleh akuntan publik. Lalu, wajib diumumkan ke media cetak berskala nasional.
Pungutan itu, ucapnya, terutama untuk alokasi peningkatan kesejehtaraan guru di sekolah. Sebanyak 70 persen dana masyarakat terserap untuk ini (kesejahtaraan guru), tutur guru SDN Merdeka V Kota Bandung ini. Jika pemerintah tidaklah meningkatkan kesejehteraan guru secara bertahap, ia pesimis, pungutan masih akan berlangsung. Kita ketahui, tunjangan profesi itu kan tidak diterima setiap guru. "Tunjangan fungsional yang jelas-jelas diterima seluruh guru, masih suka telat diterima. Sudah setahun ini telat," ujar Taufan.
Menurut Koordinator Koalisi Pendidikan Kota Bandung Iwan Hermawan, dua PP yang baru saja keluar, yaitu PP 48/2008 ditambah PP 47/2008 tentang Wajib Belajar itu sedikit banyak bakal makin menyulitkan praktik pungutan biaya sekolah dari masyarakat. Rapat penentuan APBS yang berlangung di SD-SMP di minggu-minggu ini bakal alot, prediksinya.
Diturunkan ke Perda
Di Kota Bandung, setidaknya dimulai tahun 2009, kedua PP ini akan diterapkan secara konsekuen. Sebab, kedua PP ini ikut dijadikan referensi aturan dalam penggarapan draf Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan di Kota Bandung. Menurut Arif Ramdhani, Sekretaris Pansus Draf Raperda Pendidikan di DPRD Kota Bandung, molornya rencana jadwal pengesahan Raperda Pendidikan ini salah satunya akibat meny esuaikan kedua PP ini.
Ke depan, sesuai PP ini, sekolah di tingkat wajib belajar dikdas tidak boleh lagi dipungut biaya, tuturnya. Ketentuan ini akan menyempurnakan program sekolah gratis yang dijalankan Pemerintah Kota Bandung. Termasuk, mendorong pemen uhan anggaran 20 persen pendidikan, khususnya dari APBD Kota Bandung. Ini sesuai ketentuan Pasal 81 PP 48/2008. Nota APBD dianggap inkonstitusional jika tidak memenuhinya.
Artikel 1 :
Mencermati ketentuan seragam sekolah
Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan kewajiban mengenakan seragam bagi para siswa, khususnya pada siswa sekolah dasar dan menengah. Di Indonesia, ketentuan mengenakan seragam sekolah diterapkan secara beragam, baik berdasarkan jenjang maupun jenis pendidikan.
Berdasarkan jenjang sekolah, pada umumnya seragam yang dikenakan siswa di Sekolah Dasar (SD/MI) berwarna putih (baju/bagian atas) dan merah (celana atau bagian bawah). Sementara di Sekolah Tingkat Pertama (SMP/MTs) berwarna putih (baju/bagian atas) biru (celana atau bagian bawah), sedangkan untuk seragam Sekolah Tingkat Atas (SMA/MA) berwarna putih (baju/bagian atas) abu-abu (celana atau bagian bawah).
Ketentuan berseragam tersebut boleh dikatakan berlaku secara nasional. Kendati demikian, untuk sekolah-sekolah swasta, ada yang menerapkan secara penuh ketentuan seragam di atas, namun ada pula yang menerapkan ketentuan seragam khusus sesuai dengan kekhasan dari sekolah yang bersangkutan. Pada sekolah-sekolah muslim, ketentuan berseragam sekolah disesuaikan dengan ajaran Islam (misalnya, mengenakan jilbab bagi siswa perempuan, atau bercelana panjang pada siswa laki-laki).
Sejalan dengan penerapan konsep School Based Management, saat ini ada kecenderungan sekolah-sekolah negeri pun mulai menentukan kebijakan seragam sekolahnya masing-masing. Pada hari-hari tertentu mewajibkan siswanya untuk mengenakan seragam khas sekolahnya, meski ketentuan “seragam standar nasional” masih tetap menjadi utama dan tidak ditinggalkan.
Pada sekolah-sekolah tertentu, kewajiban mengenakan seragam telah menjadi bagian dari tata-tertib sekolah dan dilaksanakan secara ketat, mulai dari ketentuan bentuk, bahan, atribut yang dikenakannya, bahkan termasuk cara pembeliannya. Penerapan disiplin berseragam yang sangat ketat, kerapkali “memakan korban” bagi siswa yang melanggarnya, mulai dari teguran lisan yang terjebak dalam kekerasan psikologis sampai dengan tindakan kekerasan hukuman fisik (corporal punishment).
Sama seperti kejadian di beberapa negara lain, ketentuan mengenakan seragam sekolah ini keberadaannya selalu mengundang pro-kontra. Di satu pihak ada yang setuju dan di pihak lain tidak sedikit pula yang memandang tidak perlu ada seragam sekolah, tentunya dengan argumentasi masing-masing. Bahkan di mata siswa pun tidak mustahil timbul pro-kontra. Lumsden (2001) menyebutkan beberapa keuntungan penggunaan seragam sekolah, diantaranya: (1) dapat meningkatkan keamanan sekolah (enhanced school safety); (2) meningkatkan iklim sekolah (improved learning climate), (3) meningkatkan harga diri siswa (higher self-esteem for students), dan (4) mengurangi rasa stress di keluarga (less stress on the family).
Mereka yang tidak setuju adanya aturan berseragam tentunya memiliki argumentasi tersendiri, biasanya dengan dalih pendidikan sebagai proses pembebasan dan proses keberagaman (bukan penyeragaman), apalagi dengan kecenderungan menjadikan seragam sekolah sebagai ritual tahunan “selingan bisnis” oknum tertentu, yang melihatnya sebagai sebuah peluang ekonomi. Menarik, apa yang dikembangkan di SMA de Britto Yogyakarta, yang tidak mewajibkan siswanya mengenakan seragam secara ketat. Kecuali hari Senin dan hari-hari lain yang diumumkan oleh sekolah, para siswa diperbolehkan mengenakan pakaian bebas, yaitu baju atau kaos yang berkrah dan celana panjang bukan kolor. Meski tidak secara ketat menerapkan aturan berseragam, tetapi para siswanya tampaknya dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan, baik secara akademik mau pun non akademik.
Hal lain yang mungkin perlu kita pertanyakan, kenapa pada umumnya siswa laki-laki di SMP saat ini masih diwajibkan mengenakan seragam dengan celana pendek. Secara psikologis, sebetulnya para siswa SMP tidak lagi disebut anak, mereka adalah kelompok siswa yang sedang memasuki remaja awal, dalam dirinya sedang terjadi perubahan yang signifikan, baik secara fisik mau pun psikis, termasuk di dalamnya ada keinginan mereka untuk menjadi dirinya sendiri dan memperoleh pengakuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa.
Kenapa tidak diberikan kesempatan untuk itu? Demikian pula dalam pandangan Islam, usia siswa SMP pada dasarnya sudah termasuk masa aqil baligh dan sudah dikenakan kewajiban (atau paling tidak dibelajarkan) untuk melaksanakan ibadah Shalat. Dengan kewajiban mengenakan celana pendek tentunya akan menjadi hambatan tersendiri untuk menjalankan ibadahnya. Berseragam atau tidak berseragam memang menjadi sebuah pilihan, tetapi yang paling penting dalam proses pendidikan adalah bagaimana siswa dapat dikembangkan secara optimal segenap potensi yang dimilikinya sehingga mampu menunjukkan prestasinya, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Bagaimana pendapat Anda?
Artikel 2 :
Pendidikan Dasar dan Dasar Pendidikan
Pendidikan merupakan investasi yang sangat penting dan berharga dalam hidup ini. Itulah sebabnya orang tua kita berani berkorban apa saja demi pendidikan anakanaknya. Tetapi karena sangat penting itu juga yang mungkin menyebabkan biaya pendidikan di negeri kita teramat tinggi. Karena biaya pendidikan terlalu tinggi menyebabkan banyak anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak mampu untuk bersekolah. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dan kemudian dibantu oleh Pemerintah Daerah kemudian mencanangkan pendidikan dasar yang harus ditempuh oleh masyarakat mulai dari pendidikan dasar enam tahun, sembilan tahun dan entah berapa tahun lagi akan dicanangkan untuk pendidikan dasar.
Pendidikan dasar terdiri dari dua kata yaitu “pendidikan” dan “dasar”. Diketahui sangat banyak definisi pendidikan. Menurut pengertian Yunani pendidikan adalalah “Pedagogik” yaitu ilmu menuntun anak. Bangsa Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yaitu : membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.
Pendidikan Dasar berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan serta proses perbuatan pada level dasar. Pendidikan dasar dibuat sebagai pondasi untuk melangkah ke Pendidikan Menengah dan kemudian ke Pendidikan Tinggi. Namun dalam kenyataanya apa yang dirumuskan tidak segaris lurus dengan definisi-definisi di atas. Sangat banyak anak yang sudah memiliki pendidikan dasar tetapi belum punya kemampuan untuk melakukan pengubahan sikap dan tata laku.
Apa yang tergambar saat ini, menyelesaikan pendidikan adalah keluar dari bangku sekolah dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar ataupun bukti kelulusan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi batas dari pendidikan dasar ini ? Apakah Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama atau yang lainnya. Apabila ditentukan dengan jenjang sekolah, batas ini akan sangat dinamik, karena faktanya pendidikan juga identik dengan lapangan pekerjaan.
Rumusan yang semestinya dibahas adalah bagaimana meletakkan ”dasar pendidikan” karena dasar pendidikan lain dengan pendidikan dasar. Dasar pendidikan adalah meletakkan pondasi yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Hal ini lebih penting dikedepankan supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
Artikel 3 :
Pendidikan Dasar Gratis Sudah Saatnya Diberlakukan
SUDAH lebih dari dua puluh tahun, tepatnya sejak tahun 1984, pemerintah mendengungkan kampanye wajib belajar. Melihat pengalaman negara industri baru (new emerging industrialized countries) di Asia Timur, disadari pembangunan suatu bangsa memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk mendukung pembangunan.
TERLEBIH lagi, pembangunan masyarakat demokratis mensyaratkan manusia Indonesia yang cerdas. Selain itu, era global abad ke-21, yang antara lain ditandai oleh lahirnya knowledge base society atau masyarakat berbasis pengetahuan, menuntut penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Hanya saja, meskipun sudah jauh-jauh hari mengampanyekan wajib belajar-mulai dari wajib belajar enam tahun hingga sembilan tahun-masih belum jelas apakah Indonesia melaksanakan wajib belajar (compulsory education) atau universal education yang berarti pendidikan dapat dinikmati oleh semua anak di semua tempat.
Dua konsep tersebut berbeda dan hal ini jelas tertuang dalam keputusan internasional, yakni Declaration on Education for All di Jomtien, Thailand, tahun 1990, yang menegaskan compulsory education bukan universal education. Wajib belajar terutama berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Di berbagai negara yang mewajibkan warganya menempuh pendidikan dasar sembilan tahun, semua rintangan yang menghalangi anak menempuh pendidikan bermutu dihilangkan. Termasuk dalam hal pendanaan pendidikan.
Di China pemerintah menggratiskan pendidikan dasar dan memberikan subsidi bagi siswa yang keluarganya mempunyai masalah ekonomi. Pengalaman negara lain pun hampir serupa. Di India wajib belajar berimplikasi juga pada pembebasan biaya pendidikan dasar. Bahkan, di negara yang baru keluar dari konflik dan kemiskinan masih mencengkeram seperti Kamboja, pendidikan dasar digratiskan dan disertai dengan upaya peningkatan mutu, khususnya dari segi tenaga pendidik.
Selain itu, dibutuhkan kekuatan hukum mengikat untuk mengimplementasikan wajib belajar. China, misalnya, membagi hukum wajib belajar sembilan tahun menjadi tiga kategori: perkotaan dan daerah maju, pedesaan, dan daerah miskin perkotaan. Target pencapaiannya berbeda-beda. Sebagai bentuk komitmen terhadap wajib belajar dikeluarkan pula pernyataan pada Januari 1986, yang menyatakan ilegal mempekerjakan anak sebelum selesai wajib belajar sembilan tahun.
Negara super power seperti Amerika Serikat dalam masa perang dingin, sekitar tahun 1981, sempat khawatir dengan ketertinggalan pendidikannya sehingga muncullah laporan A Nation at Risk. Laporan tersebut mengatakan bahwa yang menyebabkan ketertinggalan Amerika dalam persaingan global antara lain karena buruknya pendidikan. Dua puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 2003, pandangan yang muncul pada tahun 1983 itu perlu dievaluasi. Apakah benar bahwa saat itu AS dalam bahaya dan berisiko? Dengan kemenangan AS dalam perang dingin memang tidak semua laporan itu benar.
Namun, pandangan tersebut juga menyajikan kenyataan pahit, yakni dengan status sebagai negara adidaya ternyata masih banyak anak di AS yang drop out dari sekolah. AS kemudian menganggap perlu peraturan dalam melaksanakan wajib belajar sehingga lahir undang-undang yang terkenal dengan sebutan "No Child Left Behind". Dengan undang-undang ini, berbagai jenis pendidikan, mulai dari sekolah yang diadakan oleh keluarga di rumah hingga etnis minoritas, ditanggung negara.
MENGAPA pendidikan dasar gratis? Bagi Indonesia jaminan akses terhadap pendidikan dasar sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Bagi negara maju pendidikan gratis-selain karena tuntutan konstitusi mereka-juga didukung perekonomian negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Anggaran pendidikan setidaknya telah mencapai 5-8 persen produk domestik bruto. Sementara di Indonesia investasi pendidikan masih sangat kecil, sekitar 1,3 persen dari produk domestik bruto. Jatah bagi investasi pendidikan semakin kecil lagi lantaran produk domestik bruto sendiri sudah kecil. Padahal, untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis ini memang perlu servis dari pemerintah.
Pemikiran lain, dalam hubungan antara masyarakat dan negara sudah jelas ada hubungan timbal balik. Masyarakat punya tanggung jawab terhadap negara dan negara punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Hanya saja, dalam beberapa hal hubungan ini dinilai timpang. Masyarakat dipaksa menjalankan kewajibannya, antara lain, membayar pajak, di sisi lain negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya, termasuk dalam pendidikan.
Di sisi lain pemerintah dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Apakah akan mementingkan distribusi pendapatan atau menekankan kepada investasi sosial, seperti pendidikan dan kesehatan? Jika pilihan jatuh kepada distribusi pendapatan, konsekuensinya adalah investasi sosial akan berkurang. Dalam "ketegangan" tersebut, persoalan sosial lalu cenderung diserahkan kepada masyarakat, seperti yang terjadi selama ini di Indonesia. Tak jarang keluar ungkapan dari pemerintah bahwa masyarakat harus diberdayakan, termasuk membayar sendiri pendidikannya.
Di sinilah sebenarnya muncul apa yang disebut dengan neoliberalisme dalam wajah pendidikan. "Untuk kasus Indonesia, sebenarnya ketegangan antara dua pandangan itu dapat disinergikan. Kita harus pintar- pintar memilih, distribusi pendapatan atau investasi. Sebagai contoh, jika menganut distribusi pendapatan dalam investasi, kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak itu dikembalikan melalui berbagai program bantuan kepada rakyat. Akan tetapi, jika dalam penyalurannya ternyata korupsinya semakin banyak, lebih baik terang- terangan dimasukkan ke dalam investasi pendidikan," kata HAR Tilaar.
SUMBER pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jika ada kesepakatan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih sangat kuat.
Adapun pemerintah daerah harus terlibat karena merekalah yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Hanya saja, ada kecenderungan pemerintah pusat tidak mau menyerahkan dana operasional untuk menjalankan pendidikan ke pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu ikut menyisihkan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wajib belajar.
Peraturan apa saja yang harus dibiayai dalam pendidikan dasar gratis itu harus jelas pula. Pembiayaan pemerintah setidaknya mencakup tiga komponen, yaitu kurikulum, proses, dan fasilitas belajar. Kurikulum yang digunakan harus jelas dan disepakati terlebih dahulu sehingga diketahui materi yang akan diajarkan dan besarnya biaya untuk pendidikan. Dengan demikian, penggunaan dana pendidikan menjadi efisien. Kurikulum yang mencakup puluhan mata pelajaran tentu lebih mahal daripada hanya sepuluh pelajaran. Sayangnya, penggunaan kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi masih membingungkan.
Pembiayaan proses belajar sudah termasuk persiapan keterampilan, kompetensi, kesejahteraan guru , serta evaluasi hasil belajar. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru merupakan kunci dari pelaksanaan wajib belajar yang bermutu. Selama ini kedua hal tersebut kurang diperhatikan dengan berbagai alasan. Biaya fasilitas belajar (opportunity to learn) meliputi antara lain buku pelajaran, perpustakaan, gedung, laboratorium, tenaga kependidikan, dan komputer. Fasilitas belajar ini berbeda-beda kebutuhannya dan tidak harus diseragamkan.
Abdorrakhman Ginting percaya, sebetulnya pendidikan gratis masih mungkin dilaksanakan. Untuk menggantikan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi 24 juta siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan bantuan dana Rp 15.0000 per kepala setahun dibutuhkan Rp 4 triliun. Sementara untuk meningkatkan gaji 2,2 juta orang guru sebesar Rp 500.000 per bulan, agar kualitasnya terpacu, diperlukan Rp 1,1 triliun per bulan atau Rp 13,2 triliun setahun. Jadi total untuk menggratiskan biaya SPP dan peningkatan gaji guru yang dibutuhkan setahun Rp 17,4 triliun. Pada prinsipnya pendidikan gratis tidak dapat dikatakan sepenuhnya gratis karena tetap harus ada yang membiayai. Ada biaya terselubung, yang di negara lain seperti di AS sudah tersistem dalam satu kesatuan administrasi negara.
Di AS sekolah publik gratis karena ada pajak sekolah khusus. Warga negara AS yang mempunyai tanah dan rumah harus membayar pajak sekolah di distriknya, terlepas dari warga tersebut mempunyai anak atau tidak. Di Belanda rata-rata pajak penghasilan cukup tinggi, yakni 60 persen. Sementara di negara-negara Skandinavia, pajak penghasilan mencapai 70 persen, tetapi kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan dijamin.
Namun, pelaksanaan pendidikan gratis harus dengan kewaspadaan tingkat tinggi dari berbagai celah penyalahgunaan dan pengawasan. Filipina, misalnya, mempunyai pengalaman buruk dengan penggunaan voucher pendidikan. Warga yang menginginkan pendidikan lebih membayar sendiri sisanya, tetapi sayangnya model tersebut tidak jalan dan rawan korupsi. Oleh karena itu, harus hati- hati dalam menentukan model penggratisan pendidikan. Siapa yang akan ditopang? Apakah lembaga pendidikannya yang rawan kebocoran atau anaknya secara langsung dengan konsekuensi penyalahgunaan dana?
Ada pemikiran, sebaiknya dana diberikan kepada sekolah dengan konsekuensi sekolah tidak dapat lagi memungut iuran dari siswa. Untuk itu, lagi-lagi pengawasan harus diperkuat dan sekolah yang masih membebani siswa harus dikenai sanksi tegas.
Pendidikan gratis bermutu juga perlu disesuaikan dengan kondisi setempat, walaupun tetap berdasarkan kualitas yang standar, sehingga dalam menggratiskan pendidikan dasar bentuk dan nilai subsidi tidak harus seragam. Selain itu, perbedaan antara sekolah swasta, negeri, madrasah, dan pesantren secara psikologis dan politis mesti dapat diatasi.
Selain itu, para pemimpin harus menyadari pendidikan bahwa itu bukan soal ekonomi atau bagi-bagi keuntungan, tetapi soal politis atau ke mana bangsa ini mau dibawa. Akhirnya, memang kembali kepada niat politik pengambil keputusan: apakah pemegang kekuasaan mau semua anak Indonesia maju?
Artikel 4 :
Pengembangan SDM Sedini Mungkin di Sekolah Dasar
UMUMNYA para pendidik telah mengenal bahwa fokus pengajaran murid-murid sekolah dasar adalah agar murid menguasai kemampuan dasar yang tercakup dalam rumus 3-R. yaitu Arismetik, reading dan writing. Atau dengan kata lain penguasaan dalam berhitung, membaca dan menulis.
Bagaimana penguasaan murid-murid atas kemampuan dasar ini, orang melihat sesuai dari kaca mata mereka masing-masing. Tidak sedikit orang, yang mengatakan bahwa kemampuan dasar murid dalam berhitung, membaca dan menulis telah mantap begitu mendengar bahwa di sekolah yang bersangkutan ada segelintir murid yang memperoleh NEM yang cukup baik.
Namun secara umum kalau kita perhatikan sertifikat NEM anak-anak Yang mendaftar ke tingkat SLTP banyak menunjukkan angka kemampuan berhitung, Kita sebut saja nilai matematika yang begitu jelek. Dapat kita perkirakan bahwa kemampuan mereka dalam membaca dan menulis juga jelek.
Untuk mencek kemampuan membaca murid pada tingkat SLTP dan SLTA dapat dicek lewat pemanfaatan buku-buku teks mereka. Ka1au kita mengunjungi perpustakaan sekolah tingkat SLTP dan SLTA maka akan kita jumpai tumpukan buku-buku teks yang lumayan banyaknya tanpa ada disentuh atau dimanfaatkan. Meskipun untuk menyediakannya pemerintah telah menghabiskan milyaran rupiah dari proyek penyediaan buku-buku. Begitu pula dengan buku-buku teks yang ada di dalam tas sekolah mereka, terlihat masih utuh sebagai tanda bahwa belum dimanfaatkan walau tidak semua murid yang bersikap demikian). Ini akibat kebiasaan murid yang. gemar menghafal catatan pelajaran mereka, ketimbang menganalisa buku-buku teks pelajaran mereka.
Pada akhir tahun di kelas tiga, tingkat SLTA, siswa musti menyelesaikan sebuah karya tulis sebagai syarat untuk dapat mengikuti EBTA dan EBTANAS. Tetapi mereka seolah-olah mencerminkan ketidakmampuan dalam menulis karya tulis. Dan memang kenyataannya mereka betul-betul banyak yang tidak mampu dalam menulis karya tulis yang begitu sederhana. Sehingga mereka terpaksa menempuh jalan curang, misalnya, dengan memalsukan karya tulis kakak kelas yang telah lulus pada tahun lain.
Dari sebuah dialog ringan dengan mahasiswa KKN tertangkap kesan tentang melemahnva semangat mahasiswa dalam peningkatan SDM. Pergi kuliah hanya asal-asalan saja. Banyak mereka yang enggan datang ke kampus dan suka menitipkan absen. Hari-hari mereka lewati dengan hura-hura. Kemudian pada musim tentamen mereka suka menggunakan jimat, catatan kecil, ala anak SMU atau mencari sopir ujian. Sebab sang dosen tidak mungkin dapat mengenali semua mahasiswanya karena itulah suatu stereotype, atau pandangan umum, bahwa hubungan dosen dan mahasiswa adalah "siapa lu dan siapa gua". Dengan kata lain hubungan mereka adalah sebatas membayar kewajiban saja, yang penuh dengan ketidakacuhan atau ketidakpedulian.
Banyak tudingan bahwa kebodohan murid di sekolah berawal dari kenakalan karena orang tua mereka ada yang "'broken" atau orang tua tidak peduli dengan pendidikan anak. Itu sangat benar. Tetapi ada pula malah orang tua begitu peduli dengan pendidikan anak, dan lingkungan sosial anak begitu sehat. Malah si anak kok begitu sudi mengungkapkan ingin untuk tarik diri dari dunia sekolah karena tidak dapat mengikuti pelajaran demi pelajaran. Kendala yang dialami oleh anak atau murid seperti ini disebabkan karena rendahnya kemampuan membaca mereka. Barangkali penyebabnya adalah karena di dalam keluarga mereka tidak dibiasakan budaya membaca. Buku-buku dan majalah adalah benda langka untuk dijumpai.
Bukan berarti orang tua mereka tergolong tidak mampu. Malah orang tua dapat memenuhi kebutuhan permainan elektronika mungkin karena bersaing dengan anak tetangga. Dan begitu pula orang tua mereka mampu membeli sarana hiburan yang serba mewah meski sebagai prestise dan menunjukkan kepada lingkungan, karena sebagian orang kita bermental suka pamer, bahwa mereka termasuk orang yang cukup "the have".
Dalam zaman global informasi dan komunikasi ini, masih cukup banyak orang tua yang berfikiran mundur. Mereka akan mengatakan. bahwa berlangganan majalah itu percuma sebab tidak akan mengenyangkan perut. "Bukankah uangnya lebih baik untuk dibelikan sama kue", demikian menurut orang tua yang bersikap "stomach oriented". Ada lagi orang tua yang mencela anaknya yang sudah mulai gemar membaca sebagai membuang-buang waktu. Image seperti ini diperoleh dari keluarga pedagang dan tentunya tidak semua pedagang yang begitu, dimana bagi mereka waktu adalah benar-benar uang.
Murid-murid yang melarikan diri dari sekolah bisa jadi karena kejenuhan di dalam kelas karena tidak menguasai pelajaran. Rasa jenuh dapat mendatangkan rasa benci pada pelajaran dan berakhir dengan perseteruan antara guru-guru.
Macetnya komunikasi guru-murid dalam kelas disebabkan kepasifan murid dengan sikap yang suka membisu dalam seribu bahasa. Banyak juga guru yang kesal, begitu ia serius dalam proses belajar mengajar dan bertanya untuk mendapatkan umpan balik. Dan ketika ditanya "apakah kamu sudah paham atau belum mengerti", dijawab oleh murid dengan wajah "no comment"
Kesulitan murid dalam memahami pelajaran dan kepasifan murid dalam berkomunikasi, secara lisan dan tulisan, adalah karena anak atau murid lemah dalam kemampuan membaca. Penyebabnya karena mereka tidak terlatih dengan budaya membaca sejak dini.
Membaca adalah satu bagian dari aspek berbahasa. Dan bahasa adalah sarana untuk mengekspresikan fikiran. Orang yang bahasanya teratur maka fikirannya juga teratur. Sebaliknya dalam bahasa yang macet terdapat pula kemacetan dalam berfikir. Dan rata-rata murid yang macet dalam berfikir. Dan inilah yang harus kita atasi secepatnya.
Syukurlah kalau dalam suatu kelas, terutama di Sekolah Dasar, cukup banyak anak yang berlangganan majalah. Tentu mereka mendapat kemudahan dalam memahami setiap pelajaran. Memang ada korelasi langsung antara anak yang gemar membaca dengan prestasi mereka dalam belajar. Dan idealnya memang setiap anak memang harus gemar membaca. Maka kita patut mengacungkan jempol bagi orang tua murid yang menyokong anak mereka di rumah agar selalu membaca apalagi menyediakan bagi anak mereka dana khusus agar anak mereka dapat berlangganan majalah anak-anak.
Tampaknya hanya segelintir saja orang tua yang mampu baru mendorong anak mereka untuk membudayakan membaca di rumah. Dan cukup terbatas pula jumlah orang tua yang punya kelebihan dan untuk berlangganan majalah anak-anak. Tampaknya masih ada usaha lain yang dapat diterapkan oleh guru-guru untuk mengembangkan kebiasaan anak dalam membaca yaitu pemanfaatan pustaka sekolah.
Pernah suatu ketika seorang guru sekolah dasar mengatakan bahwa murid-muridnya cukup mempunyai minat dalam membaca. Buktinya kalau ada buku bacaan, murid-murid itu berebutan tidak sabar ingin memperolehnya. Tetapi sayang, katanya, sekolah itu tidak mempunyai guru perpustakaan.
Mestikah guru yang demikian tidak bertindak untuk menyalurkan keinginan anak untuk membaca dengan alasan tidak ada tenaga guru perpustakaan? Sementara itu murid yang dihadapinya sebagai guru kelas cuma berjumlah 25 orang, murid saja. Kita rasa dalam jumlah murid yang kecil itu guru kelas mungkin dapat mencari jalan keluarnya. Misalnya saja membawa buku bacaan sebanyak jumlah murid dan meminjamkannya untuk dibaca di rumah. Kemudian bagi yang banyak membaca kita kaitkan dengan nilai bahasa mereka, misalnya.
Pemanfaatan buku-buku bacaan seperti cara diatas cukup bermanfaat dalam pengembangan keterampilan membaca murid. Adapun untuk pengembangan keterampilan menulis adalah dengan membiasakan pemberian "tugas mengarang" kepada murid. Ada seorang penulis yang sangat terkesan akan gurnya ketika ia masih bersekolah di SD. Gurunya mewajibkan setiap murid untuk mengarang setiap minggu dan membacakannya di depan kelas. Inilah titik awal kenapa ia tertarik dalam bidang penulisan setelah dewasa.
Cara seperti ini sungguh bermanfaat untuk diterapkan oleh guru-guru sejak sekolah dasar, terus ke tingkat SLTP dan SLTA oleh guru bidang studi bahasa Indonesia. Apabila kebiasaan pemberian mengarang ini dilakukan oleh guru-guru secara kontinyu dan terprogram, maka insya Allah kita tidak melihat lagi siswa-siswi SMU kasak kusuk dalam menulis karya ilmiah sederhana. Dan begitu pula kebiasaan mahasiswa, calon sarjana, tidak akan lagi menciptakan skripsi "aspal" alias asli tapi palsu. Kita yakin kalau kemampuan menulis generasi kita sudah bagus, maka bursa penulisan skripsi liar tidak akan pernah ada lagi.
Masih ada lagi, agaknya, usaha yang kita lakukan untuk peningkatan SDM anak didik sedini mungkin. Misalnya membuat papan tempat berkreasi, semacam majalah dinding ala, siswa SLTA, dimana murid-murid SD dapat menempelkan kreasi-kreasi mereka apakah berupa gambar, puisi, cerpen dan lain-lain pada papan kreasi tersebut. Kita yakin bahwa animo murid-murid SD untuk berkreasi cukup tinggi karena pada dasarnya anak-anak kecil suka memamerkan kebolehannya. Demikianlah renungan kita dalam usaha peningkatan SDM sedini mungkin sejak sekolah dasar. Semoga
Artikel 5:
Pendidikan Dasar Tidak Boleh Dipungut Biaya
Pembiayaan investasi, personalia, dan operasional di sekolah tingkat wajib belajar pendidikan dasar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Dilarang ada pungutan di jenjang sekolah dasar dan menegah pertama yang diselenggarakan pemerintah.
Hal ini diatur tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang dikeluarkan pertengahan bulan lalu. PP yang menjadi bagian dari upaya standardisasi pendidikan nasional ini mengatur rinci tentang mekanisme biaya pendidikan, pengelolaan dan tanggung jawabnya.
Menurut Ketua I Forum Aspirasi Guru Independen Indonesia Ahmad Taufan, PP ini memberi konsekuensi ke depan, yaitu tidak adanya lagi kewajiban masyarakat untuk ikut menanggung biaya pendidikan di tingkat wajar dikdas.
"Kalau di Bandung, ya yang dibebaskan itu tingkat SD-SMP karena masih memakai wajar dikdas 9 tahun. Di Jakarta, bisa sampai 12 tahun," tuturnya. Pengecualiannya, jika sekolah itu merupakan bagian dari program rintisan sekolah bertaraf internasional (SBI). Di sekolah-sekolah negeri bestatus Rancangan SBI ini masih dimungkinkan memungut biaya dari masyarakat untuk mendorong kualitas sekolah. "Ke depan, tidak ada lagi istilah iuran SPP di sekolah dasar dan SMP," ucapnya.
Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 49 PP 48/2008, masyarakat tidaklah dilarang memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada sekolah. Namun, syaratnya, sekolah diwajibkan mempertanggungjawabkan dana secara transaparan dan diaudit oleh akuntan publik. Lalu, wajib diumumkan ke media cetak berskala nasional.
Pungutan itu, ucapnya, terutama untuk alokasi peningkatan kesejehtaraan guru di sekolah. Sebanyak 70 persen dana masyarakat terserap untuk ini (kesejahtaraan guru), tutur guru SDN Merdeka V Kota Bandung ini. Jika pemerintah tidaklah meningkatkan kesejehteraan guru secara bertahap, ia pesimis, pungutan masih akan berlangsung. Kita ketahui, tunjangan profesi itu kan tidak diterima setiap guru. "Tunjangan fungsional yang jelas-jelas diterima seluruh guru, masih suka telat diterima. Sudah setahun ini telat," ujar Taufan.
Menurut Koordinator Koalisi Pendidikan Kota Bandung Iwan Hermawan, dua PP yang baru saja keluar, yaitu PP 48/2008 ditambah PP 47/2008 tentang Wajib Belajar itu sedikit banyak bakal makin menyulitkan praktik pungutan biaya sekolah dari masyarakat. Rapat penentuan APBS yang berlangung di SD-SMP di minggu-minggu ini bakal alot, prediksinya.
Diturunkan ke Perda
Di Kota Bandung, setidaknya dimulai tahun 2009, kedua PP ini akan diterapkan secara konsekuen. Sebab, kedua PP ini ikut dijadikan referensi aturan dalam penggarapan draf Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan di Kota Bandung. Menurut Arif Ramdhani, Sekretaris Pansus Draf Raperda Pendidikan di DPRD Kota Bandung, molornya rencana jadwal pengesahan Raperda Pendidikan ini salah satunya akibat meny esuaikan kedua PP ini.
Ke depan, sesuai PP ini, sekolah di tingkat wajib belajar dikdas tidak boleh lagi dipungut biaya, tuturnya. Ketentuan ini akan menyempurnakan program sekolah gratis yang dijalankan Pemerintah Kota Bandung. Termasuk, mendorong pemen uhan anggaran 20 persen pendidikan, khususnya dari APBD Kota Bandung. Ini sesuai ketentuan Pasal 81 PP 48/2008. Nota APBD dianggap inkonstitusional jika tidak memenuhinya.
Langganan:
Postingan (Atom)